tirto.id - Setelah Kepala Staf Presiden, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, kini menghadapi perang urat syaraf di Kementerian Hukum dan HAM. Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Demokrat ancang-ancang menjegal kepengurusan Moeldoko agar tidak disahkan Kemenkumham.
Belum selesai urusan legalitas, tiba-tiba muncul isu permintaan jatah menteri dari kubu Moeldoko. Pencetusnya adalah Ketua Organizing Comitte (OC) KLB Demokrat Deli Serdang, Ilal Ferhard.
Ilal menyebut isu di luar yang menyebut ia meminta jatah kursi menteri tidak benar. Namun, bila Demokrat kubu Moeldoko kelak dikasih jabatan, katanya, tentu tidak menolak.
“Jika seandainya diberi kepercayaan dan mandat oleh presiden, itu lain urusan. Namanya diberikan kesempatan, amanah, kita silakan kepada ketum. Bagaimana ketum menyikapinya,” kata dia, Rabu (10/3/2021).
Selama Demokrat dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahan Joko Widodo, arah partai tidak tegas, sebagai oposisi atau koalisi. Ilal membandingkan dengan Moeldoko yang diklaimnya dengan tangan terbuka menyambut tawaran masuk koalisi.
“Namanya mengemban tugas politik, kita siap kapan pun dan di mana pun posisinya. Sejauh itu untuk kepentingan rakyat, bukan individu. Harus siap sebagai kader partai politik. Jangan pas ditunjuk kita enggak siap. Yang jelas fokus besarkan partai. Jangan berpikir ke posisi strategis, itu seperti politik dagang sapi. Kita mau politik yang bersih dan benar,” ujar dia.
Dengan menjadi koalisi, kata Ilal, Moeldoko bisa mengerek elektabilitas Demokrat yang jeblok. Pada Pemilu 2014, saat SBY mengakhiri dua periode kepresidenan, Demokrat hanya memperoleh suara 10,19 persen. Padahal pemilu sebelumnya jadi pemenang dengan meraup 20,85 persen suara nasional.
“Ini harus ganti ketua umum dan dongkrak suara ke 2024,” Ilal menegaskan.
Tidak Perlu Tergesa-Gesa
Sejumlah politikus partai koalisi berkomentar miring terhadap misi Demokrat kubu Moeldoko.
Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menilai seharusnya Partai Demokrat kubu Moeldoko tak perlu terlalu cepat berpikir untuk merapat ke koalisi pemerintah. Pasalnya, kata dia, ribut-ribut di internal partai mengenai dualisme kepemimpinan harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Saya rasa jangan dulu lah, ngomong soal merapat ke pemerintah dan ngomongin jatah kabinet. Selesaikan dulu kisruhnya dengan baik,” kata Sahroni saat dikonfirmasi wartawan Tirto, Rabu lalu.
Menurut dia, jika ribut-ribut di internal Partai Demokrat belum selesai, tetapi malah sudah merapat ke koalisi justru rentan mengganggu soliditas koalisi yang kompak sejak awal.
Sahroni menyebut ribut-ribut di internal partai akan terseret ke koalisi. “Jadi kacau,” tandas Sahroni.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian menyatakan terlalu dini bicara jatah menteri baru pengurus partai yang belum sah.
“Saya belum yakin apakah move sebutan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang akan dianggap sah atau tidak oleh pemerintah,” kata dia saat dihubungi Tirto.
“Saya sendiri melihat tidak semua kumpul-kumpul orang kemudian bisa menyebut diri musyawarah nasional, KLB atau kongres dan sebagainya. Semua kan harus mengacu pada hukum yang mengatur,” imbuh Sjaifudian.
Bagi politikus Demokrat kubu AHY sendiri, permintaan jatah menteri meski disampaikan malu-malu tidak signifikan untuk ditanggapi.
“Itu [gabung ke koalisi] bukan urusan kami. Saya tidak ingin tanggapi soal kursi menteri dan lain-lain,” kata Didi Irawadi Syamsuddin, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat ini kepada Tirto.
Didi menegaskan KLB di Deli Serdang tidak memiliki landasan hukum, tidak memenuhi syarat sesuai AD/ART, dan tidak memenuhi kuorum pemilik suara yang sah. Kata dia, KLB itu tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang terdaftar resmi di Kemenkumham dan tercantum dalam lembaran negara.
“Tanpa harus diyakinkan, pemerintah wajib hukumnya harus taat pada keputusan yang telah dikeluarkan dengan legal dan sah,” katanya.
Langkah kubu Moeldoko hendak masuk koalisi setelah mengkudeta bosnya sudah bisa ditebak, menurut Kepala Badan Pembinaan, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.
“Publik bisa menilai tujuan dan keinginan mereka,” kata Herman.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
