Indeks Pemerintahan Jokowi-maruf

Jaleswari menilai pemerintah saat sudah melampaui batas hingga menabrak konstitusi.

PDIP tidak segan menyampaikan kritik jika gelagat kekuasaan keluar dari spektrum yang telah ditentukan.

Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono sebagai Wamen Pertanian, dan Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, menjadi Wamenkeu.

Utut mengatakan PDIP hingga kini belum mencabut diri sebagai partai pendukung dan pengusung pemerintahan Presiden Jokowi.

Agum sebut dalam mengawal perjalanan pemerintahan Jokowi, mereka bertekad menyumbangkan pemikiran untuk bangsa dan negara.

Sri Mulyani menekankan, dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk utang, yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Wacana mundurnya Zainudin Amali akan membuka pintu reshuffle kabinet Jokowi yang sempat tertunda beberapa waktu lalu.

Ikhwan menilai pesan politik yang disampaikan Amien Rais menandakan dinamika politik itu sangat cair dan cepat sekali berubah.

Meski belum jelas kapan akan melakukan reshuffle, tapi sejumlah partai pemerintah dan non-pemerintah mulai berbunyi.

Dorongan agar Nasdem lebih baik keluar dari koalisi pemerintah telah disampaikan berulang kali oleh PDIP.

Wakil Presiden Ma'ruf mengklaim memasuki tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Indonesia tidak menjadi pasien IMF walaupun di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Segara Institut, Piter Abdullah menilai, posisi utang pemerintah Jokowi-Ma'ruf masih cukup aman, walaupun membumbung tinggi.

Wahyudi menilai Jokowi masih fokus pada ekonomi dan infrastruktur daripada permasalahan hukum dan keamanan.

Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menuturkan keberhasilan pemerintahan saat ini tidak hanya dari tangan Jokowi tetapi dukungan dan kontribusi rakyat.

Sejumlah survei merilis data kepuasan terhadap kinerja Jokowi rata-rata tinggi. Apa yang melatarbelakanginya?

Penambahan kursi wamensos membuat wakil menteri era Jokowi jadi 23 kursi, meski baru 15 yang diisi. Padahal era 2014-2019, Jokowi hanya buat 3 wamen.

Isu reshuffle kabinet Jokowi kembali mencuat. Namun perombakan kabinet ini dinilai lebih ke faktor  akomodir kepentingan politik, alih-alih suara publik.

Direktur Eksekutif Puskapol Aditya Perdana menilai aspirasi publik yang diperkuat dengan hasil survei perlu jadi momentum bagi pemerintah.

Proses legislasi selama setahun terakhir Jokowi-Ma'aruf tak bisa dibilang bagus. Aspirasi minim, arah kebijakan pun tak sesuai keinginan publik.

Satu tahun Jokowi-Ma'ruf, yang berlatar belakang sipil, mempertegas budaya kekerasan TNI-Polri dalam menghadapi masyarakat.