tirto.id - Janji calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo untuk mengeluarkan tiga kartu baru usai terpilih menuai sejumlah kritikan lantaran menunjukkan kesan program pemerintah tak terintegrasi dengan baik dan tidak efektif.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Agus Sari justru tak sepakat dengan pandangan tersebut. Agus menganggap penyaluran program perlindungan sosial memang harus disalurkan secara terpisah. Ia mengklaim dengan penyaluran yang dilakukan melalui kartu yang berbeda dapat menyasar penerima manfaat lebih baik lagi.
"Saya malah gak sepakat kalau program itu dijadikan 1 kartu. Karena banyak program-program subsidi dan pengentasan kemiskinan yang tidak well targeted," ucap Agus saat dihubungi reporter Tirto pada Kamis (28/2/2019).
Persoalan kartu ini dimulai ketika calon presiden petahana Jokowi menjanjikan tiga kartu baru yang terdiri dari Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra Kerja.
Kartu-kartu itu diperkenalkan petahana dalam pidato kebangsaan bertajuk "Optimis Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center, Bogor pada Minggu (24/2/2019).
Calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengkhawatirkan bila kartu perlindungan sosial itu dijadikan satu maka subsidi yang diberikan untuk sektor yang satu dengan lainnya dapat tercampur. Seperti misalnya penggunaan subsidi pendidikan yang bisa saja digunakan untuk sembako.
Di samping itu, ia juga menuturkan bahwa kebutuhan bantuan setiap masyarakat berbeda. Seperti misalnya penerima KIP belum tentu membutuhkan kartu pra-pekerja atau sembako murah.
Kalau pun diintegrasikan, Agus menilai langkah itu lebih cocok ditujukan pada program yang memiliki kemiripan. Seperti KIP yang sampai SMA dengan yang akan diluncurkan nanti untuk jenjang perguruan tinggi.
"Jadi untuk tiap manfaat memang harus ada kartu sendiri, " ucap Agus.
"Kalau semua dijadiin satu nanti gak tercapai tujuannya," tambah Agus.
Terkait program ini, Agus mengatakan nantinya akan dialokasikan anggaran khusus untuk tiga kartu baru itu. Namun, alokasinya diperkirakan baru akan dimulai pada tahun 2020 lantaran pembahasan APBN 2019 sudah lama rampung.
"Ada anggaran khusus untuk tiga kartu itu mulai 2020," ucap Agus.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
