Surya Paloh Bantah Ketemu Jokowi Minta Prasetyo Jadi Jaksa Agung

tirto.id - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah telah melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta jabatan Jaksa Agung tetap dipegang HM Prasetyo.

"Dalam hal itu [bertemu Jokowi dan membahas jabatan Jaksa Agung] tidak pernah," kata Surya Paloh di Yogyakarta, Selasa (30/7/2019).

Surya Paloh mengatakan HM Prasetyo telah diberhentikan dari kepengurusan Partai Nasdem sebelum dilantik menjadi Jaksa Agung. "Prasetyo begitu dia mau menjabat Jaksa Agung dia diberhentikan oleh Nasdem supaya dia bekerja konsentrasi, komandannya satu presiden,” kata dia.

Sejak saat itu, Paloh mengatakan, atasan Prasetyo bukan lagi dirinya sebagai ketua partai, tetapi langsung Presiden Jokowi. “Jadi simpang siur seakan Prasetyo Jaksa Agung yang bosnya pada ketua umum partai, saya katakan tidak," katanya.

Oleh karena itu, Surya Paloh menyerahkan kepada Jokowi untuk menunjuk posisi Jaksa Agung di periode berikutnya. Termasuk apakah Prasetyo dipilih kembali atau tidak, hal itu ia serahkan ke Jokowi.

"Itu terserah presiden [...] Jadi kalau mau evaluasi baguskah, kurangkah [kinerja Jaksa Agung Prasetyo] Itu [hak] presiden," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, A. Effendy Choirie mengatakan jabatan atau kursi Jaksa Agung tidak harus dipegang oleh partainya pada kabinet ke-2 Presiden Joko Widodo. Hal yang sama juga berlaku bagi kursi Kementerian Agama yang saat ini juga dipegang oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Sebetulnya Jaksa Agung itu jangan ada kavling-kavling. Kalau kemarin Menteri Agamanya PPP terus selamanya PPP itu jangan. Enggak bagus,” ucap Effendy dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini pada Sabtu (27/7/2019).

“Hari ini jaksa Agung dari Nasdem dan harus Nasdem lagi enggak bagus juga,” tambahnya.

Effendy mengatakan pada periode ke-2 nanti, ia menyerahkan penuh kewenangan ini pada Presiden Jokowi. Hal yang sama juga berlaku pada nasib posisi menteri-menteri yang ia klaim akan membiarkan Jokowi menentukannya sendiri.

“Kalau kursi 1.000 persen itu hak Presiden. Bagi Nasdem tidak akan menyombongkan diri ini orangnya kami, tidak minta sekian-sekian kursi,” ucap Effendy.