tirto.id - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin tak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberi gelar Bapak Pembangunan Desa oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa.
"Kalau itu [Gelar Bapak Pembangunan Desa] berangkat dari masyarakat, masyarakat yang menilai, yang tahu, dan masyarakat yang memberikan gelar, itu it's oke saja. Sah-sah saja kalau memang Jokowi dianggap berhasil dalam pembangunan desa," ujarnya kepada Tirto, Rabu (20/3/2019).
Namun, menurut Ujang, yang menjadi persoalan adalah pemberian nama tersebut kepada Jokowi satu bulan sebelum masa pencoblosan, yaitu 17 April 2019. Sehingga momen tersebut dapat dimaknai masyarakat yang sudah kritis sebagai hal yang politis.
"Sebagai kepala negara, pemikiran dan tindakannya politis, asalkan tidak melanggar hukum [Pemberian Gelar] dan didukung oleh masyarakat. Dan itu sah bagian dari dinamika politik Indonesia," ucapnya.
Ujang pun menilai, pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa juga merupakan strategi untuk mengambil simpati publik. Apalagi dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp187 triliun.
"Itulah yang ingin diangkat. Artinya ingin memberikan kesan positif kepada masyarakat bahwa itu bagian dari kampanye positif keberhasilan-keberhasilan Pak Jokowi sebagai incumbent (petahana). Itu dalam dunia politik sah, mengkampanyekan keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan incumbent," terangnya
Menurutnya, pemberian gelar kepada Jokowi merupakan salah satu seni mengabadikan nama seseorang. Seperti halnya Presiden Soeharto yang disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional.
"Jokowi juga saya rasa sebagai presiden sudah 4 tahun dan mencapai 5 tahun, ingin juga namanya ada. Jadi itu tadi, seni mengabadikan nama seseorang, itu tadi bapak pembangunan desa," jelas Ujang.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
