tirto.id - Pemerintah Indonesia berencana mengajak Malaysia dan Thailand membahas strategi mengerek kembali harga karet.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, strategi untuk menstabilkan harga komoditas tersebut akan dibahas bersama perwakilan dari Malaysia dan Thailand.
"Ada yang perlu dibicarakan dengan mereka agar harga sesuai supply dan demand. Kalau stok tidak oversupply, namun kenapa harga kok jatuh. Jadi Itu perlu kerja sama," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).
Sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp20 miliar untuk membuat harga karet kembali stabil di angka Rp10.000 per kilogram. Anggaran itu digunakan untuk menyerap karet produksi perkebunan rakyat. Karet yang dibeli pemerintah salah satunya akan digunakan untuk campuran aspal.
Proyek yang menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini sudah direncanakan dan dimulai pada tahun 2018. Di tahun 2019 ini, proyek itu akan dilanjutkan untuk perbaikan jalan di Sumatera Selatan, Jambi, Medan, dan Kalimantan.
Namun, karena harga karet masih terus anjlok, pemerintah berupaya mengidentifikasi sejumlah pemicunya dan memikirkan strategi lain. Menurut Darmin, salah satu pemicu harga karet terus jatuh adalah ulah spekulan.
Darmin menjelaskan harga karet pada dasarnya dibentuk di dua bursa karet internasional, yakni di Cina dan Singapura. Agar harga di dua bursa tersebut menjadi acuan, pemerintah dalam waktu dekat bakal berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di Cina dan Singapura serta beberapa negara produsen karet lainnya, seperti Malaysia dan Thailand.
Dengan cara itu, Darmin berharap, kesamaan informasi terkait harga karet dapat diperoleh sehingga komoditas itu bisa kembali stabil di Indonesia dan tidak dipermainkan spekulan.
"Kalau dengan Vietnam, dia enggak mau. Vietnam juga produsen karet. Cina pun produsen karet, walaupun karetnya beda dengan kita," ujar dia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
