tirto.id - Demonstrasi di sejumlah kota di Myanmar kembali pecah pada Minggu (2/5/2021). Di Yangon, sejumlah anak muda berbaris dan berorasi mengutuk kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah oleh militer. Biksu Buddha dilaporkan turun ke jalan memimpin aksi.
"Menjatuhkan kediktatoran militer adalah tujuan kami!" teriak mereka seraya mengacungkan tiga jari ke udara sebagai simbol perlawanan.
Di negara bagian Shan, demonstran membawa spanduk bertuliskan "kami tidak bisa diatur sama sekali." Unjuk rasa pun terjadi di sejumlah kota lain.
Aksi-aksi ini disambut represi. Di Wetlet, tentara memberondong kerumunan bahkan ketika mereka baru berkumpul sebelum menggelar demonstrasi dengan peluru tajam, mengakibatkan dua tewas dan delapan terluka. Di Hpakant, demonstran juga dihujani dengan peluru tajam, ranjau, dan granat tangan. Satu orang tewas dan 20 terluka. Dua orang lainnya tewas di Hsipaw dan Nawngcho, negara bagian Shan. Selain itu juga ada kabar dua orang tewas di Mandalay, tetapi belum bisa dikonfirmasi.
Jadi pada hari itu setidaknya tercatat lima warga sipil gugur dibunuh tentara kala berunjuk rasa.
Selain menyerang dan membunuh warga, tentara Myanmar juga melakukan penangkapan sewenang-wenang. Pada hari yang sama, tentara mendobrak pintu rumah-rumah warga dan menangkap total 10 orang, termasuk seorang gadis dari sebuah panti asuhan di Yangon.
Kondisi ini semakin ironis sebab beberapa hari sebelumnya, tepatnya 24 April 2021, pemimpin negara-negara ASEAN dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing telah bersepakat untuk menghentikan kekerasan sesegera mungkin. Nyatanya, berdasarkan laporan Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP), sejak konsensus ASEAN dihasilkan hingga 3 Mei, 15 warga sipil telah dibunuh tentara dan 201 ditahan. AAPP memperingatkan kemungkinan besar masih ada kematian lain tapi belum dapat terdokumentasikan.
Regional Advocacy Associate dari Asia Justice and Rights (AJAR) Putri Kanesia mengatakan tidak kaget dengan kekerasan yang terus terjadi karena konsensus yang dihasilkan di Jakarta tidak konkret.
"Setelah ASEAN Leaders Meeting itu kita harapkan memang akan ada jawaban atas kekerasan-kekerasan yang terjadi sejak 1 Februari (hari pertama kudeta), tapi juga kalau melihat rekomendasi serta konsensus yang disepakati tidak ada yang konkret," kata Putri kepada reporter Tirto, Senin (3/5/2021).
ASEAN Leaders Meeting menghasilkan lima konsensus untuk Myanmar yang juga disetujui oleh Aung Min Hlaing. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri. Kedua, melakukan dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal Asean. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi tersebut akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Kendati dalam poin pertama dinyatakan kekerasan harus dihentikan, tetapi tidak ada ketentuan soal batas waktu. Selain itu konsensus ini pun tidak membicarakan sanksi bagi junta militer jika kekerasan masih terus terjadi. "Kalau dalam pertemuan kemarin Min Aung Hlaing mengiyakan konsensus tersebut, menurut saya wajar karena tidak ada sanksi yang diterapkan," kata Putri.
ASEAN juga mendorong dialog tetapi di dalam konsensus tidak ada tuntutan untuk membebaskan tahanan politik. Putri mempertanyakan dengan siapa dialog akan dilakukan jika tahanan politik tidak dibebaskan.
Putri juga menyoroti tidak diundangnya perwakilan Pemerintah Persatuan Nasional, yang dibentuk oleh pemimpin sipil yang dikudeta, termasuk Aung San Suu Kyi. Akibatnya pemimpin-pemimpin ASEAN termasuk Presiden Joko Widodo gagal memahami apa yang sesungguhnya terjadi.
Manager Kampanye dan Media Amnesty International Nurina Savitri sejak awal menyayangkan pendekatan normatif yang dilakukan ASEAN hingga akhirnya melahirkan lima konsensus tersebut. Menurutnya Asean dan Indonesia khususnya mesti mengambil tindakan tegas dengan menggelar penyelidikan terhadap angkatan bersenjata Myanmar dan Min Aung Hlaing. Saat ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan tentara Myanmar telah terdokumentasi oleh Misi Pencari Fakta PBB, Amnesty Internasional, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
Alasan lain penyelidikan harus digelar adalah untuk memutus rantai impunitas.
"Tanpa adanya langkah konkret untuk menyelidiki mereka yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam hal ini para jenderal dan anggota militer lainnya, maka lima konsensus ASEAN tidak ada artinya. Yang ada korban justru terus berjatuhan karena tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan," kata Nurina kepada reporter Tirto pada Senin.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
