TKN Sebut Gelar Jokowi Bapak Pembangunan Desa Bukan Karena Pilpres

tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding menilai pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa tidak terpengaruh dengan agenda Pilpres dan waktu kepemimpinan Joko Widodo.

Karding menuturkan, masyarakat melihat bahwa pada era Jokowi inilah pembangunan desa sangat maju sehingga gelar itu layak disematkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Penyematan itu akan dilakukan dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia pada 30 Maret-3 April 2019.

"Soal pemberian gelar itu bukan soal waktu [jelang Pilpres], tapi soal produk dan apa yang dirasakan masyarakat," kata Karding kepada tirto, Rabu (20/3/2019).

Karding menuturkan bahwa di era kepemimpinan Jokowi, perekonomian desa meningkat tajam. Apalagi pada masa pemerintahan Jokowi ada gelontoran dana desa dan hal itu membuktikan capres nomor urut 01 itu tidak hanya main-main menunjukkan perhatiannya.

"Wajar kalau dikatakan bapak pembangunan desa karena di era bapak Jokowi lah desa-desa ini berkembang maju, desa-desa mendapat perhatian yang betul-betul maksimum dari negara yang selama ini dimarjinalkan. Hanya menjadi objek, sekarang menjadi subjek dari pelaku pembangunan itu sendiri. Jadi saya kira apa yang dilakukan Bakornas itu patut kita apresiasi," ucapnya lagi.

Bagi Karding, dengan tindakannya tersebut, terpilih atau tidaknya Jokowi di Pilpres 2019 nanti, dia akan dikenang masyarakat.

"Pembangunan desa telah menjadi legacy yang monumental dan akan diingat dan dicatat oleh sejarah," harapnya.

Namun hal itu tak betul semata. Dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp187 triliun. Namun, program ini belum bisa menekan jumlah pengangguran di pedesaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di desa pada Agustus 2018 justru naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi ironis lantaran pemerintah terus menggenjot kucuran dana desa, yang awalnya hanya Rp20,77 triliun pada 2015 menjadi Rp60 triliun pada 2018.