tirto.id - Sembari menunggu keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait keabsahan kepengurusan kubu Kongres Luar Biasa (KLB), yang menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gencar bersafari politik. Pertama mengunjungi berbagai lembaga, kedua tokoh-tokoh ternama.
Beberapa hari setelah Moeldoko terpilih sebagai ketua umum lewat KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, AHY mengunjungi beberapa lembaga negara guna menegaskan bahwa dirinya sah memimpin partai yang pernah membawa ayah kandungnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi presiden selama dua periode (2004-2014).
Senin pekan lalu, 8 Maret, AHY mengunjungi Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan bukti-bukti konkret bahwa pihaknya yang memiliki legitimasi terhadap Partai Demokrat. Sore harinya, AHY dan rombongan petinggi partai bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menegaskan hal serupa.
“Saya berkesempatan menjelaskan secara lengkap kronologi KLB ilegal Deli Serdang, kenapa ini ilegal dan inkonstitusional, beserta bukti-bukti hukum dan dukungan utuh dari 34 Ketua DPD serta 514 Ketua DPC,” kata AHY.
Tak cukup ke para birokrat, AHY juga gencar mendatangi tokoh-tokoh publik eksternal partai. Bahkan ia telah melakukan ini tiga hari sebelum Moeldoko terpilih di KLB. Ketika itu dia mendatangi pendiri Partai Demokrat sekaligus ketua umum pertama, Subur Budhisantoso, 2 Maret lalu. Dalam pertemuan itu hadir juga Steven Rumangkang, anak dari pendiri Partai Demokrat Ventje Rumangkang.
Satu hari setelah AHY mengunjungi para birokrat, 9 Maret, ia datang ke tempat Jimly Asshidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan guru besar ilmu hukum tata negara Universitas Indonesia. Jimly juga mengunggah agenda itu di Twitter.
AHY mengklaim bahwa Jimly memberikan dukungan moral untuk kubunya. “Menurutnya ini bukan hanya soal mempertahankan Partai Demokrat, tapi juga soal mempertahankan nilai-nilai demokrasi di Indonesia agar semakin baik ke depannya.”
Beberapa hari setelahnya, 12 Maret, AHY bertemu dengan Haris Azhar, Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru, yang dikenal sebagai aktivis HAM dan pro demokrasi.
Kemarin (14/3/2021), AHY juga mengunjungi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK menjabat di periode pertama SBY (2004-2009) dan Joko Widodo (2014-2019). “Beliau juga memberikan wejangan dan support moril bagi kami di Partai Demokrat untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan harapan rakyat,” kata AHY.
Beredar juga informasi mengenai pertemuan antara AHY dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu berlangsung saat jam makan malam di Istana Bogor, 9 Maret lalu—di hari yang sama pertemuan dengan Jimly. Besoknya, 10 Maret, giliran Moeldoko yang berkunjung ke Jalan Teuku Umar, Menteng—kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua Badan Pembina Organisasi dan Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan kepada wartawan Tirto, Senin (15/3/2021) pagi, bahwa kunjungan-kunjungan AHY ini intinya adalah untuk “menyampaikan kronologis KLB abal-abal dan juga meminta masukan dan pandangan.” Namun terkait pertemuan antara AHY dengan Jokowi, ia mengaku “tidak mengetahui.”
Mencari Legitimasi Politik
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat kubu KLB Marzuki Alie mempertanyakan langkah AHY melakukan safari politik ke tokoh-tokoh eksternal partai. Menurut dia, apa yang dilakukan oleh AHY adalah karena ia merasa posisinya terancam. Kata Marzuki, jika memang AHY yakin bahwa KLB di Deli Serdang berstatus ilegal dan abal-abal, seharusnya ia tidak usah panik dan mencari bala bantuan.
“Kenapa panik mengajak orang banyak? Sadarkah Mas AHY apa yang dia perjuangkan?” kata Marzuki saat dihubungin wartawan Tirto, Senin pagi.
Marzuki menilai apa yang dilakukan AHY sebetulnya hanya upaya untuk mempertahankan trah Puri Cikeas di puncak kekuasaan Partai Demokrat. “Hanya AHY dan SBY yang punya kekuasaan, yang lain punakawan,” kata dia. Punakawan berarti adalah pelayan atau pengawal penguasa.
Namun ia juga tak menjawab dengan jelas ketika ditanya mengenai pertemuan antara Moeldoko dengan Megawati dan apa pula tujuannya. “Pak M sibuk kerja,” kata dia.
Sebaliknya, menurut pengajar ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin, manuver AHY bersafari politik sangat wajar mengingat posisinya yang rentan—karena sedang berupaya dikooptasi oleh kubu Moeldoko. Kata Ujang, memang itulah salah satu hal yang bisa dilakukan AHY.
“Bagaimanapun AHY bukan hanya butuh dukungan dari kader-kader internal Partai Demokrat, tetapi juga butuh dukungan dari banyak tokoh-tokoh,” kata Ujang saat dihubungi Senin pagi. “Dan JK menjadi salah satunya. Selain untuk mencari dukungan, mungkin AHY juga minta nasihat JK.”
“Legitimasi politik dari para tokoh itu penting. Agar para tokoh-tokoh tersebut bisa mengingatkan pemerintah,” tambahnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
