Indeks Komnas Perempuan

Kekerasan terhadap permpuan di atur dalam UU dan Permen PPPA. Simak artikel ini untuk memahami isi UU yang mengatur kekerasan terhadap perempuan.

Untuk mengantisipasi kekerasan berbasis gender atau femisida, Komnas Perempuan menyarankan masyarakat bisa menjadi support system bagi korban.

Kasus pembunuhan yang dilakukan Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti dinilai masuk dalam kategori femisida.

Kemenag dan Komnas Perempuan membahas MoU tentang Kawasan Bebas Kekerasan serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan.

Komnas Perempuan mendesak Mahkamah Agung segera mencabut SEMA tentang larangan menikah berbeda agama. 

Komnas Perempuan memperkirakan saat ini jumlah pekerja rumah tangga (PRT) dalam negeri mencapai 5 juta orang dan didominasi oleh perempuan.

Komnas Perempuan memberikan pendampingan hukum terhadap M, korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan anggota DPR RI Bukhori Yusuf.

Komnas Perempuan menilai keanekaragaman hayati akan membuat ekosistem semakin baik dan berdampak pada produksi pertanian serta lingkungan hidup yang sehat.

Beberapa di antaranya adalah RPP Dana Bantuan Korban TPKS hingga RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS.

Kasus kekerasan meningkat signifikan dari 12 kasus menjadi 37 kasus meliputi, pencabulan, percobaan perkosaan, pelecehan verbal hingga kriminalisasi.

Perempuan dengan sindrom down berhak atas pendidikan, pekerjaan, terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan budaya.

Persyaratan kontrasepsi bagi buruh migran terutama perempuan kerap dilakukan perusahaan tanpa persetujuan maupun informasi yang jelas.

Tradisi 'kawin tangkap' dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan perkawinan dan dapat dijerat UU TPKS.

Dari jumlah tersebut, kasus di ranah personal merupakan yang terbanyak yakni 2.098 kasus.

Presiden Jokowi memastikan komitmennya terhadap implementasi UU TPKS dan perlindungan pekerja rumah tangga.

Cara melaporkan kekerasan dalam pacaran bisa dengan menghubungi lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan terhadap perempuan.

Mayoritas PRT adalah perempuan yang secara khusus memiliki kerentanan untuk menjadi korban diskriminasi dan kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan.

Perlindungan itu termasuk mencegah praktik diskriminasi, pelanggaran hak pekerja, dan kekerasan berbasis gender pada pekerja rumahan.

Komnas Perempuan menilai pemerintah perlu memastikan tindak lanjut nyata untuk pemulihan korban, rekonsiliasi warga terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.

Komnas Perempuan menegaskan tidak pernah mengeluarkan data soal pakaian perempuan yang terbuka menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual (KS).