Deflasi Sampai 3 Bulan, Ekonomi RI Terancam Resesi Hingga Depresi

Oleh: Selfie Miftahul Jannah, Vincent Fabian Thomas - 12 Oktober 2020
Dibaca Normal 2 menit
Deflasi tiga bulan berturut-turut, pemerintah harus segera mencari jalan keluar bila Indonesia tak ingin resesi bahkan depresi.
tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2020 terjadi deflasi senilai 0,05 persen secara month to month (mtom). Deflasi ini melanjutkan deflasi yang sudah terjadi dua bulan berturut-turut sejak Juli 2020.

“Juli 2020 deflasi 0,1 persen mtom. Agustus 2020 deflasi 0,05 persen mtom. Kembali terjadi lagi di September deflasi 0,05 persen mtom,” ucap Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/10/2020) lalu.

Deflasi pada September lalu disebabkan oleh penurunan harga kelompok pengeluaran makanan-minuman dan transportasi. “Penyebab utamanya karena adanya penurunan harga daging ayam ras, telur ayam ras, tarif angkutan udara dan harga bawang merah,” ucap Suhariyanto.

Penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras dengan andil masing-masing 0,04 persen. Lalu ada bawang merah dengan andil deflasi 0,02 persen. Deflasi juga dialami beberapa jenis sayuran seperti tomat, cabe rawit, dengan andil deflasi masing-masing 0,01 persen.

Pada kondisi normal, deflasi bisa diartikan sebagai sesuatu yang positif. Deflasi berarti pemerintah berhasil mengendalikan harga-harga barang yang dikonsumsi masyarakat.

Namun, deflasi kali ini punya makna lain. Deflasi yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini bisa dimaknai sebagai wujud rendahnya daya beli masyarakat. Dalam hukum ekonomi, rendahnya permintaan sementara pasokan tetap, maka akan diikuti dengan penurunan harga.

Hal itu diamini pemerintah. Kementerian Keuangan mengatakan deflasi tiga bulan berturut-turut selama Juli-September 2020 merupakan sinyal bahwa pelemahan daya beli terus terjadi. Di sisi lain, pemulihan ekonomi tidak berjalan seperti yang diharapkan pemerintah.

“Terlihat data inflasi. Ada deflasi 3 bulan berturut-turut. Dilihat inflasi inti. Itu memang belum negatif tapi makin kecil. Sisi permintaan perekonomian belum pulih secepat kami bayangkan,” ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Kamis (1/10/2020).

Rendahnya daya beli masyarakat juga tercermin dari inflasi inti yang terus menurun. Pada September 2020 inflasi inti tercatat hanya 1,86 persen year of year (yoy), lebih rendah dari inflasi inti 2019 yang mencapai 3,32 persen yoy. Inflasi inti ini juga disebut sebagai yang terendah sepanjang sejarah pencatatan BPS dan Bank Indonesia yang dimulai sejak 2004.

Febrio mengatakan tren deflasi ini sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal III (Q3) 2020 akan mencapai kontraksi 2,9 sampai 1 persen. Ia bilang jika pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi, tidak dapat dipungkiri inflasi akan ikut melemah.

“Sepanjang pertumbuhan masih negatif, inflasi akan rendah dan konteks ini 3 bulan berturut-turut deflasi kecil. Jadi sinyal pemerintah interpretasinya sisi permintaan masih belum pulih,” ucap Febrio.


Bansos Gagal Picu Daya Beli

Pemerintah sendiri, klaim Febrio tidak tinggal diam. Ada sejumlah langkah yang telah disiapkan untuk menjaga daya beli dan permintaan.

Ia mencontohkan perlindungan sosial akan dilanjutkan sampai akhir tahun 2020 bahkan 2021. Febrio bilang berbagai upaya sudah dilakukan melalui penggelontoran program bantuan sosial. Antara lain, bantuan presiden produktif Rp2,4 juta per UMKM, subsidi gaji pekerja berupah di bawah Rp5 juta.

“Itu dalam konteks maintain sisi permintaan dari ekonomi,” ucap Febrio.

Sayang, apa yang dilakukan pemerintah dinilai masih belum efektif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menjelaskan beragam stimulus yang digelontorkan dalam bentuk bansos terbukti tak efektif karena hanya menyasar kalangan kelas bawah.

Padahal, yang selama ini mengerem belanja hingga bikin harga barang turun adalah justru masyarakat kelas menengah dan atas. Sayangnya, kelompok masyarakat ini malah minim mendapat stimulus.

“Kalau bansos kan fungsinya untuk mempertahankan konsumsi, lagian yang dikasih juga orang yang membutuhkan [miskin]. Selama ini yang rem [belanja] kan kelas menengah dan atas,” kata Faisal, kepada wartawan Tirto, Jumat (2/10/2020).

Lantaran minim stimulus yang didapat, kalangan menengah atas malah rajin menumpuk hartanya dalam bentuk tabungan dan mengerem belanja. Padahal, secara nilai transaksi, belanja kelompok masyarakat ini sebenarnya bisa cukup efektif memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.

“Kelas menengah dan atas itu yang diuntungkan dengan pandemi ini, tabungan mereka banyak karena mereka enggak banyak konsumsi. Mau traveling enggak bisa, belanja seadanya. Mereka juga lagi jaga-jaga sekarang. Nah ini gimana caranya pemerintah dorong konsumsi di kelas itu,” terang dia.


Pertanda Buruk: Resesi Hingga Depresi Ekonomi


Senada dengan Faisal, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menjelaskan meski pemerintah sudah menggelontorkan bantuan, subsidi pemerintah tidak akan membantu banyak.

“Meski ada subsidi pemerintah. Insentif kebijakan percepatan ekonomi, nyatanya belum mampu mendorng perbaikan kosnumsi. Tidak hanya PEN tapi juga kegiatan ditanya semuanya apakah dampak pada konsumsi rumah tangga,” kata Rizal kepada wartawan Tirto.

Pemerintah harus segera mencari jalan keluarnya bila tak ingin resesi bisa menghantam ekonomi Indonesia. Apalagi pada kuartal III, proyeksi pemerintah mengalami kemunduran menjadi kontraksi 2,9 persen sampai 1 persen. Bahkan, kata Rizal tak hanya resesi yang menghantui perekonomian Indonesia, tetapi juga depresi ekonomi.

Depresi merupakan bentuk kontraksi yang parah dari resesi. Penyusutan output yang terjadi biasanya lebih dalam dan kontraksinya berlangsung lama.

“Kalau daya beli masyarakat turun, tapi produksi turun diperlihatkan perdagangan investasi produksi turun itu tidak hanya kontraksi pertumbuhan ekonomi tapi itu sinyal dari terjadinya depresi ekonomi,” jelasnya.

Jika kondisi ini terus berlanjut sampai kuartal ke-IV maka akan semakin berat mengangkat ekonomi yang akan datang.

“Kalau sudah terjadi, maka sebaiknya perlu ada extraordinary policy di luar kebiasaan. Kinerja didorong bukan 100 persen tapi 1.000 persen lagi. Misalnya insentif fiskal UMKM. saat ini kecil terus kan. Database mungkin buruk atau realisasi untuk tenaga kerja kurang dari Rp5 juta. mungkin terdistrbusi tapi sasarannya miss dari tujuan,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait RESESI EKONOMI atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah & Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas & Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah & Vincent Fabian Thomas
Editor: Bayu Septianto
DarkLight