Menuju konten utama

Soal Kampanye 3 Kartu Baru Jokowi, BPN: Barang Lama Cuma Ganti Nama

"Jadi tiga kartu baru Jokowi itu hanya ganti nama dari Bidik Misi, Raskin dan PKH (Progam Keluarga Harapan) tidak ada yang baru, hanya ganti nama”.

Soal Kampanye 3 Kartu Baru Jokowi, BPN: Barang Lama Cuma Ganti Nama
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di GOR David Tonny, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Jumat (1/3/2019). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/ama.

tirto.id - Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo (BPN) Subianto-Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai tak ada yang baru dari tiga kartu baru yang dipamerkan calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi) karena hanya berganti nama saja.

"Jadi tiga kartu baru Jokowi itu hanya ganti nama dari Bidik Misi, Raskin dan PKH (Progam Keluarga Harapan) tidak ada yang baru, hanya ganti nama,” kata Nizar kepada reporter Tirto, Senin (4/3/2019).

Di setiap kampanyenya saat ini, Jokowi memamerkan tiga kartu baru, yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Pra-Kerja. Kata Nizar program-program itu sebetulnya sudah dimulai sejak zaman Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia pun membandingkan satu persatu ketika jenis kartu yang dipamerkan Jokowi dengan versi yang dikeluarkan pada zaman SBY. Untuk KIP Kuliah, kata Nizar sama dengan yang namanya program Bidik Misi.

Ketua DPP Partai Gerindra itu menjelaskan Bidik Misi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi, dan memiliki potensi akademik baik, untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

“Program ini dimulai sejak tahun 2010,” kata Nizar.

Selanjutnya yakni Kartu Sembako yang menurut Nizar sebenarnya sudah ada raskin, dan rastra atau beras sejahtera yang dimulai pada Januari 2003 silam.

Sedangkan Kartu Pra Kerja, lanjut Anggota Komisi X DPR RI itu sudah ada Program Keluarga Harapan atau PKH yakni program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

“Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH,” ungkapnya lagi.

Nizar menegaskan kembali tidak ada lagi unsur kebaruan dari tiga jenis kartu yang dikeluarkan oleh Jokowi itu.

"Barang lama hanya ganti nama," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Irwan Syambudi