tirto.id - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan akan mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di hadapan para pelaku UMKM dan buruh di daerah Bekasi, Jawa Barat.
"Kami akan evaluasi, kalau kita ketemu pengusaha, bertemu pelaksana dari pemerintah, dan buruh kok semuanya tidak nyaman," kata Ganjar dikutip dari Antara, Jumat (15/12/2023).
Ganjar menyatakan bahwa, dirinya akan berupaya mempertemukan buruh, pelaku usaha, dan pemerintah untuk mengevaluasi UU Ciptaker itu. Hal itu dilakukan apabila dirinya terpilih mejadi presiden pada Pemilu 2024.
Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Buruh Said Iqbal, mempertanyakan Ganjar apakah dirinya serius dengan pernyataannya. Menurut Iqbal, Ganjar saja tidak pernah bersuara mengenai kenaikan upah buruh yang cenderung merugikan.
"Mari kita mulai dari hal sederhana, apakah setuju dengan kenaikan upah? Kalau tidak setuju tidak mungkin. Lip service (basa-basi). Setuju tidak Pak Ganjar menghapus outsourching? Kalau setuju bukan janji dan lip service," ungkap Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (15/12/2023).
Dia menegaskan, memang dari ketiga capres yang ada hanya Ganjar yang berani mengatakan akan mengevaluasi UU Ciptaker. Sementara, dua lainnya tidak ada perhatian dengan kondisi buruh imbas pengesahan UU Ciptaker.
Dibeberkan Said Iqbal, Capres Prabowo Subianto bahkan dalam sebuah pertemuan pernah menyatakan bahwa tidak seharusnya buruh banyak menuntut. Oleh karenanya, buruh memandang bahaya jika Prabowo menjadi presiden.
"Kami mengapresiasi adanya keinginan salah satu capres meninjau ulang UU Ciptaker. Tapi jangan berhenti di kata-kata, jangan berhenti di janji," tutur Iqbal.
Seharusnya, kata Said Iqbal, Ganjar juga menjelaskan pasal mana yang menurutnya paling patut dievaluasi. Dengan begitu, buruh akan menilai bahwa Ganjar memang memahami problem dari UU Ciptaker sendiri.
Di sisi lain, menilai ucapan Ganjar itu, Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, berpandangan bahwa tak heran jika mantan Gubernur Jawa Tengah itu disebut hanya lip service. Masih perlu pertimbangan banyak darinya untuk benar-benar merealisasikan itu.
"Tidak mudah mengutak-atik UU Ciptaker, karena banyak pengusaha di belakang itu, sehingga buruh yang kita ampu ya kalah. Memang di UU Ciptaker itu yang diuntungkan para pengusaha yang berkolaborasi dengan pemerintah," ujar Ujang saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (15/12/2023).
Diakui oleh Ujang, ide yang diusung Ganjar memang sangat bagus. Kendati demikian, dia berpendapat akan sulit merealisasikannya.
Tak hanya itu, Ganjar juga cenderung menyatakan akan mengevaluasi tanpa melihat ke dalam internalnya. Bagaimana tidak, Ganjar diusung partai yang menyetujui pengesahan UU Ciptaker dan tim pemenangan nasional (TPN) juga diisi berbagai pengusaha, termasuk ketuanya Arsjad Rasjid.
Revisi UU Ciptaker Tak Masuk Visi Misi
Juru bicara TPN Sunanto atau yang akrab disapa Cak Nanto menjelaskan, evaluasi terhadap UU Ciptaker memang tak tertuang secara spesifik dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud. Kendati demikian, dia mengaku itu menjadi komitmen paslon nomor urut 3 untuk memperbaiki apa yang saat ini masih kurang dan meneruskan hal-hal baik.
"Program Pak Ganjar kan memang hasil serapan bertemu banyak masyarakat, banyak pakar, banyak orang, lalu mendapat masukan tentang UU CIptaker. Baik ketemu buruh," ucap Cak Nanto saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (15/12/2023).
Cak Nanto menegaskan, Ganjar memiliki komitmen mengevaluasi aturan yang memang tidak selaras dan berpihak kepada kepentingan umum. Oleh karenanya, diperlukan evaluasi untuk memperbaiki berdasarkan situasi yang terjadi.
Lebih lanjut, Cak Nanto memaparkan, Ganjar hanya berpandangan untuk memberikan keadilan dan keberimbangan mengenai investasi hingga nasib buruh sendiri. Hal ini pun sudah dibahas bersama Ganjar dan Mahfud.
Terkait dengan koalisi pengusungnya yang condong setuju saat pengesahan UU Ciptaker, Cak Nanto menganggap hal itu tidak bisa disamakan. Sebab, Ganjar dengan kepemimpinannya nanti memang akan membawa kemajuan bagi masyarakat dengan mengevaluasi segala yang masih dipandang kurang.
Begitu pun dengan TPN yang dipimpin dan diisi para pengusaha, kata Cak Nanto, Ganjar terbukti tidak mementingkan salah satu pihak saja. Meski tak membahasnya bersama para pengusaha di TPN, namun Ganjar tahu apa yang harus dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi pengusaha, pemerintah, dan buruh.
"Perubahan UU Ciptaker harus kepada kepentingan masyarakat, buruh secara sepenuhnya, bukan pengusaha. Perlu ada duduk bersama juga memang dengan pengusaha, tapi banyak buruh yang merasa didiskriminasi," ungkap Cak Nanto.
Terakhir, dia menegaskan bahwa ini bukan hanya lip service untuk menggaet suara kalangan buruh. Sebab, sejak awal memutuskan maju, Ganjar sudah berkomitmen membuat program berdasarkan aspirasi masyarakat.
"Kan banyak masukan dari buruh, banyak masukan dari masyarakat, bukan dari pengusaha. Ada sesuatu yang ngga pas, jadi perbaikan itu perlu daripada ketidaknyamanan. Kajiannya juga kita kejar," tutur Cak Nanto.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
