tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bila kementeriannya tak pernah menginisiasikan terselenggaranya acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa pada 30 Maret 2019 mendatang di Gelora Bung Karno, Jakarta.
Kata Tjahjo, Kemendagri hanya sebatas memberikan rekomendasi saja kepada Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) sebagai inisiator acara tersebut.
"Asosiasi kepala desa sendiri yang akan kumpul memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden. Kami hanya merekomendasikan," ucap Tjahjo di Hotel Ciputra, Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Terkait acara tersebut yang rencananya akan menyematkan gelar kepada Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Pembangunan Desa, Tjahjo menganggap hal tersebut wajar sebagai bentuk apresiasi dari aparatur pemerintahan desa.
Kata Tjahjo, banyak kepala desa di pemerintahan Jokowi yang terbantu karena adanya Dana Desa yang mengakibatkan mereka bisa meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa.
"Setiap pemerintahan ada program desa, tapi zaman Pak Jokowi program meningkat lebih besar untuk mempercepat program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Wajar dong kalau ada apresiasi," jelas Tjahjo.
Rencana pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa ini pun dikritik mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.
Melalui akun Twitter-nya, Andi menyebut gelar tersebut menghina reformasi sehingga harus dibatalkan.
Namun, Tjahjo menilai pemberian gelar tersebut sah-sah saja karena diberikan oleh asosiasi, bukan lembaga negara yang harus bersikap netral. Politikus PDIP itu bahkan meminta Andi Arief untuk melengkapi data sebelum memberikan kritik pedasnya terhadap Jokowi.
"Kalau tidak begitu [mengkritik Jokowi], ya bukan Pak Andi Arief. Dia seorang yang kritis saya akui, tapi dalam konteks ini beliau perlu data yang lengkap," pungkasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
