tirto.id - Pengasuh Pesantren Al Inayah Buntet Cirebon, Jawa Barat, Kiai Adib Rofiuddin Izza, meminta politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI agar lebih objektif melihat persoalan haji. Saran ini terkait dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024.
“Untuk saudara-saudara kita yang di PKB, kira-kira harus bisa menjaga diri lah, untuk menjaga kebersamaan, keutuhan bangsa. Kalau ini kan (Pansus) jadi terpecah belah, itu kan nggak bagus. Nggak bagus lah," kata dia mengomentari soal Pansus Haji, Jumat (19/07/2024).
Kiai Adib, salah satu sesepuh NU itu mengaku khawatir Pansus Haji hanya bakal menguntungkan satu kelompok tertentu saja. Menurut dia, Pansus tersebut juga terkesan lebih besar nuansa politiknya, dan bukan murni semata-mata untuk kemaslahatan umat.
"Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan, masalah Pansus itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir, masalah haji itu ya jangan dipolitisir," ujarnya.
Seharusnya, kata dia, PKB justru sebaiknya bergandengan tangan dengan Kementerian Agama, bareng-bareng mengevaluasi dan menutup ketidaksempurnaan proses pelaksanaan haji dengan cara yang lebih baik, tanpa harus melakukan rekayasa, mengintai dan mencari-cari kesalahan lalu menjatuhkan.
"Kebersamaan itu harus dijaga bersama. Pansus, semua (kiai) hampir rata-rata kaget. Cuma beliau-beliau kan gak bisa bicara apa-apa. Tapi rata-rata sama pendapatnya dengan saya," kata dia menambahkan.
Kiai Adib melanjutkan, kalau mereka mau lebih objektif menilai, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa dibilang sukses. Bahkan jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu berdasar kesaksian banyak orang, jemaah sendiri kemudian tokoh-tokoh yang dijumpainya.
“Saya nanya kepada 10 sampai 20 orang. Beberapa konsultan saya tanya, beberapa tim-tim saya tanya. Semuanya sama. Jadi kesimpulannya ya politis sekali," kata Kiai Adib melanjutkan.
Mereka para konsultan itu, kata dia, semua menyatakan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi kondusif. Artinya Kemenag sudah mengantisipasi segala macam kemungkinan buruk saat melayani perjalanan ibadah 241 ribu haji asal Indonesia tersebut.
"Saya nanya masalah teknis dulu. Ternyata ketika masalah teknis itu sudah selesai, berarti ini kan menyangkut politik. Kalau saran saya tolong lah itu kalau masalah pribadi jangan dibawa ke masalah politik,” kata dia.
Meskipun, Kiai Adib menambahkan, secara teknis pelaksanaannya belum bisa dikatakan sempurna. Namun kelemahan-kelemahan tersebut bisa ditutupi dan Kemenag juga harus menerima saran serta rekomendasi dari berbagai pihak untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
"Saya juga sudah menyampaikan lagi kepada beliau (Menteri Agama). Kata saya, 'Gus, kalau njenengan masih dipercaya lagi untuk memimpin Kemenag, (kelemahan) harus segera dibenahi lagi', 'siap-siap',” ujar Kiai Adib menambahkan.
Kiai Adib juga menyorot persoalan kondisi Mina. Menurut dia, sejak dulu luasan Mina tidak pernah dan tidak mungkin diperluas. "Tempatnya cuma segitu-gitunya. Apalagi kan pemerintah Saudi di Mina itu membangun tempat permanen, jadi semakin sempit," Kiai Adib melanjutkan.
Oleh sebab itu Mina seharusnya bisa dipahami. Justru ada persoalan lain yang mendesak dibahas dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, yakni menyangkut transportasi penerbangan yang masih sering terlambat dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia.
"Misalnya soal layanan transportasi dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang sering delay-delay kayak gitu kan. Itu ditegur mestinya. Iya itu. Kalau kita mau bicara objektif," kata Kiai Abis menegaskan.
Presiden Jokowi Panggil Menteri Agama
Presiden Joko Widodo juga telah memanggil Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7/2024). Dalam pertemuan itu, Yaqut mengaku melaporkan tugas rutinnya di Kementerian Agama.
"Saya laporkan rutin, laporan rutin ke presiden terkait pelaksanaan tugas di Kemenag semua," kata Yaqut menambahkan.
Saat dikonfirmasi mengenai pembentukan Pansus Hak Angket ibadah haji atau Pansus Haji, Yaqut enggan menjawabnya. Dia menegaskan hanya melaporkan pekerjaannya sebagai Menteri Agama kepada Jokowi.
"Saya laporkan semua tugas-tugas saya di Kemenag kepada Pak Presiden itu saja," kata dia.
Yaqut juga bungkam saat ditanya mengenai isu korupsi kuota haji yang dihembuskan oleh Pansus Haji. Dia lebih memilih pergi sembari meninggalkan Istana usai melapor ke presiden.
Sementara itu, rapat perdana Pansus Haji sendiri sedianya digelar pada Rabu, 17 Juli 2024. Namun Pansus ditunda hingga pekan depan. Informasi ini disampaikan Jubir Pansus Haji, Wisnu Wijaya.
“Kan (jadwalnya) jam 13.00 WIB, 17 Juli hari ini, terus kemudian selang satu hari itu ada pemberitahuan bahwa sesuai arahan pimpinan DPR rapat pemilihan pimpinan pansus, Rabu ditunda," kata Wisnu saat dihubungi wartawan, Rabu (17/7/2024).
Ia mengatakan rapat perdana ditunda sampai waktu yang ditentukan. Padahal, kata dia, sebagian anggota Pansus Angket Haji sudah kembali dari dapil masing-masing. Namun, rapat terpaksa mundur lantaran sebagian pimpinan DPR RI belum bisa hadir.
Rapat perdana ini, kata dia, harus dipimpin langsung pimpinan DPR RI. Ketika disinggung, kandidat ketua Pansus Angket Haji, Wisnu enggan menjawab. Ia hanya berkata belum ada kandidat. “Belum, belum ada," tutur Wisnu.
Wisnu kemudian menjelaskan mekanisme penentuan ketua Pansus Angket Haji. Ia mengatakan nantinya akan ditentukan lewat musyawarah mufakat.
DPR RI menyetujui pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 lewat rapat paripurna ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 09 Juli 2024.
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, yang saat itu memimpin sidang mengatakan, pembentukan pansus ini untuk mencegah penyelewengan kebijakan yang merugikan jemaah haji di masa depan.
Cak Imin mengatakan pihaknya akan menyusun roadmap kerja Pansus Angket Haji yang melibatkan nama-nama yang disepakati.
Penulis: Muhammad Taufiq
Editor: Abdul Aziz
