Trump Desak Iran Buka Selat Hormuz, AS Perpanjang Gencatan

tirto.id - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyampaikan bahwa AS akan mengumumkan kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata dengan Iran. Hal itu disampaikan oleh Donald Trump pada Jumat (29/5/2026) waktu setempat, walaupun kedua negara tersebut masih belum sepakat terkait konflik yang sejak Februari 2026 lalu.

Trump menyatakan, pengumuman mendatang akan menjadi "keputusan akhir" tentang proposal damai tersebut. Dalam klausul yang diusulkan, Trump menyebut akan berisikan perpanjangan jangka waktu gencatan senjata awal April selama 60 hari lagi, serta memberi waktu kepada para negosiator untuk mencapai kesepakatan permanen untuk mengakhiri perang.

Secara terpisah, Gedung Putih AS menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Donald Trump. Namun, pihak Istana enggan membeberkan detail, apakah rapat tersebut membahas mengenai putusan final gencatan senjata Iran-AS.

"Presiden Trump hanya akan membuat kesepakatan yang baik untuk Amerika dan memenuhi garis merahnya. Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir," kata salah seorang pejabat di Gedung Putih yang dilansir dari Reuters, Sabtu (30/5/2026).

Salah seorang pejabat Iran kepada Reuters mengatakan bahwa kesepakatan dua negara sudah mencapai titik puncak pembahasan namun belum berhasil mencapai kesepakatan.

Di antara permintaan AS selain penghentian proliferasi nuklir Iran, pemerintah Donald Trump juga meminta agar Selat Hormuz dibuka untuk publik. Dua syarat tersebut membuat proses kesepakatan menjadi alot karena tak bisa dipenuhi oleh Iran.

"Iran harus setuju bahwa mereka tidak akan pernah memiliki Senjata Nuklir atau Bom. Selat Hormuz harus segera dibuka, tanpa biaya tol, untuk lalu lintas pengiriman tanpa batasan, di kedua arah," kata Trump di lain kesempatan.

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa AS tak bisa ikut campur soal urusan Selat Hormuz. Esmaeil menyampaikan bahwa teritorial laut tersebut hanya bisa dibahas dan dikendalikan oleh pemerintahan Iran dan Oman.

Iran juga meminta untuk membuka sejumlah aset yang dibekukan oleh AS. Kantor Berita Fars menyatakan bahwa terdapat 12 juta dolar AS aset milik negara Mullah tersebut yang masih dibekukan oleh AS.