tirto.id - Wakil Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Thomas Lembong, mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi yang dinilai sangat terobsesi dengan bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik yaitu nikel. Obsesi tersebut menurut Thomas membuat kebijakan pemerintah semakin sempit.
"Kami melihat fokus yang berlebihan kepada sektor nikel khususnya dan sektor baterai itu membuat kebijakan pemerintah yang terlalu sempit. Pemerintah ngomong baterai terus,” kata Thomas di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Thomas mengatakan, pemerintah saat ini jangan terlalu fokus pada kebijakan nikel saja. Seharusnya, kata dia, kebijakan yang lebih luas ke sektor lain. Apalagi industri nikel, baterai dan mobil termasuk industri padat modal, bukan padat karya.
"Yang bekerja robot. Mekanisme otomatisasi, sehingga sedikit sekali manusia yang bekerja di situ," kata Thomas.
Menurut Thomas, 90 persen sumber daya manusia (SDM) mulai tergantikan dengan robot dan pada akhirnya berdampak pada lapangan pekerjaan yang minim.
"Anda akan melihat sedikit sekali manusia. Dan 90 persen pekerjanya hanya robot. Akhirnya dampak kepada lapangan kerja minim, mungkin ke angka ekonomi lumayan tapi ini tidak berujung pada perbaikan lapangan pekerjaan," ucap Thomas.
Thomas menyebut kebijakan hilirisasi industri yang dijalankan pemerintah saat ini tidak berorientasi pada pasar.
"Pemerintah kemarin melihat harga nikel bagus banget karena permintaan nikel tinggi sekali untuk pembuatan baterai kendaraan listrik dan harganya tinggi,” kata Thomas.
Menurut Thomas, industri bakal mencari bahan baku lain ketika bahan baku nikel mahal dan pasokannya tidak stabil. Ia memberi contoh produksi Tesla, yang beralih menggunakan baterai lithium ferro phosphate (LFP).
"Prinsip dasar ekonomi, kalau harga tinggi menyebabkan substitusi,” katanya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Reja Hidayat
