tirto.id - Era pendudukan Jepang menjadi salah satu fase kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Penjajahan Dai Nippon di Indonesia yang berlangsung sekitar 3,5 tahun menimbulkan berbagai dampak di segala bidang, termasuk dalam sistem pendidikan dan kebudayaan.
Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945 (2001) menyebutkan, tanggal 8 Maret 1942 dilakukan Perundingan Kalijati di dekat Subang, Jawa Barat, antara Belanda dengan Jepang. Perjanjian tersebut merupakan tanda menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang setelah kalah di Perang Dunia II.
Sejak saat itu, Dai Nippon mengambil-alih wilayah Indonesia dari Belanda. Demi mengambil simpati rakyat, Jepang memposisikan diri sebagai saudara tua dengan menyerukan berbagai propoganda, seperti Semboyan 3A, yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia.
Selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, pendudukan militer Jepang memberikan dampak dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang sistem pendidikan dan kebudayaan.
Sistem Pendidikan Indonesia Masa Penjajahan Jepang
Demi menarik simpati masyarakat Indonesia, Jepang pada mulanya memberlakukan sistem pendidikan yang cukup baik. Akses pendidikan sedikit lebih mudah untuk didapatkan, tidak ada pembedaan atau diskriminasi dalam pendidikan untuk kaum pria maupun perempuan.
Soepriyanto dan Moh. Yatim dalam Perjuangan Meraih Kemerdekaan (2018) mengungkapkan, Dai Nippon menerapkan jenjang pendidikan formal di Indonesia seperti sistem di Jepang, yaitu Sekolah Dasar (SD)selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun.
Namun, lantaran Jepang sedang menghadapi Perang Asia Timur Raya yang menjadi bagian dari Perang Dunia II melawan Sekutu, seluruh sendi kehidupan di Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan perang, termasuk pendidikan.
Kebijakan tersebut membuat terjadinya kemerosotan pendidikan di Indonesia. Tercatat, jumlah SD menurun dari 21.500 menjadi 13.500 unit. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet.
Salah satu dampak negatif yang disebabkan oleh situasi ini adalah angka buta huruf di Indonesia meningkat. Mata pelajaran yang diajarkan pun mengalami pembatasan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Jepang dan sejarah Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah.
Pemerintah militer Dai Nippon juga melatih kaum guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahan Jepang. Akibatnya, tenaga pendidik mengalami penurunan secara signifikan.
Dikutip dari buku Sejarah Kelas XI (2020) yang disusun olehIrma Samrotul Fuadah, pemerintah Jepang di Indonesia menerapkan materi-materi pokok untuk pelatihan guru, yaitu:
- Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang.
- Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang.
- Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis.
- Olahraga dan nyanyian Jepang untuk pembinaan kesiswaan.
Kehidupan Kebudayaan Indonesia Era Pendudukan Jepang
Kehidupan budaya masyarakat Indonesia pada masa peendudukan Jepang juga mengalami banyak perubahan. Salah satu yang paling kontroversial adalah kewajiban melakukan seikerei.
Seikerei merupakan penghormatan kepada Tenno Heika (Kaisar Jepang) yang diyakini sebagai keturunan dewa matahari dengan cara membungkukkan badan menghadap ke arah matahari terbit.
Kebiasaan penghormatan tersebut ditentang oleh kaum ulama. Salah satu aksi penentangan tersebut berupa perlawanan antara K.H. Zainal Mustafa terhadap tentara Jepang yang dikenal dengan Peristiwa Singaparna.
Pemerintah Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang.
Penulis: Alhidayath Parinduri
Editor: Iswara N Raditya
