Sayur Lodeh Megawati dan Kalkulasi Ulang Koalisi

Oleh: Ivan Aulia Ahsan - 1 November 2017
Dibaca Normal 6 menit
Megawati mengirim sinyal politik kepada Jokowi lewat kiriman masakan dan makan malam bersama.
tirto.id - Senyum Megawati tampak sumringah di depan para wartawan dan juru foto. Presiden Republik Indonesia ke-5 itu baru saja bertemu Joko Widodo. Malam itu di Istana Batu Tulis, Bogor, ia baru saja membawakan beberapa porsi makanan yang konon ia masak sendiri, khusus untuk Presiden Jokowi.

“Pertemuan memang mendadak, dan sebagaimana kebiasaan Ibu Megawati, beliau menyiapkan menu makanan spesial buat Pak Jokowi. Makanan tersebut dimasak sendiri oleh Ibu Megawati,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang turut menyaksikan pertemuan tersebut. (Baca: Apa Simbol-Simbol Politik Pertemuan Tertutup Jokowi dan Megawati?)

Menu makanan yang disiapkan, kata Hasto, benar-benar khas Indonesia. Salah satu yang istimewa adalah Megawati memasakkan sayur lodeh kegemaran bapaknya, Bung Karno, yang menurut Hasto juga disukai Jokowi.

“Pak Jokowi tampak lahap menikmati makan malam khas Ibu Mega,” ujarnya.

Pertemuan Mega-Jokowi itu memang tidak terduga. Seperti tak ada angin tak ada hujan yang membuat pertemuan itu terlaksana. Suasana politik sedang tidak panas-panas amat. Tak ada kegaduhan yang mendorong Jokowi atau orang-orang di Dewan Pimpinan Pusat PDIP mesti mengambil langkah tegas.

Tak Sekadar Makan Malam

Bukan kali itu saja Megawati makan malam bareng Jokowi di Istana. Sejak Jokowi menjadi presiden, tercatat setidaknya dua kali mereka bertemu sambil menyantap masakan.

Pada Januari 2016, isu reshuffle kabinet sedang memanas. Menurut kabar yang beredar, Jokowi didesak PDIP dan beberapa partai pendukungnya untuk mengganti beberapa pos menteri yang kinerjanya dinilai buruk. Jokowi membantah jika ia didikte partai-partai.

Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Jangan sampai ada yang ndikte-ndikte,” katanya sambil cengengesan.

Di puncak isu soal kocok ulang kabinet itulah Megawati, bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDIP, menyambangi Jokowi.

Makan bareng berikutnya terjadi tatkala situasi politik panas akibat demonstrasi 411 pada 29 November 2016. Jokowi mengundang makan siang para tokoh ke istana. (Baca: PDIP Dukung Konsolidasi Politik Jokowi)

Hari itu Megawati membawa mi goreng dan rebus untuk Presiden Jokowi. Keduanya dalam porsi besar yang dilengkapi bermacam saus pelengkap.

“Kami membicarakan banyak hal, sambil makan mi,” kata presiden dalam jumpa pers. Megawati duduk di samping kanannya.

Menurut Jokowi, Megawati gemar makan mi. Bahkan, kata presiden, “Mi yang kami santap tadi Ibu Megawati yang bawakan.”

Baca juga: Politik Kuliner dan Diplomasi di Atas Meja Makan

Seperti dua jamuan makan terdulu itu, apa yang dibicarakan Jokowi dan Megawati dalam pertemuan di Batu Tulis tidak diungkapkan dengan pasti. Hasto Kristiyanto cuma menjawab standar.

“Secara berkala Ibu Megawati dan Pak Jokowi mengadakan pertemuan yang tentunya juga membahas dinamika politik nasional. Kebiasaan membahas berbagai persoalan bangsa di antara kedua tokoh tersebut telah dilakukan sejak Pak Jokowi menjabat Walikota Solo,” katanya.

Siapa yang meminta lebih dulu—Jokowi atau Megawati—agar ada pertemuan itu tidak diungkap secara jelas oleh Hasto. Tapi yang jelas, Sekjen PDIP itu mengaitkannya dengan kejadian tiga tahun lalu ketika Jokowi diajukan sebagai calon presiden. Menurut Hasto, sebelum Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan memutuskan untuk mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2014, juga diawali makan malam dalam suasana keakraban yang hampir sama.

Pemilu memang masih dua tahun lagi dan politik akan terus dinamis sampai menjelang pencoblosan. Dalam rentang waktu dua tahun itu, segala kemungkinan terbuka lebar baik bagi Jokowi, PDIP, maupun partai-partai pengusung.

Jika demikian, sinyalemen apa yang dikirim Ketua Umum PDIP sekaligus presiden ke-5 itu kepada kadernya yang sekarang jadi orang nomor satu di Indonesia?

Semiotika Makanan dan Makan Bersama

Seorang bekas presiden sekaligus ketua umum partai yang makan malam bareng presiden petahana jelas punya makna politik. Dalam tradisi politik Indonesia, urusan-urusan pelik memang mudah diselesaikan di meja makan.

Jika ditarik lebih ke belakang, para penguasa Jawa lama tahu betul makna makan bersama. Bila seorang raja Mataram sedang punya masalah dengan pejabat kolonial, sang raja biasanya mengundang pejabat bersangkutan ke istana dan mengajaknya makan malam bersama.

Di momen itu dunia semiotika tradisional Jawa bekerja: Raja menyampaikan segala permasalahannya, kadang secara terus-terang, kadang melalui simbol-simbol. Pejabat kolonial, tentu saja, sering tidak memahami sasmita yang dikirimkan lawan bicaranya. Kunjungan Residen van Rhijn ke keraton Yogyakarta atas undangan Sultan Hamengkubuwana I pada 1783 bisa dijadikan salah satu contoh

Baca juga: Rampogan, Cara Jawa Mengalahkan Belanda

Maka, persamuhan Megawati-Jokowi pekan lalu bisa dikatakan melanjutkan tradisi politik yang sudah berlangsung selama berabad-abad itu. Dua orang ini, terutama Megawati, adalah sosok pendiam. Dalam arti, mereka tidak terlalu banyak mengumbar pernyataan politik yang sensitif di muka umum. Dalam kerangka kebudayaan, keduanya juga tumbuh dari tradisi politik Jawa yang kental dengan semesta simbol.

Antonius Benny Susetyo Pr., anggota Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang dekat secara personal dengan Megawati, punya pandangan menarik terhadap jamuan makan malam Megawati dan Jokowi.

Ketika ditemui reporter Tirto di kantornya, Benny mengungkapkan komunikasi politik Megawati-Jokowi memang dibangun di antara sasmita-sasmita. Tapi biasanya makan malam itu tidak dijadikan ajang pembahasan politik praktis, urusannya lebih ke obrolan-obrolan akrab keseharian.

“Biasanya yang dibicarakan bukan hal yang serius. Cerita mengenai tanaman, makan, gitu loh. Tapi Bu Mega dalam saat-saat tertentu memang share tentang pengalamannya. Bagaimana ideologi itu harus dijaga, diaktualisasikan. Orang selalu menerka ada kaitannya dengan pemilu ke depan. Itu hal yang wajar,” kata pastur berusia 49 tahun itu.

Benny melanjutkan, komunikasi Megawati kepada Jokowi lebih banyak melalui bahasa isyarat dan bahasa tubuh, bukan apa yang tersurat. “Jadi, komunikasi Mbak Mega itu simbolik.”

Benny, yang menekuni kebudayaan Jawa, punya tafsiran sendiri atas pertemuan jamuan makan malam tersebut. Ia menyatakan, “Pertama, lewat makan, secara meaning, hubungan Mbak Mega dan Jokowi itu dekat. Kedua, hubungan mereka itu tidak bisa dipisahkan. Ketiga, secara simbolik menunjukkan bahwa mereka ini solid.”

Hasto Kristiyanto, yang juga dekat secara personal dengan Megawati, mengatakan "pertemuan empat mata" itu tentu "hanya beliau berdua yang tahu."

"Saya saat itu hanya supporting, mengawal saja. Tentu saja kalau saya melihat, jika Bu Mega mengambil keputusan, yang diperhatikan kepentingan bangsa dan negara,” ujar Hasto.

Benny dan Hasto boleh saja punya penafsiran masing-masing soal jamuan makan tersebut. Tapi yang pasti, seperti diungkapkan Hasto, pertemuan ini memang mendadak. Dalam politik, pertemuan mendadak dua tokoh elite di pucuk kekuasaan bisa saja menimbulkan tafsiran-tafsiran lain.

Baca juga: Dua Tahun Pasang Surut Jokowi - Megawati

Infografik Jokowi Cari pasangan

Posisi Jokowi yang Rentan

Kepada Jokowi, Megawati seperti hendak mengingatkan kembali romantika 2014 ketika mereka makan malam bersama sebelum pencalonan Jokowi secara resmi.

Saat itu keputusan untuk mencalonkan Jokowi dalam kompetisi Pemilihan Presiden terhitung sangat lama. Para pendukung Jokowi tidak sabar dengan gelagat politik Megawati yang dinilai terlalu lamban. Sebulan pertama setelah pencoblosan partai selesai, tidak ada tanda-tanda PDIP pasti mengusung Jokowi.

Megawati kemudian memecah tanda tanya banyak orang lewat jamuan makan malam. Di situ pencalonan Jokowi mulai menemukan titik terang. Akhirnya, PDIP mengusung Jokowi dan ia memenangi pemilihan presiden. Bagi para kader PDIP, dan terutama Megawati, kemenangan itu kemenangan partai, bukan kejayaan seorang Joko Widodo semata.

Dalam pidato dan pertemuan di depan para kader, Megawati kerap menegaskan posisi Jokowi sebagai “petugas partai”. Ini artinya, segala tindak-tanduk dan keputusan politik Jokowi sebagai presiden tidak lepas dari posisinya sebagai kader partai. Dengan kata lain, Megawati, sebagai pemimpin tertinggi PDIP, ingin menunjukkan dialah sang empunya partai yang memiliki kuasa terhadap kader.

Bagaimanapun, Jokowi bukan “kader inti”. Kemunculannya tidak berakar dari proses kaderisasi partai yang ideal. Ia datang hampir secara “tiba-tiba” dari proses seleksi bakal Wali Kota Surakarta pada 2005. Nama Jokowi lalu meroket sebagai wali kota yang berkinerja kinclong dan bebas korupsi. Sisanya adalah sejarah.

Dan di atas segalanya: Jokowi bukan trah Sukarno. Partai seperti PDIP yang begitu memperhatikan genealogi dan garis keturunan dalam proses suksesi memang tidak cocok bagi rookie macam Jokowi. Dalam masa kepresidenannya kemudian, Jokowi terlihat bak terasing dari PDIP. Ia bahkan, sebagai seorang presiden, tak bisa mengontrol penuh partainya sendiri. Seperti ada lapis-lapis kekuasaan yang mesti ia tembus sebelum bisa mengambil alih kontrol atas partai.

Dua anak Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, masih terlalu kuat di internal PDIP. Puan diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan—posisi menteri yang baru ada presedennya di masa pemerintahan Jokowi—serta digadang-gadang sebagai suksesor Megawati.

Baca juga: Tabu Kinerja Menteri Puan Maharani

Memang sempat terdengar ada semacam “sibling rivalry” di antara dua bersaudara beda bapak itu. Puan bersikeras meneruskan estafet partai sembari terus memperluas kekuatannya, sementara Pranada tidak tinggal diam.

“Ada semacam pembagian tugas: Mbak Puan disuruh masuk pemerintahan, Mas Prananda mengurusi ideologi partai,” seloroh Hasto.

Dua lapis trah itulah yang mesti dihadapi Jokowi sebelum ia berhadapan sendiri dengan sang matriark partai: Megawati Sukarnoputri.

Kocok Ulang Koalisi Menuju 2019?

Perjalanan politik Jokowi memang menyiratkan ada semacam kehendak Ibu Ketua Umum masih mengontrol keputusan-keputusan penting kader partainya itu. Beberapa kali ia hampir “kecolongan” dengan perilaku Jokowi.

Kedatangan Mega ke Istana pada Januari 2016, misalnya, terjadi di tengah isu kocok ulang kabinet. Kabarnya ia sudah kurang sreg dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan meminta Jokowi menggantinya dengan orang lain, terutama dari partai sendiri. Kabar lain berembus, Puan juga akan kena resafel.

Atas nama makan malam, Megawati menyambangi Istana Negara sembari membawa makanan yang ia masak sendiri. Hasilnya? Dalam reshuffle enam bulan kemudian, Puan tetap menduduki kursinya sebagai menteri, begitu pula Rini. Tampaknya, komunikasi itu membuahkan kompromi yang bisa menyenangkan kedua pihak. Meski dalam hal ini, hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terkesan dilangkahi.

Pola yang sama diulangi kembali oleh Megawati minggu lalu, tetap tanpa ada situasi yang terkesan mendesak. Isu reshuffle memang sempat nongol lagi sejak dua bulan lalu, tapi tidak sesanter tahun 2016. Juga tidak ada isu pergantian kader PDIP di kabinet. Jika dikaitkan kondisi saat ini, kemungkinannya ada dua: Kocok ulang koalisi dan pemilihan gubernur di Jawa Barat dan Jawa Timur tahun depan.

Ikatan koalisi di level provinsi memang tidak seketat di tingkat pusat. Bola liar bisa disambar partai mana pun tanpa ambil peduli dengan komitmen pusat. Tapi, sebagai petahana, Jokowi tetap ingin mempertahankan jagoannya agar berjaya.

Ia memberi lampu hijau bagi nama Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai kandidat Gubernur Jawa Timur. Khofifah langsung menyanggupinya. Sementara PDIP dan PKB, dua partai pendukung utama Jokowi, berkoalisi mengajukan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai kandidat. Sekali lagi, dari sini tampak jelas sekali, Jokowi memang tidak bisa mengontrol partainya.

Khofifah adalah sosok yang turut memenangkan Jokowi di Jawa Timur pada Pilpres 2014. Berkat sokongannya, Jokowi menyapu bersih suara di basis pendukung Khofifah. Jika Jokowi tidak mendukung Khofifah, ia tak bisa begitu saja mempercayakan Jawa Timur kepada Gus Ipul. Berkaca dari 2014 pula, dukungan Gus Ipul kepada Jokowi dianggap tidak jelas.

Baca juga:

Sementara itu, di Jawa Barat, Ridwan Kamil sudah menyatakan maju dengan dukungan Golkar. Ridwan adalah jago yang dielus Jokowi paling tidak sejak dua tahun lalu. Waktu itu Jokowi sempat khawatir dengan popularitas Ridwan sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta. Ia calon paling potensial untuk mengalahkan Ahok. Jokowi berhasil melobi Ridwan dengan mengajukan iming-iming kursi Gubernur Jawa Barat. Karena itu, mau tidak mau, Jokowi mesti menepati janjinya dengan mendukung Ridwan di Pilkada Jabar tahun depan.

Di sisi lain, PDIP belum secara resmi menyorongkan nama calon. Nama Dedi Mulyadi sempat mencuat, tapi masih digodok di internal partai. Menariknya, PKS mulai menunjukkan tanda-tanda bergandeng tangan dengan PDIP. Netty Prasetiyani, istri gubernur petahana Ahmad Heryawan, turut memberi sambutan dalam acara Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat pada 21 Oktober lalu. Dedi dan Netty ditengarai akan diajukan PKS dan PDIP sebagai cagub atau cawagub.

Demikianlah, bahkan di dua provinsi kunci di Jawa, Jokowi dan PDIP terlihat tidak akur. Dan ini pertanda buruk menuju 2019.

Baca juga: Menanti Manuver Dedi Mulyadi Usai Didepak Golkar

Di tengah situasi macam itulah Jokowi dan Megawati makan malam bersama. Entah apa yang mereka bicarakan berdua malam itu; tak ada yang tahu pasti. Tetapi gelagat Megawati selalu menunjukkan pertemuan “empat mata” dengan Jokowi selalu berkisar pada persoalan politik dan kewenangannya sebagai Ketua Umum, bukan di luar itu.

Maka, bisa dimaknai, dari isyarat yang diberikan Hasto soal memori tahun 2014, makan malam Megawati dan Jokowi kali ini bak seorang ibu yang hendak memperingatkan anaknya. Kalau dibayangkan begini: “Dik, aku ini Ibu yang membesarkanmu. Ojo lali itu.” Dalam situasi seperti ini Jokowi dituntut untuk tanggap ing sasmita (peka akan tanda-tanda).

Jika si anak tetap membandel, kemungkinan terburuknya sang ibu bisa saja menarik dukungan PDIP buat Jokowi. Tentu saja pencalonannya akan semakin berat. Dalam politik Indonesia yang begitu dinamis, segala kemungkinan bisa terjadi dua tahun ke depan.

Baca juga artikel terkait PERTEMUAN JOKOWI-MEGAWATI atau tulisan menarik lainnya Ivan Aulia Ahsan
(tirto.id - Indepth)

Reporter: Ivan Aulia Ahsan
Penulis: Ivan Aulia Ahsan
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan
DarkLight