tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. PKS menyatakan DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara karena masih cukup layak.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menuturkan, partainya sejak awal menolak pemindahan ibu kota negara. Sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara," kata dia dalam siaran pers, Minggu (26/11/2023).
Selain lantang menyuarakan penolakan pemindahan ibu kota, PKS juga menyiapkan sejumlah program unggulan tahun depan. Program itu antara lain pangan murah, lapangan kerjaan gampang, dan sehat untuk memberi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Gagasan yang akan diperjuangkan oleh PKS menyangkut keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu soal keterjangkauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok atau pangan," kata Syaikhu.
Selain itu, ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan angkatan kerja baru, serta layanan kesehatan yang berkualitas, harga yang terjangkau dan mudah diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ia mengaku, PKS telah berkomitmen dengan politik berbasis gagasan, sebab hal itu merupakan pilar utama dalam konstelasi Pemilu. Ia menyebut politik yang dibangun dengan pilar-pilar gagasan akan kuat dan kokoh.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Anggun P Situmorang
