Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mengkritik kinerja Lembaga Penyiaran Publik TVRI dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Kamis (10 Juli 2025). Ia menyoroti rendahnya serapan anggaran TVRI yang dinilai berbanding terbalik dengan permintaan tambahan dana dari lembaga tersebut.
Menurut Yoyok, realisasi anggaran TVRI hingga Juli 2025 baru mencapai 49,75 persen dari total anggaran sebesar Rp1,25 triliun. Padahal, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias uang rakyat.
Serapan anggaran untuk program berita, misalnya, hanya mencapai 32,47 persen, sementara produksi siaran seperti audiovisual hanya 7,48 persen dan teknis produksi siaran bahkan lebih rendah, yakni 5 persen.
Ia juga menyoroti pagu indikatif Direktorat Program dan Berita pada 2026 yang hanya dialokasikan Rp36,5 miliar atau setara 4,4 persen dari total anggaran. Belanja siaran program TVRI World dan siaran kenegaraan pun disebut dibebankan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bukan dari anggaran utama.
Dengan kondisi tersebut, banyak kegiatan siaran justru akan terhenti meskipun anggaran berjalan. Alhasil, TVRI seperti sedang "koma" dan hanya berperan sebagai tukang putar ulang. "Kalau siaran utama saja tidak dianggarkan, mending ya diganti aja, Pak, nama TVRI-nya. Misalkan, TV RIP atau apalah," sebut Yoyok.
Yoyok juga mempertanyakan pengajuan tambahan anggaran oleh TVRI yang dinilai tidak sejalan dengan kinerja. Meski anggaran mengalami penurunan drastis dari Rp1,57 triliun pada 2024 menjadi Rp823 miliar pada pagu indikatif 2026, TVRI tetap mengusulkan tambahan dana sebesar Rp1,18 triliun.
Ia memaparkan, dari total usulan tersebut, Rp427 miliar dialokasikan untuk digitalisasi infrastruktur utama yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara Rp350 miliar diajukan untuk program siaran, meski serapan 2025 disebut "amburadul."
"Kemudian nambah belanja pegawai Rp200 miliar, siaran jalan nggak, Pak? Ini TV publik atau TV-nya ATM, Pak? Belanja pegawai nambah terus, siaran malah tambah lambat. Ini duit negara, loh, Pak," tuturnya.
Politikus dari Fraksi Nasdem ini juga mengungkap besarnya porsi anggaran untuk struktur birokrasi TVRI. Pada 2025, anggaran kantor pusat sebesar Rp154 miliar baru terserap 37 persen. Di daerah, realisasi anggaran Rp200 miliar hanya mencapai 62 persen. Direktorat Keuangan mendapat alokasi Rp288 miliar dan Direktorat Teknis Rp149 miliar, namun serapannya disebut belum sampai separuh.
"Saya nggak ngerti Bapak membuatnya bagaimana ini, sama tim, untuk diaudisikan ke kami dalam RDP ini," pungkas Yoyok.
Editor: Dwi Aditya Putra
