Indeks Jaksa Agung

Dari total sekitar 30 pejabat yang dilantik Jaksa Agung, terdapat 14 di antaranya resmi menduduki posisi Kepala Kejaksaan Tinggi.

Simak besaran gaji pokok dan tunjangan profesi jaksa di Kejaksaan RI dalam artikel ini.

Jaksa Agung memutasi 14 kepala kejaksaan tinggi (kajati), Kejaksaan Agung, dan kajari di sejumlah daerah. Simak daftar lengkapnya.

Jaksa Agung serahkan Rp11 triliun ke kas negara dari hasil penagihan denda administratif oleh Satgas PKH dan PNBP dari denda lingkungan hidup.

TAUD juga meminta Komnas HAM segera mengeluarkan rekomendasi tertulis terkait penanganan kasus tersebut.

Kedatangan Kepala BGN juga guna mengintensifkan pengawasan SPPG oleh Kejaksaan Negeri di tiap daerah.

Unit penyidikan di Komnas HAM ini akan diusulkan di Revisi UU Hak Asasi Manusia.

Burhanuddin sebut perayaan ulang tahun ke-2 Badan Pemulihan Aset terlalu meriah, seharusnya dilakukan di internal saja.

Menurut Burhanuddin, di daerah juga masih ditemukan banyak jaksa yang menggunakan aset sitaan tidak sesuai aturan.

Keempat Kajari itu hingga kini masih dalam proses pemeriksaan mendalam atas dugaan pelanggaran etik.

Tercatat sebanyak 475 pegawai Kejagung yang belum melaksanakan kewajibannya menyampaikan LHKPN periode 2025.

Jaksa Agung memastikan uang tersebut hasil eksekusi korupsi ekspor CPO dan denda penindakan administratif kehutanan oleh Satgas PKH.

Penyerahan uang hasil tindak pidana korupsi dan denda administratif kehutanan itu disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Burhanuddin menekankan, para Kajati seharusnya tidak hanya menegakkan hukum, melainkan keadilan dengan nurani dan keberanian.

MK menyatakan perlindungan hukum bagi jaksa tak dapat bersifat mutlak, sehingga menghalangi penegakan hukum.

Jaksa Agung menegaskan akan menindak tegas jajarannya yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang saat mendampingi proyek pemerintah.

Jaksa Agung telah memerintahkan Kejari Jaksel untuk segera mengeksekusi Silfester Matutina, sukarelawan Jokowi.

Semua aksi kriminal, baik dalam bentuk perusakan benda dan fasilitas umum, kata Menhan Sjafrie, harus ditindak secara tegas dan sesuai hukum.

Zainal menilai izin tertulis itu dibatasi dengan waktu pengeluaran izin dan izin tertulis dapat memicu momen saling tunggu jika jaksa ingin diperiksa.

Presiden Prabowo Subianto, meminta aparat penegak hukum mengusut kasus beras biasa yang dioplos menjadi beras premium.