Survei KPK: Skor Integritas Nasional 72,32, Kategori Rentan

tirto.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budianto, menyatakan bahwa skor Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional untuk tahun 2025 adalah 72,32, yang masuk kategori rentan. Skor ini lebih tinggi dari tahun 2024 lalu.

Hal ini disampaikan oleh Setyo dalam puncak acara Hari Antikorupsi (Hakordia) 2025 di Kepatihan Yogyakarta, atau Kantor Gubernur Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

"Skornya memang meningkat, ada sekitar poin kosong poin delapan, kosong poin sembilan. Dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi secara rata-rata skor ini masih rentan," kata Setyo, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa.

Kata Setyo, skor ini bukan hanya sekedar angka, melainkan menunjukkan bahwa masih adanya perilaku korupsi di Indonesia. SPI sendiri merupakan pelengkap dari indeks persepsi korupsi.

Menyikapi hasil survei ini, Setyo mengajak seluruh instansi yang terlibat dalam survei ini untuk melakukan perbaikan. KPK juga mengajak seluruh instansi untuk membedah SPI untuk mengurangi praktik suap dan gratifikasi yang kerap terjadi.

"Kalau mau detail bapak ibu bisa menugaskan inspektoratnya untuk hadir bersama dengan kedeputian pencegahan nanti dibedah. Dibagian apa yang risiko integritasnya masih rendah, potensi kerawanan-kerawanan terhadap gratifikasi suap dan lain-lain masih rendah, semua bisa dilihat, semua bisa diukur, dan ini kami lakukan angka ini secara jujur," katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin mengatakan mengatakan SPI ini dilaksanakan pada 1 Agustus-31 Oktober 2025. Katanya, ada 657 instansi kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah yang disertakan dalam kegiatan survei ini.

"Partisipasinya melibatkan berbagai perspektif, mulai dari internal instansi, pengguna layanan, hingga para ahli dan pemangku kepentingan dengan total responden mencapai 837.693 orang," kata Aminuddin.

Diketahui, pada SPI 2024, skor nasional mendapat angka 71,53. Skor ini didapatkan dari hasil survei yang melibatkan 604 instansi, yang terdiri dari 508 pemerintah kabupaten/kota, 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, dan 2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski juga masuk dalam kategori rentan, skor 2024 ini meningkat dari skor SPI nasional 2023.