tirto.id - Belakangan muncul kabar pemerintah sedang memblokir anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu menyusul pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU), bahwa pihaknya belum membelanjakan anggaran pembangunan ibu kota baru tersebut tahun 2025.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, [jadi belum bisa] tanya progres,” kata Menteri Dody usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Antara.
Kementerian PU saat ini melakukan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.
Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 mencapai total Rp40,29 triliun. Terdiri dari Sektor Sumber Daya Air senilai Rp1,45 triliun, sektor Bina Marga sebesar Rp18,32 triliun, sektor Cipta Karya Rp12,09 triliun, dan sektor hunian Rp8,43 triliun.
“Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024,” tutur Dody dalam rapat.
Dody menegaskan efisiensi anggaran kementerian ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi tersebut tidak hanya berimbas pada IKN, namun juga sektor lain. Prabowo sebelumnya juga telah mengeluarkan perintah efisiensi APBN melalui Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025.
"Kan beberapa kali waktu Pak Presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien begitu kan," kata Dody di kesempatan lain, Jumat (7/2/2025).
"Jadi nggak cuma IKN, semua saya pikir [kena imbas efisiensi]. Ya semua kena. Ujung-ujungnya itulah efisien nurunin ICOR (Incremental Capital Output Ratio)," katanya.
Tanggapan Istana, Pemerintah Tetap Komitmen Lanjutkan IKN
Pihak Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah masih berkomitmen melanjutkan proyek IKN. Hasan Nasbi menegaskan, bahwa pemblokiran anggaran di kementerian tidak menghalangi komitmen pemerintah tersebut.
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada, kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN (Otoria IKN), ada di kementerian," kata Hasan dilansir dari Antara, Jumat (7/2).
Hasan Nasbi menyampaikan, anggaran untuk IKN tersedia 5 tahun ke depan sebesar Rp48 triliun, mengacu pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Sejumlah dana yang disiapkan pemerintah itu, sebut Hasan disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan seperti gedung yudikatif, serta gedung legislatif. Selebihnya, pembangunan IKN diharapkan mampu mendapatkan dorongan swasta.
"Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta," ucap Hasan.
Penulis: Dicky Setyawan
Editor: Dipna Videlia Putsanra
