Strategi Pemprov DKI Penuhi Kebutuhan Tempat Penitipan Anak

tirto.id - Kebutuhan akan layanan penitipan anak atau daycare yang berkualitas terus meningkat, terutama di kalangan para pekerja kantoran yang punya anak usia dini. Banyak orangtua yang menghadapi dilema antara memenuhi tanggung jawab keluarga dan memberikan pengasuhan terbaik bagi putra-putri mereka.

Dalam situasi seperti ini, hadirnya fasilitas penitipan anak yang aman, nyaman, edukatif, dan mudah diakses tentu saja menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hanya saja, aksesibilitas daycare atau tempat penitipan anak (TPA) yang terjangkau menjadi tantangan serius di Indonesia.

Survei yang dilakukan Tirto pada Mei 2025 lalu menemukan mayoritas responden orangtua yang menitipkan anak ke daycare masih mencari secara mandiri. Dengan kata lain, tidak ada satupun responden yang menyatakan daycare sudah menjadi fasilitas yang tersedia di lingkungan mereka, termasuk tempat kerja.

Tak hanya itu, 50 persen alias setengah dari 10 responden yang menitipkan anak ke daycare beranggapan kalau biaya yang dikeluarkan tidak terjangkau alias terlalu mahal.

Persoalan akses dan minimnya layanan daycare pernah disinggung dalam laporan kebijakan hasil kerja sama antara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Perempuan dalam Pekerjaan Informal: Globalisasi dan Pengorganisasian (WIEGO).

Laporan itu menyebut perkembangan penyedia layanan pengembangan anak usia dini lebih banyak didominasi oleh taman kanak-kanak (TK) dan kelompok bermain (playgroup) untuk anak usia 4–5 tahun, ketimbang pusat penitipan anak untuk bayi dan balita. Padahal, kurangnya layanan pengasuhan anak bisa menghambat perempuan untuk bekerja, di mana hal ini diungkap oleh studi Bank Dunia.

Harapan besar terhadap keberadaan layanan daycare juga disuarakan oleh para orangtua. Hasil survei yang dilakukan Tirto mengungkap bahwa baik responden yang memiliki anak maupun yang belum, mayoritas menyuarakan hal serupa, yaitu mereka mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan daycare yang terjangkau dan berkualitas, termasuk penyediaan fasilitas daycare di lingkungan kerja sebagai bentuk dukungan nyata bagi para orangtua pekerja.

Lebih jauh lagi, para orangtua berharap pemerintah dapat menyusun regulasi yang komprehensif untuk mengatur bisnis jasa daycare secara lebih ketat. Di samping itu, pemerintah diharapkan menyediakan layanan daycare gratis yang didanai negara, sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem perlindungan dan pengasuhan anak yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Komitmen Pemprov DKI Hadirkan Layanan Tempat Penitipan Anak

Menanggapi tingginya kebutuhan TPA bagi orangtua pekerja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menyediakan fasilitas pendukung. Salah satu langkah konkretnya adalah menghadirkan layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan perkantoran pemerintahan.

Pada Senin (5/5/2025), Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung fasilitas daycare yang berada di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Gubernur Pramono memberikan arahan untuk meningkatkan kapasitas layanan, baik dari sisi waktu operasional maupun jumlah peserta didik. Dengan perluasan ini, diharapkan lebih banyak pegawai Pemprov DKI Jakarta dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan daycare tersebut.

“Saya harus akui bahwa daycare ini sudah sangat baik. Hanya saja, masalahnya adalah kapasitasnya kurang. Kemudian, saya juga sudah minta agar jam belajar di daycare ini dapat disesuaikan dengan waktu kerja para ibu,” ungkap Gubernur Pramono di saat meninjau Daycare di Balai Kota.

Kehadiran daycare, lanjut Pramono, sangat dibutuhkan bagi ibu bekerja karena memberikan rasa aman dan menjamin anak mendapatkan pendidikan yang baik. “Kalau melihat fasilitasnya, daycare di Balai Kota ini sudah sangat baik. Hanya saja kapasitasnya memang perlu ditambah. Saat ini baru menampung 20 anak, dan jumlah tersebut akan ditambah,” imbuhnya.

Sebagai bentuk dukungan yang lebih luas, Pemprov DKI juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan keberadaan fasilitas daycare di setiap kantor pemerintahan di bawah naungan Pemprov. Kebijakan ini dilengkapi dengan petunjuk teknis dan standar layanan yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), agar setiap fasilitas yang dibangun memiliki kualitas pelayanan yang seragam dan optimal.

Lisa, salah satu pegawai di lingkungan Pemprov DKI, menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan layanan penitipan anak (daycare) yang disediakan di Gedung Balai Kota Jakarta. Saat ditemui Tirto, ia mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut sangat membantu para orangtua, khususnya pegawai yang bekerja di lingkungan Balai Kota, dalam menjalankan tugas tanpa harus merasa khawatir meninggalkan anak mereka.

“Kehadiran daycare ini benar-benar sangat membantu. Orangtua yang kerja di Balai Kota biasanya nitipin anaknya dari pagi, habis itu jemput lagi pas pulang kerja. Jadi bener-bener kebantu, nggak perlu bingung atau mikir dua kali soal anak waktu kerja. Memang idealnya, semua perkantoran punya fasilitas daycare seperti ini,” ujarnya saat ditemui Tirto secara langsung di Balaikota, Jumat (11/7/2025) siang.

Lebih lanjut, Lisa berharap Pemprov DKI dapat terus menunjukkan komitmennya dengan memperluas cakupan layanan daycare ke berbagai kantor pemerintahan lainnya di wilayah Jakarta.

Menurutnya, perluasan ini akan sangat mendukung para pegawai di lingkungan Pemprov agar dapat bekerja dengan lebih tenang dan optimal, seraya memastikan anak-anak mereka mendapat pengasuhan yang layak.

Kehadiran Daycare di Jakarta Dinilai Penting

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kehadiran layanan penitipan anak atau daycare memang penting, terutama di kota besar seperti Jakarta. Menurutnya, kebutuhan akan fasilitas ini semakin mendesak, seiring dengan meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja penuh waktu dan tidak memiliki alternatif pengasuhan anak di rumah.

“Dalam tata kota tempat penitipan anak atau daycare memang dibutuhkan untuk kota besar seperti Jakarta itu. Karena memang kebutuhan terhadap tempat penitipan anak itu menjadi urgent pada saat-saat warga sedang bekerja. Ini adalah persoalannya selama ini,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Jumat (11/7/2025).

Dari sisi kebijakan publik, ia sepakat pemerintah memiliki tanggung jawab sosial untuk menyediakan fasilitas semacam ini. Namun, ia juga mengingatkan agar penyediaan daycare dilakukan secara terukur dan tidak tergesa-gesa.

Daycare/TPA tergolong sebagai bentuk pendidikan anak usia dini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Permendikbud 84/2014. Pasal tersebut menerangkan bahwa TPA adalah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun, dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun.

Izin penyelenggaraan program TPA harus memenuhi ketentuan pendirian satuan PAUD sebagaimana diatur di dalam Permendikbud 84/2014. Berdasarkan Pasal 19 Permendikbud 84/2014, TPA sebagai program pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan nonformal sejenis.

Taman Anak Sejahtera di Tiap Kecamatan

Tak hanya berkomitmen menghadirkan layanan daycare bagi para pekerja di pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk membangun Taman Anak Sejahtera (TAS) di setiap kecamatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Pembangunan TAS merupakan bagian dari program quick wins 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan ruang pengasuhan anak yang berkualitas dan terpercaya. TAS dirancang sebagai ruang bermain dan belajar yang menyenangkan. Anak-anak akan mendapatkan stimulasi pendidikan sesuai usia, asupan gizi yang cukup, serta pembentukan karakter sejak dini.

Gubernur Pramono menyampaikan, anak-anak yang mengikuti kegiatan di TAS, saat memasuki jenjang pendidikan SD maupun SMP dan seterusnya diharapkan dapat memperoleh Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar dapat memotong garis ketidakberuntungan yang ada di masyarakat.

"Saya sangat gembira bahwa hari ini ada 25 anak, dan ini betul-betul anak prasejahtera, anak tidak mampu yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka sepenuhnya ditanggung dalam keseharian, baik makan maupun minum, selama mereka belajar di Taman Anak Sejahtera ini," ungkap Gubernur Pramono, saat meresmikan TAS Arutala di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (5/5/2025).

"Harapan saya pribadi, anak-anak ini kelak saat di SD dan SMP dan seterusnya, mereka bisa mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Dan itu betul-betul akan memotong garis ketidakberuntungan yang ada di masyarakat," sambungnya.

Arutala adalah TAS ketiga yang beroperasi di DKI Jakarta. Ke depan, Pemprov DKI akan menambah jumlah TAS di tiap kecamatan. Saat ini, Dinas Sosial tengah memetakan aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta yang berpotensi dikembangkan menjadi fasilitas daycare, khususnya bagi keluarga prasejahtera.

"Sekarang baru ada tiga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat menjadi 44, satu di setiap kecamatan. Karena ini akan sangat baik bagi anak-anak yang memang rata-rata berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu. Dan tentunya bertahap," ungkapnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Astrid Khairunisha, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemprov DKI membangun TAS di setiap kecamatan. Menurutnya, kehadiran taman seperti ini sangat penting, terutama untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

"Apa yang dilakukan Pak Gubernur itu idenya sangat bagus. Kami sejalan, terutama soal pendidikan. Kami sangat mendukung," ujar Astrid.

Astrid menegaskan pihaknya siap mendukung dari sisi penganggaran dan akan mengawal ketat penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran. Lebih lanjut, Astrid berharap, pembangunan taman seperti ini bisa diperluas hingga tingkat kelurahan.

“Saya ingin anak-anak punya ruang untuk bermain. Kalau tiap minggu ke mal, orang tua bisa boncos juga. Jadi taman seperti ini penting sekali,” jelasnya.