Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membantah keras anggapan yang menyebut partainya mengambil posisi abu-abu di tengah jalannya pemerintahan saat ini. Puan menegaskan sikap politik berlambang banteng tersebut selama ini sudah sangat jelas.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat menjawab mengenai sorotan terhadap posisi PDIP yang belakangan dinilai sebagian pihak berada pada posisi penyeimbang pemerintah.
“Enggak kok, kita jelas,” jawab Puan secara singkat saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, meminta PDIP untuk bersikap tegas mengambil posisi terhadap pemerintah. Menurut Gus Jazil, posisi PDIP saat ini terkesan ambigu atau abu-abu, yang dinilai kurang baik bagi stabilitas program kerja pemerintah
“Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja. Jangan bersikap abu-abu. Karena kami semua saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Presiden,” ujar Gus Jazil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Ia menekankan saat ini seluruh pihak di barisan pemerintah sedang fokus bekerja agar program-program yang telah ditetapkan berjalan sesuai target. Oleh karena itu, diperlukan soliditas dari seluruh elemen bangsa.
“Karena itu, kami berharap posisinya jelas. Jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar seluruh program berjalan sesuai target, dan kita semua membutuhkan persatuan serta soliditas untuk menjalankannya,” tambahnya.
Gus Jazil mempersilakan PDIP jika memang ingin mengambil posisi di luar pemerintahan. Namun, ia menyayangkan jika ada sikap politik yang dinilai mengganggu jalannya program pemerintah.
"Selama ini kami yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Namun, kalau ada kesan mengganggu jalannya program-program pemerintah, tentu itu tidak baik. Karena itu, posisinya sebaiknya jelas saja,” tegas Gus Jazil.
Ia pun menyoroti istilah "partai penyeimbang" yang kerap disematkan pada PDIP. Menurutnya, terminologi tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam berpolitik.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah
