Menuju konten utama

PKS soal Kepala Otorita IKN Mundur: Ada yang Aneh

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, merasa aneh atas mundurnya Bambang dan Dhony mundur dari proyek Ibu Kota Nusantara.

PKS soal Kepala Otorita IKN Mundur: Ada yang Aneh
Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/rwa.

tirto.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, dan Wakilnya, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri menjelang rencana Presiden Joko Widodo menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN. Terkait itu, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, merasa aneh atas mundurnya mereka dari proyek IKN.

"Ada yang aneh. Kok mundur? Mereka bekerja keras dan hasilnya bagus. Selama interaksi, keduanya profesional," kata Mardani saat dikonfirmasi, Senin (3/6/2024).

Politikus PKS itu mengatakan persoalan yang kerap mengemuka selama ini adalah blue print di IKN. Namun, yang begitu tampil menonjol adalah PUPR. Menurut dia, harusnya dua lembaga itu berjalan beriringan.

"Yang mengemuka memang, ada blue print di Otoritas IKN tapi di lapangan PUPR lebih eksekusi. Misal mestinya jalan melingkar krn kontur diambil jalan lurus karena aspek biaya," tutur Mardani.

Sebelumnya, mundurnya Bambang dan Dhony disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6/2024).

"Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai kepala otoritas IKN," kata Pratikno dikutip dari Antara.

Pratikno menuturkan Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sudah terbit per hari ini. Sebagai pengganti, Jokowi langsung menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR, Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Lebih lanjut, Pratikno menuturkan Jokowi meminta Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Hal itu sesuai visi pada rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Baca juga artikel terkait PROYEK IKN atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Flash news
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin