Indeks Komnas Perempuan
Komnas Perempuan: Pinjol Pemicu Baru Terjadinya Kasus Femisida
Tekanan ekonomi akibat utang atau pinjaman online (pinjol) menjadi faktor baru yang mendorong terjadinya femisida.
Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Siapkan Bank Data Femisida
Komnas Perempuan menilai fenomena Femisida masih sangat minim dikenal oleh kalangan masyarakat dan juga peraturan-undangan nasional.
Komnas Perempuan Dorong RUU PPRT Masuk Pembahasan Tingkat I
Masyarakat tidak perlu khawatir jika RUU PPRT disahkan. Sebab, RUU PPRT tidak mengatur soal pemidanaan pemberi kerja terhadap pekerja rumah tangga.
Negara Jangan Abai, Kasus Femisida Sudah Berulang Terjadi
Aparat penegak hukum di Indonesia dinilai belum memiliki perspektif hukum dalam penanganan kasus femisida.
Daftar UU yang Mengatur Kekerasan terhadap Perempuan
Kekerasan terhadap permpuan di atur dalam UU dan Permen PPPA. Simak artikel ini untuk memahami isi UU yang mengatur kekerasan terhadap perempuan.
Komnas Perempuan: Cara Cegah Femisida Jadi Support System Korban
Untuk mengantisipasi kekerasan berbasis gender atau femisida, Komnas Perempuan menyarankan masyarakat bisa menjadi support system bagi korban.
Femisida dalam Kasus Anak Anggota DPR yang Menganiaya Kekasihnya
Kasus pembunuhan yang dilakukan Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti dinilai masuk dalam kategori femisida.
Menag-Komnas Perempuan Bahas MoU Kawasan Bebas Kekerasan & PPKS
Kemenag dan Komnas Perempuan membahas MoU tentang Kawasan Bebas Kekerasan serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan.
Komnas Perempuan Minta SEMA Larangan Nikah Beda Agama Dicabut
Komnas Perempuan mendesak Mahkamah Agung segera mencabut SEMA tentang larangan menikah berbeda agama.
Hari PRT Internasional, Komnas Perempuan Dorong Sahkan RUU PPRT
Komnas Perempuan memperkirakan saat ini jumlah pekerja rumah tangga (PRT) dalam negeri mencapai 5 juta orang dan didominasi oleh perempuan.
Komnas Perempuan Dampingi Korban KDRT Politikus PKS
Komnas Perempuan memberikan pendampingan hukum terhadap M, korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan anggota DPR RI Bukhori Yusuf.
Hilangnya Keanekaragaman Hayati Berdampak pada Hak Perempuan
Komnas Perempuan menilai keanekaragaman hayati akan membuat ekosistem semakin baik dan berdampak pada produksi pertanian serta lingkungan hidup yang sehat.
Setahun UU TPKS, KemenPPPA Segera Rampungkan Aturan Pelaksana
Beberapa di antaranya adalah RPP Dana Bantuan Korban TPKS hingga RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS.
Kekerasan di Lembaga Pendidikan Meningkat Signifikan pada 2023
Kasus kekerasan meningkat signifikan dari 12 kasus menjadi 37 kasus meliputi, pencabulan, percobaan perkosaan, pelecehan verbal hingga kriminalisasi.
Komnas Perempuan: Penderita Sindrom Down Berhak Ambil Keputusan
Perempuan dengan sindrom down berhak atas pendidikan, pekerjaan, terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan budaya.
Pekerja Migran Ungkap Masih Hadapi Praktik Pemaksaan Kontrasepsi
Persyaratan kontrasepsi bagi buruh migran terutama perempuan kerap dilakukan perusahaan tanpa persetujuan maupun informasi yang jelas.
Komnas Perempuan: Masih Ada Kekerasan Seksual Berbalut Tradisi
Tradisi 'kawin tangkap' dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan perkawinan dan dapat dijerat UU TPKS.
Catahu 2023, Komnas Perempuan Terima 4.371 Aduan sepanjang 2022
Dari jumlah tersebut, kasus di ranah personal merupakan yang terbanyak yakni 2.098 kasus.
Temui Komnas Perempuan, Jokowi Pastikan Implementasi UU TPKS
Presiden Jokowi memastikan komitmennya terhadap implementasi UU TPKS dan perlindungan pekerja rumah tangga.
Cara Melaporkan Kekerasan dalam Pacaran dan Lembaganya
Cara melaporkan kekerasan dalam pacaran bisa dengan menghubungi lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan terhadap perempuan.