Dua Petinggi OIKN Mundur, Akankah Ganggu Kepercayaan Investor?

tirto.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terganggu. Kali ini, gangguan terjadi lantaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, dan Wakil Kepala OIKN, Dhony Rahajoe, mundur dari jabatannya.

Kabar pengunduran diri Bambang dan Donnie itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mesesneg), Pratikno, pada Senin (3/6/2024).

"Beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN," kata Pratikno.

Surat keputusan pemberhentian dengan hormat Bambang dan Dhony pun sudah diteken Presiden Joko Widodo dan terbit per Selasa (4/6/2024).

Pratikno pun mengatakan bahwa Jokowi telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, sebagai Plt. Kepala OIKN dan Wakil Menteri ATR, Raja Juli Antoni, sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN.

Kepada Basuki dan Raja Juli, Jokowi berpesan agar menjamin percepatan pembangunan Nusantara dengan sebaik-baiknya. Hal itu sesuai visi dalam rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Mundurnya Bambang dan Dhony serta pergantian itu lantas mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menduga mundurnya Bambang dan Dhony adalah akibat ketidakharmonisan antara Prabowo dengan Jokowi dalam soal pembangunan IKN.

"Ketua dan Wakil OIKN terkesan lepas tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pembangunan. Saya kira bukan masalah investor, tapi ada gejala perbedaan pandangan Pak Prabowo dengan Jokowi soal kelanjutan IKN itu sendiri," kata Aus saat dikonfirmasi Tirto, Senin (3/6/2024).

Aus juga melihat adanya masalah efektivitas pemerintahan dalam pembangunan IKN. Dia mencontohkan bahwa kantor untuk lembaga legislatif hingga kini belum jelas posisinya. Kantor-kantor departemen-departemen pun belum jelas. Pembangunan yang sementara ini sudah tampak barulah rumah menteri.

"Soal pendanaan juga pasti akan membengkak dari perkiraan. Sementara, untuk menjalankan makan siang gratis Pak Prabowo, sudah kelihatan megap-megap, bagaimana lagi menyelesaikan IKN," ucap Aus.

Aus juga bercerita bahwa dirinya dan beberapa tenaga ahli datang ke kantor OIKN di Balikpapan dua pekan lalu. Di sana, dia bertanya terkait persiapan IKN untuk menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia sesuai rencana Presiden Joko Widodo.

Menurut pengamatan Aus, IKN belum siap untuk menggelar acara besar tersebut. Pasalnya, IKN masih belum mampu menyediakan kamar hotel untuk hunian dan ketersediaan air bersih dalam jumlah besar.

"Pak Thomas sendiri menyatakan bahwa semua urusan upacara ini akan diatur oleh pusat, yaitu KSP dan Setneg," tutup Aus.

Sementara itu, Anggota Komisi II lainnya, Mardani Ali Sera, juga menilai janggal mundurnya dua petinggi OIKN tersebut. Padahal, menurutnya, kedua tokoh itu selama ini sudah menunjukkan performa yang bagus.

"Ada yang aneh. Kok mundur? Mereka bekerja keras dan hasilnya bagus. Selama interkasi, keduanya profesional," kata Mardani, Senin (3/6/2024).

Politikus PKS itu mengatakan bahwa persoalan yang kerap mengemuka selama ini ialah soal sinergi OIKN dan Kementerian PUPR yang kurang selaras.

"Ada blue print di Otoritas IKN, tapi di lapangan PUPR lebih eksekusi. Misal, mestinya jalan melingkar karena kontur, tapi diambil jalan lurus karena aspek biaya," tutur Mardani.

Berpotensi Ganggu Investasi

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai bahwa mundurnya Bambang dan Dhony bakal berdampak pada potensi investasi di Nusantara. Menurut Bhima, kejadian ini bakal memengaruhi persepsi investor dari luar maupun dalam negeri serta kelanjutan pembangunan IKN.

"Ini akan menunjukkan bahwa keberlanjutan proyek menjadi tanda tanya," kata Bhima.

Pergantian kepemimpinan OIKN, menurut Bhima, juga akan memengaruhi beberapa aspek pembangunan dan arah kebijakan Nusantara. Hal itu tentu akan membuat investor mempertanyakan potensi keberlangsungan usaha di Nusantara.

"Apakah ke depan akan ada pergantian atau perubahan rencana tata ruang. Kemudian, ini juga menjadi sinyal yang buruk bagi kepastian berusaha," kata Bhima.

Bhima menilai bahwa investor bisa saja berspekulasi ada tekanan atau persepsi proyek IKN tidak bisa dilakukan. Hal itu memicu kekhawatiran investor bahwa ada kesalahan dalam tata kelola organisasi OIKN.

"Jadi, ini menjadi signaling yang negatif dan khawatir ini akan menunda lagi kepastian atau keberlanjutan dari proyek IKN, terutama di era pemerintahan yang baru ke depan," kata Bhima.

Menurut Bhima, invetor juga pasti tidak akan serta-merta yakin, meski Jokowi memberikan jaminan bahwa program akan tetap jalan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, mengkhawatirkan dampak pengunduran diri petinggi OIKN. Tak hanya itu, Shinta juga masih skeptis pada performa pengganti sementara yang ditunjuk Presiden Jokowi.

"Kami juga khawatir apakah keduanya bisa memiliki cukup waktu, fokus, energi, dan resources lain yang dibutuhkan untuk memimpin OIKN secara efektif dan efisien. Khususnya, dalam hal me-manageinvestor relations ketika mengemban jabatan di OIKN dan di kementerian sekaligus," ucap Shinta dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Selasa (4/6/2024).

Shinta berharap para pelaksana tugas Kepala dan Wakil Kepala OIKN dapat profesional dan fokus mengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dia juga mengingatkan bahwa keduanya punya beban untuk mencegah agar pembangunan IKN tidak mangkrak.

"Kami harap keduanya tetap profesional dan fokus dalam menjalankan jabatan yang dipercayakan kepada mereka sehingga Kementerian PUPR sebagai regulator berbagai sektor usaha bisa berjalan dengan baik dan efisien serta IKN pun tidak terlantar," ucapnya.

Namun demikian, Shinta menuturkan bahwa pelaku usaha dan investor sebagai stakeholders sangat menghormati pergantian kepemimpinan yang dilakukan. Keputusan pengunduran diri Bambang dan Dhony juga dihormati sebagai hak mereka sebagai pengemban jabatan.

"Kami mengapresiasi apa yang mereka telah lakukan untuk mengembangan IKN. Demikian pula, kami menghormati hak Presiden untuk menunjuk pimpinan OIKN penggantinya," ujar Shinta.

Shinta juga berharap pemimpin OIKN yang baru dapat mengutamakan penciptaan kepastian berusaha dan berinvestasi di IKN. Beberapa aspek pokok yang APINDO soroti secara khusus di antaranya adalah isu status dan hak milik/pengelolaan lahan di Nusantara dan wilayah sekitarnya.

Kemudian, juga terkait kepastian kelangsungan proyek-proyek yang sudah berjalan pascatransisi politik, serta kepastian terkait relokasi dan populasi di ibu kota baru tersebut.

"Aspek ini sangat krusial di mata pelaku usaha dan investor untuk dapat menciptakan keputusan investasi yang tepat di IKN," tutur Shinta.

Sementara itu, sejumlah pengusaha menyatakan tetap mendukung pembangunan Nusantara. Ketua Konsorsium Nusantara, Sugianto Kusuma, misalnya, meyakini bahwa pemilihan Basuki akan membawa sentimen positif dalam pembangunan Nusantara setelah ini.

"Apalagi, sekarang ketuanya Pak Basuki. Saya yakin, Pak, kita bisa maju lebih pesat. Segala perumusan bisa diambil keputusan cepat. Jadi, semua investor juga confident bahwa pekerjaan ini jadi," kata Sugianto saat memberikan sambutan groundbreaking Nusantara Botanical Garden dan Astra Biz Center di Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

Sugianto mengatakan bahwa Konsorsium Nusantara melibatkan 11 perusahaan besar, seperti Agung Sedayu Grup, Salim Grup, Sinarmas, Pulau Intan, Djarum, Wings Group, Adaro, Barito Pasific, Mulia Grup, Kawan Lama, dan Alfamart. Mereka membangun Nusantara Botanical Garden.

Sementara itu, Astra sendiri sudah membuktikan berinvestasi di Nusantara dengan membangun Astra Biz Center.

Basuki sebagai Plt. Kepala Otorita IKN mengatakan bahwa pembangunan IKN sudah memasuki tahap 80 persen untuk batch 1 dan batch 2. Basuki juga mengatakan bahwa pembangunan rumah jabatan menteri sudah siap.

"Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerja sama yang belum jelas. Untuk itu, kami tugasnya khusus percepatan tadi," kata Basuki, Senin (3/6/2024).

Saat ditanya soal kekhawatiran investor, Basuki optimis bisa meyakinkan investor selama pekerjaan di IKN tidak ada perubahan.

"Saya kira kalau tugas plt. itu sama dengan kepala OIKN yang kemarin," kata Basuki.