Masuk tirto.id
tirto.id - TNI Angkatan Darat membenarkan bahwa sosok Mayjen Achmad Adipati Karna Widjaja masih aktif sebagai personel TNI dan menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Namanya muncul usai beredar foto dirinya ada di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Sengketa lahan ini menyeret nama besar Jusuf Kalla, sebagai pemilik dari PT Hadji Kalla.
"Perlu saya sampaikan bahwa benar, Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat," ucap Kadispenad TNI, Kolonel Inf Donny Pramono, saat dikonfirmasi reporter Tirto, Rabu (12/11/2025).
Dijelaskan Donny, terkait dengan keterlibatan tersebut, internal TNI akan melakukan investigasi terlebih dahulu agar bisa mengetahui dengan pasti duduk perkara yang terjadi.
"Namun, terkait dengan pemberitaan maupun tudingan yang beredar di media sosial mengenai keberadaan beliau di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, kami sedang menelusuri dan mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh," ungkap Donny.
Ditegaskan Donny, pada prinsipnya, setiap prajurit TNI Angkatan Darat, terlebih yang memegang jabatan strategis, selalu terikat oleh aturan dan kode etik militer. Dalam aturan dan kode etik tersebut, menuntut sikap profesional, netral, serta tidak terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan.
Donny mengemukakan, oleh karena itu, TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut.
"Kami juga berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi resmi dari kami, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI Angkatan Darat," ujar dia.
Dalam foto yang beredar di sosial media, Mayjen Achmad Adipati Karna menggunakan pakaian sipil berdiri bersama beberapa orang di perbatasan lahan yang sama-sama diklaim oleh Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
Selain Mayjen Achmad juga hadir beberapa aparat dari kepolisian dan koramil setempat.
Kuasa hukum Kalla, Hasman Usman, menilai keberadaan Mayjen Achmad di kegiatan rekayasa eksekusi sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit TNI. Hasman menilai eksekusi tersebut rekayasa karena tanpa dilakukan konstatering atau pengecekan batas-batas lokasi lahan.
"Ada hal apa oknum TNI hadir di lokasi yang katanya ada eksekusi, mereka bisa hadir kalau ada masalah pertahanan, kita persoalkan keberadaannya dan segera kami lapor ke KSAD sebagai pimpinannya," ucap Hasman dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Pelita Makassar, Rabu (12/11/2025).
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
