tirto.id - Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan hukum atas kasus penurunan videotron Anies Baswedan yang dipasang di DKI Jakarta dan Bekasi.
Menurutnya, video yang diangkat oleh Olppaemi Project itu tidak melanggar hukum dan telah membayar biaya penayangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
"Ini sekarang lagi mengumpulkan semua informasinya. Karena kami dari tim hukum, [maka] setiap laporan kita lengkapi dengan bukti-bukti," kata Ari Yusuf Amir dalam keteranganya, Selasa (16/1/2024).
Ia menambahkan, pihak swasta selaku pengelola videotron mendapat tekanan dari pemerintah. Sehingga menurutnya Timnas AMIN merasa perlu bersuara dan melakukan perlawanan.
"Ada yang menekan ke pihak swasta, ada yang menekan ke sana," kata Ari.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi dan DKI Jakarta tidak mau membela videotron Anies Baswedan yang diturunkan. Namun, tambahnya, dia akan mendalami lebih lanjut untuk memastikan faktanya.
"Kita belum tahu karena yang menekan pihak swasta tentunya adalah pihak yang berkuasa. Tapi ini kita lagi cek dulu kebenarannya," kata Ari.
Dalam pemeriksaan terakhirnya, penurunan videotron adalah upaya untuk menjegal Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dia menyesalkan tindakan tersebut dan dianggap sebagai perusak demokrasi.
"Upaya-upaya penjegalan seperti ini yang kita sesalkan. Sekarang kita lagi kumpulkan bukti-buktinya untuk kita kaji, nanti perlu kita laporkan atau tidak," ungkapnya.
Sebelumnya, melalui keterangan resmi di akun Twitter/X Olppaemi Project dan Anies Bubble, mereka mengungkap bahwa videotron yang dijadwalkan hingga 21 Januari 2024 terpaksa diturunkan sebelum waktunya.
"Kami harus mengabarkan bahwa LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu (15-21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena sesuatu hal yang di luar kuasa kami," tulis Twitter/X Olppaemi Project dan Anies Bubble.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
