tirto.id - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan TNI bukan garda terdepan dalam pemberantasan judi online (judol) yang makin marak di Indonesia. Hal itu disampaikan Sjafrie merespons usulan Komisi I DPR RI dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Sjafrie menegaskan TNI merupakan alat pertahanan negara. Oleh karena itu, TNI akan mendukung pemberantasan judi online.
"Apa yang diteruskan, dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online . [Kami] tidak berada di garis depan, tapi support, memberi dukungan kepada law enforcement," kata Sjafrie saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Sjafrie mengatakan, TNI tidak menjadi garda terdepan dalam hal pemberantasan judi online. Namun TNI akan memberikan dukungan morel terhadap pemberantasan judi online.
"Jangan disalahartikan, TNI seolah-olah akan tampil untuk memberantas judi online. Yang pasti adalah moral kami mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI," tutur Sjafrie.
Dalam rapat, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, mengusulkan agar TNI dilibatkan dalam memberantas judi online (judol). Ia yakin bila TNI dilibatkan akan mampu memberantas judi online.
"Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI. Kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu menggulungnya," kata Sukamta.
Ia beharap Menhan melobi Presiden Prabowo Subianto agar prajurit TNI dilibatkan memberantas judi online.
"Saya berharap betul mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada presiden, mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judol ini," tuturnya.
Sukamta menyebut TNI perlu dilibatkan untuk memberantas judol. Pasalnya, saat ini, omzet dari judol sudah mencapai Rp900 triliun per 2023. Perputaran uang itu jauh di bawah anggaran TNI yang hanya Rp165 triliun. Sukamta juga ingin agar sebagian aset judol yang disita itu bisa dihibahkan ke TNI.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
