tirto.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, mendukung sikap pemerintah yang menunda sementara proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu dikarenakan pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80% dari DIPA 2025, yakni sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Imbas dari pemblokiran ini, Kementerian PU pun memangkas anggaran IKN dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun.
"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG (makan bergizi gratis) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman," kata Indrajaya, dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).
Indrajaya meminta kepada pemerintah agar pembangunan IKN di masa yang akan datang tidak mengganggu program kerja Pemerintah lainnya. Dia mengingatkan bahwa pembangunan IKN adalah demi kesejahteraan masyarakat nasional. Apabila dipaksakan, maka dikhawatirkan akan melenceng dari niat awalnya.
"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya," kata Indrajaya.
Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa seluruh anggaran kementeriannya yang dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara diblokir. Hal ini disebabkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 202, Kementerian PU dipangkas RP 81 triliun. Oleh karenanya, Dodi menyebut belum ada realisasi anggaran untuk IKN di 2025.
"Realisasi anggaran IKN, kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody di Komplek Parlemen, Kamis (6/2/2025).
Oleh karena itu, Dody akan berdiskusi dan menghadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk mendapat tambahan dan membuka blokir anggaran. Dody menjelaskan bahwa dampak blokir anggaran juga berpengaruh pada sejumlah proyek seperti pembangunan jembatan dan jalan nasional.
"Nanti itu tunggu satu-satu, saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran. Kita mengurus lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
