tirto.id - Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria mempertanyakan acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa pada 30 Maret 2019 mendatang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Riza heran acara tersebut digelar jelang hari pencoblosan Pemilu 2019.
"Pengumpulan aparat desa, kepala desa, camat, kepala daerah dan lain-lain semua rata-rata dilaksanakan jelang Pilpres, kami mempertanyakan," ujar Riza kepada reporter Tirto, Rabu (20/3/2019).
Ketua DPP Partai Gerindra itu bahkan menyebut acara ini sebagai bagian dari kampanye mendukung Joko Widodo sebagai capres Pilpres 2019.
Apalagi acara yang diinisiasikan Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) ini juga akan menyematkan gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Jokowi.
Menurut Riza, pemberian gelar kepada capres petahana itu bagian dari skenario kepentingan elite.
"Gelar Bapak Pembangunan Desa bagian dari skenario kepentingan elite untuk berikan dukungan, bentuk kampanye," jelas Riza.
Riza pun berharap pemberian gelar apapun kepada Jokowi sebaiknya dilakukan setelah melewati masa Pemilu 2019 atau minimal setelah hari pencoblosan pada 17 April 2019 nanti.
"Kenapa enggak setelah pencoblosan? Kalau bijak harusnya setelah pemilihan, mau [gelar] bapak apapun silakan," ungkapnya.
Acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa akan digelar pada 30 Maret-3 April 2019 mendatang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam acara itu rencananya akan jadi momen penyematan gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Presiden Joko Widodo.
Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo menegaskan acara tersebut bukan merupakan inisiatif pemerintah, namun murni inisiatif dari Bakornas P3KD dan kumpulan beberapa Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
"Itu semua adalah merupakan inisiatif, ide, gagasan original dari mereka. Jadi dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkopolhukam tidak ada keikutsertaannya," ujar Hadi.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
