Menuju konten utama

PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG

PDIP telah instruksikan seluruh kadernya agar tidak memanfaatkan Program MBG untuk keuntungan finansial maupun material.

PDIP Surati Kepala BGN Minta Data Kadernya yang Terlibat MBG
Petugas menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tubo, Ternate, Maluku Utara, Senin (8/6/2026). Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran program MBG hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun atau naik 17,53 persen dibandingkan April 2026 sebesar Rp75 triliun serta telah menjangkau 48,9 juta siswa dan 14,3 juta penerima manfaat nonsiswa, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui 29.679 SPPG. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP melayangkan surat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan data dan informasi terkait dugaan keterlibatan kader partai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 itu ditandatangani Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto tertanggal 22 Juni 2026.

Dalam surat itu disebutkan permintaan data dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi DPP PDIP Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026.

Instruksi tersebut meminta seluruh kader partai di unsur struktural, legislatif, dan eksekutif agar tidak memanfaatkan Program MBG untuk memperoleh keuntungan finansial maupun material.

“Data dan informasi yang diberian akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi dalam rangka penegakan etika dan disiplin Partai serta dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis PDIP pada surat yang telah dikonfirmasi.

Selain itu, PDIP menyebut permintaan data juga berkaitan dengan berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG yang saat ini sedang diproses aparat penegak hukum.

Karena itu, partai berlambang banteng tersebut menyatakan perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi internal terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader PDIP.

Dalam surat itu, PDIP meminta BGN memberikan sejumlah data, di antaranya:

  1. Nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG dan patut diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader PDI Perjuangan pada tiga pilar (struktural, legislatif, dan eksekutif);
  2. Bentuk keterlibatan pihak-pihak dimaksud dalam pelaksanaan Program MBG;
  3. Data pendukung lainnya yang relevan dan dapat digunakan untuk kepentingan klarifikasi serta penegakan disiplin organisasi.
Tirto sudah berupaya meminta konfirmasi kepada BGN terkait surat ini. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada balasan yang diperoleh.

Baca juga artikel terkait PDIP atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Flash News
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fadrik Aziz Firdausi