Indeks Komnas Perempuan

Komnas Perempuan menegaskan tidak pernah mengeluarkan data soal pakaian perempuan yang terbuka menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual (KS).

Pertimbangan hakim saat memutus perkara masih menjadi tumpuan harapan untuk memasukkan unsur femisida sebagai pemberat hukuman bagi pelaku. 

Perbedaan femisida dengan pembunuhan lain adalah adanya latar belakang relasi kuasa yang mendorong dibunuhnya perempuan akibat identitas gendernya. 

Komnas Perempuan meluncurkan hasil penelitian terkait femisida yang bertajuk "Lenyap dalam Senyap: Korban dan Keluarga Berhak Atas Keadilan".

Komnas Perempuan mencatat kenaikan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik hingga 108 kali lipat pada periode 2017-2021.

Komnas Perempuan mendorong polisi tetap melanjutkan proses hukum KDRT agar kejadian serupa tak berulang di kemudian hari.

Menurut data KemenPPPA, rumah tangga memang jadi tempat terjadinya kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan selama 4 tahun terakhir.

Komnas Perempuan meyakini Putri Candrawathi alami kekerasan seksual di Magelang berdasarkan keterangan saksi dan juga istri dari Ferdy Sambo itu sendiri.

Pengacara keluarga Brigadir Yosua, Nelson Simanjuntak mempertanyakan rekomendasi Komnas Perempuan soal dugaan pelecehan seksual yang dibuka lagi.

Komnas Perempuan masih memerlukan koordinasi ulang untuk meminta keterangan Putri Candrawathi usai ditetapkan sebagai tersangka.

Komnas Perempuan sedang berupaya mengkoordinasikan pertemuan dengan Putri Candrawathi, istri dari Irjen Ferdy Sambo.

Komnas Perempuan akan membantu Komnas HAM untuk mendalami kasus dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami istri Irjen Ferdy Sambo.

Komnas Perempuan mengimbau kepada semua pihak agar publikasi seputar insiden penembakan memperhatikan kerentanan berbasis gender.

Komnas Perempuan menegaskan agar penegak hukum tidak melihat status ponpes  maupun kiai dalam mengusut kasus kekerasan seksual di ponpes Jombang.

Komnas Perempuan menyoroti kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.

Selain menghapus pasal yang menyimpang dari legalitas, Komnas Perempuan juga mendorong harmonisasi RKUHP dengan UU TPKS.

Selain tentang masalah cuti melahirkan, kewajiban ibu yang diatur pada RUU KIA dinilai Komnas Perempuan berpotensi membakukan peran domestik perempuan.

Sebanyak 89% PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran dan 99% tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

Komnas Perempuan mengingatkan aturan perkosaan & pemaksaan aborsi dalam RKUHP terintegrasi dengan UU TPKS, terutama soal hak-hak korban.

Pengawasan RUU TPKS bisa dilakukan lembaga independen seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KY, Komisi Kejaksaan, dan Kompolnas.