Satu Tahun Jokowi & Dua 'Rekor' Ekonomi Indonesia di Tengah Corona

tirto.id - Satu tahun sudah berlalu sejak Joko Widodo menjabat sebagai presiden untuk periode yang kedua. Salah satu janji kampanye sekaligus mandat yang diberikan kepadanya--juga Ma'ruf Amin--adalah memperbaiki dan memajukan ekonomi.

Meski seorang veteran periode pertama, 2020 bagi Jokowi tentu saja sulit sebab COVID-19 melanda Indonesia dan dunia.

Dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (19/10/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani menggambarkan tahun ini, “menggunakan kata-kata [mantan Direktur Pelaksana IMF yang kini Presiden Bank Sentral Eropa] Christine Lagarde,” ekonomi mengalami pukulan “brutal”.

Meski berat, sebenarnya 'pencapaian' pemerintah tidak 'jelek-jelek amat'. Sebabnya, ada dua 'rekor' baru ditorehkan pemerintah dan bakal dicatat selamanya dalam sejarah.

Jurang Resesi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan Q3 2020 akan terkontraksi 2,9-1%, melengkapi Q2 yang terkontraksi 5,3%. Kontraksi dua kuartal berturut-turut membuat Indonesia resmi memasuki jurang resesi.

Selama 22 tahun reformasi, Indonesia belum pernah mengalami kontraksi pertumbuhan. Paling buruk krisis 2009 yang menyebabkan pertumbuhan melambat menjadi 4,6%. Resesi terakhir dialami pada 1998. Saat itu Q1 terjadi kontraksi 4,88% dan Q2 kontraksi 13,47%. Kontraksi bahkan berlanjut hingga akhir 1998 dan Q1 1999 di angka 6,41%.

Apa yang terjadi ketika resesi? Pendeknya, suatu keadaan ketika ekspansi dunia usaha tersendat, lapangan pekerjaan menyusut, pengangguran bertambah, dan angka kemiskinan bakal meningkat.

Saat ini pemerintah tengah dihantui potensi lonjakan pengangguran. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pernah memperkirakan jumlah penganggur mencapai 10,7-12,7 juta di awal 2021, naik dari Februari 2020 sebanyak 6,88 juta. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan jumlah penganggur 2020 mencapai 13,3 juta. Lalu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan tahun 2020 ada 17 juta pengangguran.

Jika prediksi itu benar, angka pengangguran tahun 2020 akan seburuk tahun 2005, ketika pengangguran mencapai puncaknya di angka 11,89 juta dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 11,24%.

COVID-19 berarti menghancurkan pencapaian penurunan pengangguran dalam tiga periode pemerintahan sekaligus.

Deflasi Terburuk

Secara teoretis, deflasi tidak buruk-buruk amat lantaran menjadi tanda tren penurunan harga sehingga membuat komoditas lebih terjangkau buat konsumen. Deflasi misalnya terjadi akibat kecukupan stok dan kelancaran distribusi.

Akan tetapi, deflasi kali ini terjadi 3 bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juli terjadi deflasi 0,1% month to month (mtom), Agustus 0,05% mtom, dan September 0,05% mtom.

Situasi ini adalah yang terburuk setelah 1999. Waktu itu BPS mencatat ada deflasi selama 7 bulan berturut-turut Maret-September 1999.

Jika dilihat lebih detail, deflasi 3 bulan berturut-turut ini memberi sinyal adanya pelemahan daya beli dan anjloknya permintaan di tengah pandemi. Akhirnya, penjual-produsen terpaksa menurunkan harga.

Buktinya, inflasi inti yang menjadi indikator keseimbangan permintaan-penawaran secara umum mencatatkan posisi terlemahnya. Secara year on year (yoy), inflasi inti September 2020 menyentuh 1,86%. Menurut BPS, ini yang terburuk sejak pertama kali mereka menghitungnya bersama Bank Indonesia pada 2004 lalu.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman mengaku khawatir dengan deflasi berturut-turut ini. Ia berharap tidak terjadi komplikasi antara resesi dan deflasi.

“Kalau terjadi deflasi terus, PDB juga turun. Ini tidak hanya resesi tapi bisa depresi,” ucap Rizal kepada reporter Tirto, Jumat (2/10/2020).

Berutang Saat Kemampuan Membayar Terus Melemah

Pemerintah telah menyiapkan sederet program untuk menahan kontraksi tidak terlalu dalam. Salah satunya melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp695,2 triliun. Imbasnya, belanja pemerintah mengalami kenaikan drastis sementara penerimaan negara terus turun.

Sebagai gantinya, pemerintah perlu mencari pembiayaan dengan utang. Laporan International Debt Statistics (IDS) Bank Dunia mencatat Indonesia masuk urutan ke-7 dari 10 negara negara berpendapatan kecil dan menengah dengan utang luar negeri terbesar per Senin (12/10/2020).

Kemenkeu sempat menyanggahnya lantaran statistik itu tak menyertakan negara maju. Pemerintah menyatakan rasio utang RI cukup kecil di angka 29,8% PDB per 2019, lebih kecil dari negara-negara G20 yang menyentuh 40 bahkan 60% PDB meski akan naik menjadi 37,6% di 2020 dan 41,09% di 2021.

Sayangnya, terlepas dari fakta itu, utang Indonesia tetap rentan. Pertama, imbal hasil utang Indonesia tergolong tinggi: 6,66% per 19 Oktober 2020, tertinggi dari negara-negara lainnya dalam data ADB. Kemampuan membayar juga tidak baik-baik amat. Rasio perpajakan terhadap PDB (tax ratio) 2020 ini diperkirakan Kemenkeu mencapai 7,9%. Angkanya dikhawatirkan sebagai yang terburuk sepanjang masa. Data Bank Dunia mencatat selama tahun 1972-2018 Tax Ratio Indonesia belum pernah di bawah 10% kecuali tahun 2017 (9,87%).

Economic Counsellor and Director of Research IMF Gita Gopinath pun mengingatkan agar berbagai negara dunia tetap menjaga penerimaan pajaknya. Tujuannya agar utang mereka tetap berkelanjutan.