Sirkulasi Elite Pilkada 2020: Cara Instan Wariskan Kekuasaan

Oleh: Haris Prabowo - 21 Juli 2020
Dibaca Normal 2 menit
Beberapa nama yang diusung PDIP dalam Pilkada 2020 punya kaitan keluarga dengan pejabat partai. Mereka juga berkontestasi di 'daerah kekuasaan' pendahulunya.
tirto.id - PDI Perjuangan mengumunkan kandidat kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2020 9 Desember mendatang pada 19 Februari 2020 dan Jumat 17 Juli pekan lalu. Pengumuman pertama tak begitu mendapat sorotan baik dari media massa atau masyarakat, kontras dengan pengumuman terakhir.

Beberapa nama yang disebutkan dalam pengumuman terakhir memiliki hubungan keluarga dengan senior di partai atau pejabat sebelumnya di daerah itu.

Di antara nama-nama tersebut, yang paling mencolok adalah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo. Ia dicalonkan sebagai Wali Kota Surakarta berdampingan dengan Teguh Prakosa. Beberapa kali Gibran blusukan di daerah itu, sesuatu yang pernah rutin dilakukan Jokowi saat kampanye. Selain karena 'anak Presiden', pencalonan Gibran 'menarik' karena ia ditempatkan di kota kelahirannya sendiri dan bapaknya. Surakarta juga pernah dipimpin Jokowi pada 2005-2012.

Di Surakarta-lah Jokowi mulai menarik perhatian publik, lalu menjadi Gubernur DKI pada 2012, hingga terpilih sebagai Presiden pada 2014 lalu.

Selain Gibran, ada pula Hanindhito Himawan Pramana untuk Kabupaten Kediri. Ia dipasangkan dengan Dewi Mariya Ulfa.

Hanindito adalah anak dari politikus PDIP yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung. Relasi Hanindhito-Pramono dalam konteks pemilihan umum sama persis dengan kasus Gibran-Jokowi. Ia akan bertarung di tempat yang merupakan daerah pemilihan Pramono Anung saat menjadi anggota legislatif. Di legislatif, Pramono bertahan selama empat periode.

Adik kandung politikus PKB sekaligus Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga akan bertarung di pilkada mendatang. Titik Mas'udah, kader Nahdlatul Ulama (NU) yang memilih kendaraan politik PDIP, akan menjadi Calon Wakil Bupati Mojokerto. Mojokerto adalah daerah pilihan Ida saat menjadi anggota legislatif.


Di antara 'nama-nama besar' yang punya relasi dengan 'elite pusat' tersebut, terselip pula kandidat yang punya hubungan dekat dengan 'elite daerah', misalnya Etik Suryani dan Agus Santosa yang diberi restu PDIP untuk bertarung di Kabupaten Sukoharjo--daerah yang beberapa tahun terakhir 'panas' oleh protes warga karena kasus limbah racun PT. RUM. Etik adalah istri Wardoyo Wijaya, Bupati Sukoharjo yang menjabat 10 tahun terakhir. Sementara Agus saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Satu lagi yang tidak mungkin luput: Sri Mulyani (bukan Menteri Keuangan). Namanya sudah direstui oleh PDIP pada 19 Februari lalu untuk maju ke Pilkada 2020 menjadi Bupati Klaten bersama Aris Prabowo. Sri Mulyani adalah istri Sunarna, politikus PDIP yang menjabat sebagai Bupati Klaten pada 2005-2015.

Nama Sri Mulyani ramai dibahas saat ketahuan menempel stiker wajahnya sendiri di paket bantuan COVID-19 dari Kementerian Sosial.

Mudah Berkat Warisan

Pengajar ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai nama-nama di atas, calon pemimpin daerah yang terhitung baru tapi punya kedekatan dengan pejabat partai, adalah contoh buruknya perputaran elite politik di Indonesia. Kata Ujang, ini juga menunjukkan kalau PDIP, partai pemenang Pemilu 2019 baik di legislatif atau eksekutif, gagal mempraktikkan kaderisasi--karena tidak menunjuk calon berdasarkan kompetensi dan kapabilitas.

"Kasus Gibran, anaknya Pramono Anung, dan adiknya Ida Fauziah ini menandakan bahwa partai politik belum siap untuk melahirkan kader-kader. Mencomot orang dari luar yang tidak pernah berkeringat dan berdarah-darah untuk partai," katanya saat dihubungi wartawan Tirto, Senin (20/7/2020) pagi.

Namun, memang cara ini secara pragmatis menguntungkan, baik untuk partai atau untuk kandidat itu sendiri. Mereka tak perlu memulai semuanya dari nol karena mendapat 'warisan' dari pendahulunya. "Memudahkan kemenangan karena sudah ada ikatan dengan basis massa orang tua dan kakak, misalnya."

Gibran mengikuti pola kampanye Jokowi di Surakarta, misalnya blusukan di sungai, atas alasan yang sama. Orang-orang dinilai akan langsung mengingat Jokowi.


Akhirnya, kata Ujang, maraknya dinasti dan warisan politik ini membuat orang-orang baru sulit muncul dan makin menguatkan konsolidasi oligarki. "Munculnya nama Gibran, anak Pramono Anung, dan adiknya Ida Fauziah ini merupakan gejala menguat dan terkonsolidasinya oligarki dan dinasti politik yang telah membunuh demokrasi. Demokrasi hanya diperalat oleh mereka-mereka atau kelompok tertentu yang berkuasa dan kekuasaannya diturunkan ke keluarganya," katanya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menepis tudingan bahwa partainya melanggengkan dinas politik. Menurut dia, dinas politik adalah regenerasi kekuasaan yang bersifat turun temurun tanpa proses elektoral atau pemilihan langsung.

"Dalam konteks ini, 'mahkamah rakyatlah' yang nanti akan menentukan apakah Gibran akan dipilih atau tidak menjadi Wali Kota Solo," kata Basarah saat dikonfirmasi wartawan, Senin siang. Ia juga menegaskan Gibran sudah berkompetisi terlebih dulu di internal partai agar mendapat restu maju ke Pilkada 2020.

Ia lantas menegaskan jangan sampai kader-kader yang dituding memanfaatkan dinas politik tidak diperlakukan dengan adil. "Jangan sampai, sebagai contoh, karena Gibran anak seorang Presiden lalu hak-hak politiknya dicabut. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa memilih menjadi anaknya siapa," katanya menegaskan.

Baca juga artikel terkait POLITIK DINASTI atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
DarkLight