Tiga Kartu Baru Jokowi Dinilai Belum Tentu Jawab Persoalan

tirto.id - Peneliti Kebijakan Publik sekaligus dosen Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo meragukan program 3 kartu baru yang diusung calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo bila terpilih kembali di Pilpres 2019 nanti.

Tanpa kajian yang tepat, kata dia, maka kartu yang digagas Jokowi itu dipastikan tak menjawab persoalan. Selain itu, dalam mendesain kebijakan publik, menurut Roy, tim yang berada di balik Jokowi perlu benar-benar menunjukkan persoalan apa yang mereka sasar.

“Apakah sudah ada kajian sampai bisa keluar keputusan tiga kartu itu. Kalau belum bisa terlalu prematur ya. Ini soal mendesain kebijakan publik,” ucap Roy saat dihubungi reporter Tirto pada Rabu (27/2).

Calon presiden petahana Jokowi menjanjikan tiga kartu baru yang terdiri dari Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra Kerja. Kartu-kartu itu diperkenalkan petahana dalam pidato kebangsaan bertajuk "Optimis Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center, Bogor pada Minggu (24/2).

Roy mengkhawatirkan bila Jokowi tidak benar-benar mengkaji program tersebut, maka kesalahan seperti program BPJS dapat terulang, yang bisa menimbulkan defisit sehingga harus terus ditambal.

Namun, Roy tak mempermasalahkan jika pemerintah dapat menjamin pelaksanaan 3 kartu ini. Selain tidak membebani anggaran negara, ia juga meminta agar kartu itu benar-benar bisa tepat sasaran.

“Kalau dia mau bikin kartu ini overlapping enggak dengan kebijakan lain? Kalau misalnya tidak, ya ini ada yang memang perlu bantuan ya silakan saja. Ini harus dipelajari,” ucap Roy.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai tiga kartu baru yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo usai terpilih kembali nanti tak cukup memberdayakan masyarakat. Menurut dia, program tersebut ibarat memberi “ikan” ketimbang “kain”.

Piter berpendapat, fokus pemerintah seharusnya pada penyediaan lapangan pekerjaan, bukan memberikan bukan memberikan bantuan tunai. Di sisi lain, masyarakat tak cukup menerima bantuan, tetapi juga dalam jangka panjang harus mampu mengaksesnya sendiri dengan upah yang dimiliki.

“Jadi masyarakat kan harus bekerja. Bukan hanya memberi bantuan. Pemerintah bisa beri perhatian lagi soal lapangan kerja dan upah,” ucap Piter saat dihubungi reporter Tirto pada Rabu (27/2).

“Jadi tidak cukup memberdayakan,” tambah Piter.