Indeks Komnas Perempuan

Peningkatan kekerasan harus dibaca sebagai kegagalan kolektif dalam memberikan perlindungan memadai bagi perempuan.

Komnas Perempuan minta penanganan kasus pelecehan yang dilakukan 16 mahasiswa FH UI tak boleh berhenti di sanksi etik.

Mayoritas dari 376.529 laporan terjadi di ranah personal, menandakan rumah tangga dan relasi intim belum menjadi ruang aman bagi perempuan.

Aepanjang 2025, Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat 14,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Nenek yang berasal dari Nagari Padang Mantinggi, Kabupaten Pasaman ini diduga jadi korban penganiayaan karena menolak tambang ilegal.

Secara khusus, kasus yang disoroti Rieke adalah memoar berjudul 'Broken Strings', karya dari artis Aurelie Moeremans.

Komnas Perempuan mendorong kepolisian membebaskan tiga perempuan yang masih ditahan hingga saat ini.

Komnas Perempuan menilai penggusuran yang dilakukan pada warga Mandalika berpotensi melanggar perlindungan hak-hak warga, terutama perempuan dan anak.

Komnas Perempuan berharap bahwa RUU KUHAP nantinya bisa menjadi pedoman yang berkeadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Kajian Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dinilai penting agar perempuan mendapat perlindungan haknya sebagai saksi maupun korban atau terdakwa.

Femisida di Indonesia meningkat, tapi belum diakui hukum. Negara dinilai abai, aparat minim perspektif gender, dan perlindungan korban masih lemah.

Komnas Perempuan, mendorong agar Fadi Zon meminta maaf karena menyebut kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 tak ada buktinya.

Komnas Perempuan menilai kasus ini telah terjadi sejak lama dan membutuhkan temuan dari tim yang tak terikat dengan pihak manapun.

Berdasar data Komnas Perempuan dan mitra CATAHU 2024, kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan yakni kekerasan seksual (26,94 persen).

Tekanan ekonomi akibat utang atau pinjaman online (pinjol) menjadi faktor baru yang mendorong terjadinya femisida.

Komnas Perempuan menilai fenomena Femisida masih sangat minim dikenal oleh kalangan masyarakat dan juga peraturan-undangan nasional.

Masyarakat tidak perlu khawatir jika RUU PPRT disahkan. Sebab, RUU PPRT tidak mengatur soal pemidanaan pemberi kerja terhadap pekerja rumah tangga.

Aparat penegak hukum di Indonesia dinilai belum memiliki perspektif hukum dalam penanganan kasus femisida.

Kekerasan terhadap permpuan di atur dalam UU dan Permen PPPA. Simak artikel ini untuk memahami isi UU yang mengatur kekerasan terhadap perempuan.

Untuk mengantisipasi kekerasan berbasis gender atau femisida, Komnas Perempuan menyarankan masyarakat bisa menjadi support system bagi korban.