Menuju konten utama

Safrizal ZA Dorong Kepastian Pemulihan Kawasan Enang-Enang Aceh

Posko Wilayah Satgas PRR Aceh akan memfasilitasi pertemuan antara BPJN Aceh, Pemkab Bener Meriah, dan warga untuk membahas pemulihan kawasan Enang-Enang.

Safrizal ZA Dorong Kepastian Pemulihan Kawasan Enang-Enang Aceh
Ketua Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA. (FOTO/dok.Ditjen Bina Adwil Kemendagri)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, meminta seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi yang terbuka, terarah, dan berkesinambungan agar masyarakat terdampak bencana di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, memperoleh kepastian mengenai proses pemulihan infrastruktur.

Pernyataan tersebut disampaikan Safrizal menanggapi aksi gotong royong warga yang secara swadaya membuka kembali akses jalan dan jembatan di kawasan Tajuk Enang-Enang setelah jalur nasional Bireuen-Takengon terputus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.

Menurut Safrizal, upaya masyarakat dalam memulihkan akses transportasi di Enang-Enang itu mencerminkan semangat kebersamaan yang patut diapresiasi. Namun, pemerintah tetap harus hadir dan menyampaikan informasi yang jelas agar upaya tersebut tetap mengutamakan aspek keselamatan.

"Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun, informasi teknis harus disampaikan secara terbuka demi keselamatan. Masyarakat tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri dalam kekosongan informasi," kata Safrizal, Rabu (24/6/2026).

Safrizal mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR serta mendorong Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh segera menyampaikan penjelasan resmi mengenai rencana pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang yang dijadwalkan pada 2027.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai tahapan kajian teknis, perkembangan yang telah dilakukan pemerintah, hingga langkah-langkah penanganan sementara yang tengah disiapkan.

Ia menilai penyampaian informasi tidak cukup hanya melalui media massa. Pemerintah perlu hadir langsung di tengah masyarakat melalui dialog bersama tokoh masyarakat, aparatur kampung, dan warga terdampak agar seluruh proses dapat dipahami secara utuh.

Safrizal juga meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengambil peran lebih aktif sebagai penghubung antara pemerintah pusat, BPJN Aceh, dan masyarakat karena memiliki kedekatan serta pemahaman terhadap kondisi di lapangan.

"Selama ini masyarakat lebih banyak memperoleh informasi dari mulut ke mulut karena belum tersedia saluran komunikasi resmi. Kondisi ini harus segera diperbaiki. Pemulihan tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang baik," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Posko Wilayah Satgas PRR Aceh berencana memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan perwakilan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, dengan hasil yang akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Selain itu, Safrizal mendorong BPJN Aceh mengkaji kemungkinan pemanfaatan terbatas terhadap jalur yang telah dibuka warga. Jika hasil kajian teknis menyatakan aman, akses tersebut dapat difungsikan sementara untuk kendaraan ringan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat hingga jembatan permanen selesai dibangun.

"Jangan sampai semangat masyarakat yang sudah bergotong royong tidak mendapat respons yang proporsional. Jika jalurnya dinilai aman, manfaatkan secara terbatas. Bila masih ada bagian yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu jauh lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai," ujarnya.

Safrizal menegaskan, pemulihan kawasan Enang-Enang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Proses rehabilitasi pascabencana juga harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas, dilibatkan dalam setiap tahapan, serta mendapatkan kepastian mengenai langkah-langkah yang ditempuh pemerintah.

"Pelibatan masyarakat dan komunikasi yang terbuka merupakan fondasi penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, transparan, dan mampu mengembalikan kepercayaan warga terhadap upaya pemulihan pascabencana," tegasnya.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis