tirto.id - Amerika Serikat (AS) dan Iran telah mencapai kesepakatan gencatan senjata pada Rabu (8/4/2026). Kesepakatan ini terjadi setelah lebih dari sebulan kedua negara berperang, namun detail kesepakatan masih dipertanyakan.
Dalam keterangan yang dirilis Gedung Putih pada Rabu, Presiden AS Donald Trump menyebut bahwa ia telah menyetujui penangguhan rencana serangan ke Iran untuk dua pekan. Hal ini diungkap Trump setelah sebelumnya mengancam akan membunuh "seluruh peradaban" Iran dalam semalam.
Ancaman dikeluarkan Trump untuk mempertegas ultimatumnya agar Iran membuka Selat Hormuz, jalur penting distribusi minyak dunia. Seturut BBC, ancaman pembunuhan satu peradaban dalam semalam itu dikecam banyak pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Puas Leo XIV.
Beberapa jam sebelum masa ultimatumnya habis, Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa AS dan Iran telah bersepakat untuk melakukan gencatan senjata. Sharif menyebut kesepakatan gencatan senjata ini berlaku secara luas, termasuk di Lebanon.
Sharif juga menyebutkan dalam pengumuman itu bahwa AS dan Iran telah sepakat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat (10/4). Agenda ini dijadwalkan akan membahas kesepakatan lanjutan dari gencatan senjata selama dua pekan.
Dalam keterangannya pada Rabu, Trump mengatakan bahwa Washington sepakat untuk melakukan gencatan senjata karena mereka telah mencapai dan melampaui semua tujuan militer di Iran. Ia juga menyebut Selat Hormuz akan dibuka sebagai bagian dari kesepakatan ini.
Dalam unggahan di sosial media miliknya, Trump menulis bahwa AS akan bekerja sama dengan Iran dan "membicarakan keringanan tarif dan sanksi".
Namun, dalam unggahan terpisah, ia juga menyebut pemerintahannya akan menerapkan sanksi tarif kepada "negara yang memasok senjata militer ke Iran". Sanksi tarif itu akan bernilai 50 persen dan berlaku tanpa pengecualian, katanya.
Sementara itu, pasukan AS juga dinyatakan Trump masih akan di sekitar Iran dan Asia Barat. Menurut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, pasukan akan "tetap bertahan, tetap siap, tetap waspada" dan "siap untuk memulai kembali pada saat yang ditentukan".
Ada Ambigu Soal Gencatan Senjata Meliputi Lebanon atau Tidak
Iran, di pihak lain, telah menyatakan kesediaannya membuka kembali Selat Hormuz selama masa gencatan senjata. Teheran menyebut jalur pelayaran aman akan dapat dilakukan dengan koordinasi oleh militer mereka.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran juga mengeluarkan 10 poin rencana gencatan senjata. Rencana tersebut berisi tuntutan, termasuk penghentian total perang di Iran, Irak, Lebanon, dan Yaman; pencabutan sanksi; pelepasan aset Iran yang dibekukan; dan kompensasi biasa rekonstruksi akibat perang.
Dalam keterangannya, dewan itu juga mengatakan Iran akan berkomitmen untuk "tidak berupaya memiliki senjata nuklir apa pun" dan "kemenangan Iran di lapangan akan dikonsolidasikan dalam negosiasi politik".
Trump menyatakan bahwa proposal 10 poin dari Iran akan dijadikan sebagai dasar dalam negosiasi lanjutan. Namun, belakangan muncul ambiguitas apakah Trump merujuk pada 10 poin tuntutan yang sama dengan apa yang diungkap Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dalam keterangan itu.
Ambiguitas itu muncul setelah Israel membantah bahwa Lebanon termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata. PM Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa kesepakatan itu "tidak mencakup Lebanon", tempat di mana militer Israel melakukan invasi darat.
Netanyahu juga menyebut bahwa Israel masih memiliki "lebih banyak tujuan untuk diselesaikan" di Lebanon. Ia menyebut pihaknya akan mencapai tujuan yang tak ia jelaskan itu baik melalui perundingan atau "kembali berperang kapan pun diperlukan".
Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, kemudian juga menyebut bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance juga mengatakan hal serupa.
Belum jelas sejauh mana Israel terlibat dalam kesepakatan gencatan senjata AS-Iran, meski begitu Netanyahu menyebut bahwa pemberlakuan gencatan senjata dilakukan "dengan koordinasi penuh dengan Israel".
Akan tetapi, beberapa jam pasca pengumuman gencatan senjata, Israel menyerang Lebanon dalam skala besar pada Rabu. Militer Israel mengklaim telah menargetkan 100 titik sasaran di Lebanon dalam waktu 10 menit, titik sasaran termasuk kawasan padat penduduk. Sedikitnya 254 orang di Lebanon terbunuh dan ribuan lainnya terluka karenanya.
Serangan terbaru Israel ke Lebanon itu membuat situasi seputar gencatan senjata AS dan Iran jadi runyam. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam serangan itu sebagai "risiko serius" bagi gencatan senjata yang telah tercapai.
"Aktivitas militer yang sedang berlangsung di Lebanon menimbulkan risiko serius bagi gencatan senjata dan upaya menuju perdamaian yang langgeng dan komprehensif di kawasan," kata juru bicara Guterres pada Rabu, dinukil dari The Strait Times.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menyebut serangan Israel itu sebagai "pembantaian". Ia juga menyebut skala kehancuran dan kematian penduduk di Lebanon ada pada tingkat yang "benar-benar mengerikan".
"Hanya beberapa jam setelah menyetujui gencatan senjata dengan Iran, sungguh sulit dipercaya," kata Turk.
Situasi di kawasan Teluk juga belum sepenuhnya terkendali seiring tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Kuwait melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka baru saja mencegat 28 drone yang mereka sebut sebagai "gelombang serangan musuh yang intens dari Iran".
Banyak negara di dunia sebelumnya telah merespons positif tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Respons positif ini turut diutarakan sekutu NATO AS macam Prancis, Italia, Jerman, Inggris, Denmark, Belanda, dan Spanyol.
Akan tetapi, serangan Israel di Lebanon telah membuat situasi kembali runyam. Iran bersikeras bahwa negara asal kelompok Hizbullah itu termasuk bagian kesepakatan. Prancis juga mendorong agar Lebanon masuk dalam kesepakatan.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar
Masuk tirto.id
































