Masuk tirto.id
tirto.id - Survei terbaru Indekstat menunjukkan mayoritas publik atau sebesar 61,2 persen merasa khawatir terhadap potensi kembalinya peran TNI dan Polri dalam urusan politik praktis.
Meski muncul kekhawatiran terkait dwifungsi, hasil riset mengungkap fakta unik di mana 47,2 persen responden justru menyatakan setuju jika personel militer dan polisi menempati jabatan sipil demi efisiensi pembangunan.
“Sementara yang tidak khawatir persentasenya 12 persen. Sisanya, 16 persen tidak menjawab atau tidak tahu,” ujar Direktur Indekstat, Ali Mahmudin, dalam rilis yang digelar secara daring, Sabtu (21/2/2026).
Kendati khawatir, mayoritas responden setuju terhadap persepsi penempatan personel TNI dan Polri di jabatan sipil. Hasil survei menunjukkan, 47,2 persen responden menyatakan setuju TNI dan Polri menduduki jabatan sipil. Sementara responden yang tidak setuju ada 41,2 persen. Sisanya, sebanyak 11,6 persen responden tidak menjawab atau tidak setuju.
Ali kemudian menyilangkan persentase responden yang khawatir terhadap persepsi penempatan TNI dan Polri di jabatan sipil. Responden yang menyatakan sangat khawatir, ada 13,6 persen. Mayoritasnya tidak setuju TNI dan Polri menempati jabatan sipil, sebanyak 62,1 persen menyatakan sangat tidak setuju. Sementara yang tidak setuju 17,3 persen.
Kemudian kelompok yang khawatir, sebanyak 64,8 persen respondennya menyatakan tidak setuju. Tercatat 27,7 persen menyatakan sangat tidak setuju TNI dan Polri menduduki jabatan sipil.
Survei Indekstat melibatkan 1.200 responden acak di seluruh Indonesia berusia minimal 17 tahun dengan margin error 2,9 persen. Survei dilakukan dalam rentan 11-25 Januari 2026 secara tatap muka.
Menanggapi survei tersebut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) RI, Hariqo Satria, enggan berkomentar banyak.
“Kami apresiasi, akan kami pelajari lebih lanjut data ini lebih mendalam. Kami pelajari dulu mengenai TNI/Polri dan birokrasi lainnya,” ujar Hariqo.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Harian PKB, Gielbran Muhammad Noor, memberikan pandangannya. Dia tidak menampik, ada persoalan tentang kekhawatiran publik terhadap TNI/Polri yang mengisi jabatan sipil.
“Tapi, TNI adalah pihak yang mampu dimobilisasi lebih intens untuk menggerakkan program pemerintah,” sebutnya.
Gielbran mengatakan pula, TNI efisien sebagai roda pembangunan. “Meski ada risiko yang perlu diwaspadai bersama,” tegasnya.
Selanjutnya, dia bilang, dirinya yakin Orde Baru tidak akan muncul lagi. “Saya rasa banyak pihak yang berani berbicara. Itu cukup menghilangkan [kekhawatiran terhadap penempatan TNI dan Polri di jabatan sipil],” ucapnya.
Penulis: Siti Fatimah
Editor: Hendra Friana
