Masuk tirto.id
tirto.id - Ambisi Presiden Prabowo Subianto menekan defisit APBN hingga 0 persen dalam waktu tiga tahun kembali menegaskan gaya retorikanya yang gemar melambungkan harapan tinggi.
Ia kerap mengutip pepatah, "gantungkan cita-cita setinggi langit." Namun, cita-cita setinggi apa pun pada akhirnya butuh pijakan yang kuat. Sebab, mimpi sebesar "APBN tanpa defisit" tak akan berarti jika tidak diiringi strategi nyata dan kemampuan untuk mencapainya.
Demikian penilaian Riandy Laksono, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for strategic and international Studies (CSIS), dalam Media Briefing bertajuk RAPBN 2026: Menimbang Janji Politik di Tengah Keterbatasan Fiskal.
Pun begitu, Riandy menilai bahwa arah kebijakan ini sebenarnya menunjukkan Prabowo kembali ke jati dirinya yang anti-utang, dan kerap tercermin dalam penuturan secara langsung maupun pernyataan tertulis. Pada 1 Agustus 2018, misalnya, ia pernah menyinggung soal utang pemerintah yang mencapai Rp1 triliun per hari saat menjadi keynote speaker dalam peluncuran bukunya, "Paradoks Indonesia", di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.
Sementara dalam buku yang ia tulis tersebut, Prabowo menilai bahwa Indonesia sulit berdiri di atas kaki sendiri karena pemerintahnya sudah bergantung pada utang—negara bahkan harus membuat utang baru untuk membayar bunga utang.
"Dulu banyak ahli melihat, ketika beliau mengatakan ‘kenapa kita enggak boleh berhutang, utang kita masih kecil’, itu sebenarnya agak menyimpang dari keyakinan lamanya. Sekarang jati diri itu makin terlihat," ujar Riandy.
Masalahnya, kata Riandy, obsesi tanpa utang tersebut tak realistis dari sisi penerimaan. Pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan pajak 13 persen dalam RAPBN 2026, tapi tak didukung sumber-sumber pendapatan yang memadai.
Terlebih, secara historis, kenaikan penerimaan mandek hanya di kisaran 5-6 persen setelah masa commodity boom berakhir pada 2023 lalu. "Waktu booming komoditas memang bisa 13 persen. Tapi sekarang kondisinya beda. Cina makin moderat pertumbuhannya, dan meski India naik, belum tentu bisa menutup gap permintaan global atas sumber daya alam. Jadi, commodity boom tidak akan kembali seperti saat Cina tumbuh pesat dulu," jelasnya.
Prabowo memang mengungkap sejumlah strategi untuk membuat defisit APBN menjadi nol persen saat menyampaikan pidato Nota Keuangan di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025) pekan lalu.
Salah satunya, dengan efisiensi anggaran dan pemberantasan kebocoran untuk menambal kekurangan pendapatan. Karena itu, ia meminta ia meminta dukungan penuh dari pra elit politik agar kebocoran bisa ditutup dan hasilnya dirasakan masyarakat.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyetorkan 50 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp808,1 triliun (asumsi kurs Rp16.162 per dolar AS) dari total aset per tahun ke kas negara.
Dengan langkah-langkah tersebut, Prabowo berharap dapat mengumumkan bahwa APBN benar-benar terbebas dari defisit, tepat di podium yang sama pada 2027 atau 2028.
"Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," ujarnya di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan.
Kontradiksi Kebijakan
Menurut Riandy, reindustrialisasi perlu untuk digenjot jika pemerintah ingin mencapai target defisit nol persen pada akhir pemerintahan Prabowo. Sebabnya jelas: basis penerimaan negara saat ini tak bisa lagi mengandalkan pajak dari komoditas. "Kenapa industrialisasi penting? Karena penyedia pekerjaan formal dan pembayar pajak terbesar itu dari industri pengolahan. Bisa dari sektor lain, tapi yang paling besar ya dari situ," tegasnya.
Sayangnnya, alih-alih mendukung industri padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja, pemerintah lebih mengandalkan hilirisasi berbasis padat modal. Padahal, masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini bukanlah kesulitan mencari makan, melainkan kesulitan mencari pekerjaan berkualitas.
Menurut Riandy, seharusnya modal politik besar Prabowo digunakan untuk melakukan reformasi yang sulit dilakukan presiden sebelumnya, seperti deregulasi kebijakan perdagangan, investasi, dan ketenagakerjaan. "High political capital penting, tetapi untuk apa itu jauh lebih penting. Kalau modal politik besar hanya dipakai untuk obsesi defisit nol persen, tanpa strategi jelas, maka sia-sia," tegasnya.
Riandy juga menyoroti soal potensi Danantara sebagai "sapi perah" untuk menutup defisit anggaran. Sebab, berdasarkan penuturan Prabowo, Danantara akan dipaksa menyumbang langsung ke APBN minimal Rp700 triliun. Asumsinya, return on equity (ROE) 5 persen dari aset senilai 1.000 miliar dolar bisa menghasilkan 50 miliar dolar AS, atau sekitar Rp700 triliun—nyaris 10 kali lipat dari rerata setoran dividen tahunan BUMN.
Padahal, logika itu sarat masalah. Pertama, tidak semua aset Danantara produktif. Kedua, sebagian besar aset berasal dari dana pihak ketiga.
Selain itu, jika Danantara masuk ke pasar yang sudah menguntungkan di dalam negeri demi mencapai profitabilitas tinggi, langkah tersebut akan menyingkirkan peran pihak swasta yang selama ini membantu menopang ekonomi—fenomena yang dikenal sebagai crowding out.
"Kalau dipaksa, memang Danantara bisa mengucurkan Rp700 triliun. Tapi sebaiknya Danantara diarahkan ke sektor-sektor yang mengalami market failure, bukan pasar yang sudah digarap swasta," kata Riandy.
Selain persoalan teknis, Riandy juga menyoroti inkonsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal. Dalam RAPBN 2026, defisit ditargetkan tetap di 2,5 persen, namun penerimaan dipatok dengan asumsi pertumbuhan 13 persen dan tax ratio 10,5 persen. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi hanya 5,4 persen, target penerimaan tersebut jelas sulit tercapai.
Pada sisi belanja, kontradiksi juga terlihat dari peran fiskal yang tetap ekspansif ke program makan bergizi (MBG) dan subsidi energi, yang produktivitasnya bagi perekonomian belum jelas.
"Di sini terlihat ada inkonsistensi besar antara keinginan dan perbuatan. Katanya ingin mendorong energi terbarukan, tapi subsidi energi masih sangat dominan. Katanya ingin APBN lebih tepat guna, tapi justru anggaran lari ke MBG yang serapannya rendah," terang Riandy.
Hal senada disampaikan Wakil Direktur Eksekutif Indef, Eko Listiyanto. Menurutnya, target defisit nol persen dalam tiga tahun yang disampaikan Prabowo amat ambisius.
Meski bukan hal mustahil, secara teknokratik, menurunkan defisit dari 2,48 persen pada 2026 menjadi 0 persen di 2028 butuh disiplin fiskal ekstrem. "Berarti kan kalau enggak satu tahun harus turun 0,5-1 persen. Sangat tidak mudah," jelas Eko kepada Tirto.
Menurutnya, jika target itu dipaksakan, pemerintah harus menemukan kompensasi. Entah lewat peningkatan penerimaan pajak atau realokasi dari belanja negara yang saat ini masih banyak bocor.
"Mudah-mudahan sih bisa. Tapi bukan berarti enggak mungkin. Karena kalau bisa memberantas korupsi, kalau bisa mencegah kebocoran, memang anggaran bisa kita realokasikan untuk menutup kebutuhan defisit," ujarnya.
Namun, Eko menekankan, pemberantasan kebocoran anggaran bukan semata isu teknokratik, melainkan juga politik. Gerindra memang partai besar, tetapi tetap membutuhkan dukungan kekuatan politik lain untuk menegakkan aturan.
Artinya, target defisit 0 persen bukan hanya soal angka, melainkan juga soal sejauh mana Prabowo mampu menggunakan modal politiknya untuk membongkar persoalan mendasar: korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran.
"Kemampuan ini ya, katakanlah bersama-sama partai politik lain, sehingga perlu dukungan politik agar regulasi dan penegakan hukum bisa berjalan," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dwi Aditya Putra
