Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat berangkat dari kesadaran bahwa banyak anak Indonesia yang belum mengakses pendidikan. Jutaan anak tercatat tidak bersekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah sehingga memerlukan perhatian bersama.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, serta Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (29/6/2026).
“Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, di mana kita harus jujur bapak ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Gus Ipul menambahkan, banyak anak tidak sekolah tersebut mungkin berada di sekitar kita namun keberadaannya tidak disadari sehingga mereka belum merasakan manfaat proses pembangunan.
“Banyak anak-anak di Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari ATS ini. Contoh, gak usah jauh-jauh di Papua, gak usah jauh-jauh di Solok Selatan. Di Jakarta itu ada namanya Al-Jabbar, 15 kilometer kira-kira dari Istana Negara, dia usia 15 tahun, tetapi tidak pernah sekolah,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Gus Ipul, menyebut anak-anak seperti Al-Jabbar sebagai kelompok the invisible people, yakni mereka yang menghadapi kesulitan hidup tetapi belum terlihat dalam sistem, sehingga memerlukan perhatian khusus pemerintah melalui Sekolah Rakyat.
Atas dasar itu, Gus Ipul mengajak pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk mempercepat pembangunan dan perluasan sekolah sesuai target Presiden, yakni satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota.
“Ini Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang penting untuk bisa kita tindak lanjuti bersama-sama. Saya percaya bahwa para Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya,” tegasnya.
Selain mendukung Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih akurat dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah bertugas melakukan pemutakhiran data.
Proses pembaruan data itu bisa dilakukan melalui mekanisme formal maupun partisipatif.
Pembaruan data di jalur formal menggunakan aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan oleh petugas desa atau kelurahan dan dinas sosial.
Sementara itu, pemutakhiran data dengan jalur partisipatif dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos, ground check oleh pendamping sosial, serta layanan call center,dan WhatsApp Center.
“Saya ingin mengajak pada kesempatan ini, bahwa data itu kita mutakhirkan dan bergantung kepada kita. Kalau data kita yang dari bawah itu baik, maka ke atasnya juga akan baik. Kalau datanya dari bawah itu sedikit berantakan, maka ke atasnya juga nanti akan ada bias-bias yang luar biasa,” jelasnya.
Masih di forum yang sama, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah menginisiasi program Sekolah Rakyat. Ia berkomitmen mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Papua agar mendukung program itu.
Saat ini, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat tengah berlangsung di tiga lokasi di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi.
“Dengan program Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat itu membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa dapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini kami akan kawal biar segera dibangun di tahun 2026-2027, dan mungkin seterusnya nanti ada beberapa titik lagi,” kata Mathius.
Audiensi tersebut juga dihadiri Kepala Bapperinda Provinsi Papua Jimmy Albertho Yosaphat Thesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Djong H. W. Makanuay, Asisten I Bupati Solok Selatan Efi Yandri, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
