tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sabar untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024 mendatang. Dia akan mulai bekerja setelah pasokan air bersih tersedia di sana.
Jokowi mengaku pasokan air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan IKN pun diklaim telah selesai 80 persen dan rencananya IKN akan diresmikan pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada Agustus nanti.
"Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, Rabu (5/6/2024).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun sempat menginap di rumah dinas menteri dan mengaku pemandangan matahari terbenam sangat indah di Nusantara.
"Tidur nyenyak sekali," ungkap Jokowi.
Kurator Pembangunan Nusantara, Ridwan Kamil, mengakui pembangunan tahap satu yakni kawasan inti pusat pemerintahan sudah mencapai 80 persen. Dia pun yakin perayaan 17 Agustus di Nusantara bisa terealisasi.
Pembangunan tinggal pemasangan kaca dan interior lain. Khusus istana negara, pembangunan interior akan menunjukkan unsur-unsur Nusantara. Sementara itu, kantor Wapres akan dibangun dalam termin kedua.
Kang Emil begitu sapaan akrabnya menuturkan pembangunan tidak hanya kantor pemerintahan tetapi juga kantor swasta. Terdapat empat rumah sakit, tiga mal dan tujuh hotel yang tengah digarap. Mantan Gubernur Jawa Barat itu yakin Nusantara akan penuh kota hijau tetapi mirip Jakarta.
"Jadi per hari ini Anda masih melihat kayak struktur saja. Nanti Anda datang dua bulan sudah kayak Jakarta saja tapi bedanya di sini hutan," pungkas Ridwan Kamil.
Sementara itu, Kementerian PUPR memastikan pembangunan Istana Negara, lapangan upacara, kawasan istana, dan Kantor Presiden tetap sesuai target serta diharapkan dapat dimanfaatkan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN.
Tepatkah di Tengah Banyak Masalah?
Niatan Jokowi ke IKN menjadi sorotan di tengah banyak permasalahan saat ini. Akhir-akhir ini pemerintah sedang menjadi perhatian publik.
Mulai dari pembahasan RUU TNI-Polri, pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi beras aturan yang membuat para pekerja geram yaitu iuran Tabungan Perumahan Rakyat. Direktur Eksekutif YLBHI, M. Isnur, menuturkan keputusan Jokowi untuk berkantor di IKN hanya ambisi. Terlihat tidak memperdulikan rakyat.
"Tentu berkantornya Jokowi di sana adalah menandakan kepanikan, kepanikan Jokowi terhadap ambisi dia yang sangat tidak masuk akal. Ambisi dia yang terlalu merusak banyak hal dan ini semakin menunjukkan Jokowi tidak peduli rakyat. Jokowi tidak peduli penderitaan dan ketakutan yang sedang rakyat alami," kata Isnur.
Dia mencontohkan, publik masih menghadapi masalah seperti Tapera, tetapi Jokowi justru menghamburkan uang untuk proyek Nusantara. Selain itu, Jokowi terkesan tidak memperhatikan masalah yang lebih krusial dalam legislasi seperti RUU TNI, RUU Polri RUU Kementerian Lembaga hingga RUU Mahkamah Konstitusi. Padahal, RUU tersebut perlu diatasi dalam pembahasan, termasuk keberanian Jokowi untuk bersikap sesuai amanat konstitusi.
"Tapi kita lihat bagaimana Jokowi justru abai, Jokowi tidak peduli terhadap hal-hal substantif yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jokowi juga tidak peduli misalnya dengan UKT yang sangat tinggi dan malah kemudian biarkan Nadiem jalan sendiri," kata Isnur.
"Jadi kita melihat bagaimana Jokowi sangat selfish, sangat egois memikirkan dirinya sendiri di sana," tambah Isnur.
Kehadiran Jokowi di IKN dinilai menambah kekuatan militer dan memicu persepsi miring yaitu ingin menjadi mandor setelah kepala dan wakil kepala otorita definitif sudah tidak ada. Sebab itu, Isnur menilai Jokowi sebaiknya menyerahkan masalah IKN ke Prabowo dan berharap tidak ikut cawe-cawe di masa transisi.
"Dengan mundurnya ketua otorita dan wakil ketua otorita, itu semakin menandakan bahwa ada bau amis, ada bau busuk yang sangat menyengat dari IKN dan ini adalah bagian dari kepanikan Jokowi untuk memastikan [pembangunan IKN]. Jadi turun derajat lah jabatannya bukan lagi Presiden tapi tukang mandor bangunan," tegas Isnur.
Sementara itu, Analis sosio-politik ISESS, Musfi Romdoni, menilai ngebetnya Jokowi berkantor di IKN tidak menunjukan sikap pro rakyat. Dia khawatir sikap Jokowi saat ini akan berimbas dan menjadi beban Prabowo dalam memimpin.
"Jangan sampai Jokowi justru menambah beban pemerintahan selanjutnya karena di akhir masa jabatannya terjadi penurunan kepercayaan publik yang signifikan," kata Musfi.
Musfi pun berharap Jokowi bisa memperhatikan persepsi publik saat ini. Kepercayaan rakyat kata Musfi merupakan pilar utama pemerintahan dan bernegara.
"Jangan sampai pemerintah yang berkuasa merasa dapat mengabaikannya, anggapan itu adalah bom waktu yang berbahaya," tutur Musfi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
