Mengenal Agentic AI: Bisakah Ubah Wajah Pertahanan Siber RI?

tirto.id - Ensign InfoSecurity Indonesia menegaskan bahwa kecepatan yang ditawarkan kecerdasan buatan (AI) dalam mendeteksi dan merespons ancaman siber harus tetap diimbangi dengan tata kelola dan pengawasan manusia, alih-alih membiarkan sistem bertindak sepenuhnya otonom.

Penegasan ini disampaikan Country Head Ensign InfoSecurity Indonesia, Suryo Pratomo, dalam wawancara khusus dengan Tirto pada Kamis (6/8/2026) di kantor Ensign InfoSecurity Indonesia, Jakarta Selatan.

Ensign InfoSecurity adalah perusahaan keamanan siber pure-play end-to-end yang mengklaim diri sebagai salah satu yang terbesar di Asia, dengan lebih dari 900 klien dan mengoperasikan 18 Security Operations Centre (SOC) di kawasan Asia Pasifik.

Perusahaan ini menempati peringkat 7 dunia dan nomor 1 di Asia Pasifik dalam daftar MSSP Alert Top 250 tahun 2025, serta bersertifikat ISO27001 untuk standar keamanan operasionalnya. Ensign juga mengklaim teknik managed security service mereka mampu memangkas rata-rata waktu penyusup bersembunyi dalam sistem klien (dwell time) dari 1.095 hari menjadi 49 hari.

Pada Oktober 2025, Ensign meluncurkan apa yang mereka klaim sebagai Agentic Security Operations Centre pertama di Asia yang dibangun sepenuhnya secara internal — sistem yang memakai agen AI untuk membantu mendeteksi, mengorelasikan, dan merespons ancaman lebih cepat dibanding pendekatan SOC konvensional.

Dalam Cyber Threat Landscape Report 2025 yang dirilis Juli 2025, Ensign mencatat kelompok peretas yang disponsori negara (state-sponsored) merepresentasikan hampir 40 persen dari seluruh aktivitas siber di kawasan Asia Pasifik sepanjang 2024, dengan pola pre-positioning untuk kepentingan spionase atau gangguan di masa depan.

Jumlah kelompok kejahatan siber terorganisir yang menyasar kawasan ini disebut berlipat ganda dari 5 menjadi 10 kelompok, sementara AI generatif makin dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk membuat phishing lebih meyakinkan, bahkan menyusupkan "orang dalam" ke rantai pasok siber lewat proses rekrutmen kerja jarak jauh palsu.

Khusus Indonesia, laporan itu mencatat kelompok kejahatan terorganisir sebagai ancaman paling dominan, diikuti aktivitas hacktivist yang terus meningkat — dengan entitas seperti Bjorka dan ETHERSEC Team Cyber disebut aktif menyasar sektor publik.

Tiga sektor paling banyak diserang di Indonesia adalah sektor publik, TMT (Teknologi, Media, Telekomunikasi), dan perhotelan, dengan denial of service (56 persen) dan kebocoran data (24,9 persen) sebagai dua efek serangan paling umum ditemukan sepanjang 2024.

Suryo Pratomo membawa pengalaman lebih dari dua dekade di industri teknologi. Sebelum bergabung dengan Ensign, ia menduduki posisi kepemimpinan senior dan peran komersial di perusahaan teknologi global, termasuk IBM dan Kyndryl, dengan pengalaman meliputi teknologi enterprise, managed services, transformasi bisnis, manajemen akun strategis, dan pengembangan bisnis.

Ia menempuh pendidikan bisnis dan manajemen di institusi pendidikan di Belanda dan Inggris.

Dalam wawancara khusus bersama Tirto, Suryo menjelaskan AI mengubah lanskap ancaman siber di dua sisi sekaligus — mempercepat dan memperbesar skala serangan di satu sisi, sekaligus mempercepat kemampuan deteksi dan respons pembela di sisi lain.

"AI itu bisa meningkatkan speed, dia bisa meningkatkan scale of attack-nya, sama dia bisa meningkatkan quality attack-nya," kata Suryo, mencontohkan bagaimana AI membuat serangan phishing menjadi jauh lebih meyakinkan, termasuk lewat teknik deepfake yang meniru wajah dan suara seseorang.

Namun ia menegaskan, sistem Agentic SOC milik Ensign tidak dirancang untuk bertindak sepenuhnya otonom.

"Intinya AI itu dalam sebuah SOC bukan menjadi SOC itu full autonomous. Tapi tetap harus di-lead sama manusia," ujarnya.

Menurutnya, tingkat kewenangan agen AI ditentukan berdasarkan dampak terhadap bisnis, tingkat keyakinan sistem, dan apakah sebuah tindakan bisa dibatalkan jika keliru. Untuk tindakan berisiko tinggi — seperti menghentikan layanan produksi atau mengisolasi infrastruktur kritis — persetujuan manusia tetap diwajibkan.

Soal kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Suryo mengatakan pembatasan itu dibangun sejak awal ke dalam sistem.

"Kami sudah build di dalam machine learning model-nya, bahwa kamu itu enggak boleh melakukan ini karena ada regulasi," katanya.

Ihwal kesiapan organisasi di Indonesia mengadopsi teknologi ini, Suryo menilai tingkat kesiapan masih bervariasi di setiap sektor.

"Kalau dibilang besar, menurut saya, enggak semua organisasi itu siap," ujarnya, menambahkan bahwa kesiapan bukan hanya soal mampu membeli teknologinya, melainkan soal mampu mengoperasikan dan mengawasinya dengan aman.

Berikut wawancara lengkap Tirto dengan Suryo:

Bisa dijelaskan secara sederhana, apa sebenarnya yang berubah dengan hadirnya Agentic AI dalam dunia keamanan siber?

Suryo Pratomo AI itu mengubah landscape-nya di dua sisi sekaligus. Dari sisi penyerang, ia meningkatkan kecepatan, skala, dan kualitas serangan. Membuat phishing jadi lebih meyakinkan, mempercepat pengintaian — penyerang tinggal memberi prompt, "coba cari tahu orang ini punya aset digital apa saja," dan itu langsung berjalan sendiri, jauh lebih cepat dibanding kalau manusia harus melakukannya baris demi baris.

Tantangan bagi pihak yang bertahan adalah memperpendek jarak antara mendeteksi ancaman, memahaminya, dan meresponsnya. Di situlah Agentic AI menjadi relevan — ia tidak sekadar memberi peringatan, tapi membantu menjalankan investigasi dan tindakan dalam batas kewenangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kuncinya di situ: kecepatan mesin ini harus diimbangi dengan tata kelola. Karena kalau AI diberi kewenangan yang terlalu besar dan ternyata salah langkah, kesalahannya akan melebar dengan kecepatan yang sama.

Anda menyebut "kewenangan yang terlalu besar." Dalam praktiknya, seberapa jauh agen AI di Ensign benar-benar diizinkan bertindak sendiri, tanpa persetujuan manusia?

Tingkat kewenangannya ditentukan berdasarkan dampak terhadap bisnis, tingkat keyakinan sistem, dan apakah tindakan itu bisa dibatalkan jika ternyata keliru. Untuk tindakan yang risikonya sangat rendah dan mudah dibatalkan, itu bisa kami jalankan otomatis. Tapi kalau sampai harus menghentikan layanan produksi, menonaktifkan akses istimewa seorang pengguna, atau mengisolasi infrastruktur yang kritis, itu, menurut akal sehat kami, wajib melalui persetujuan manusia.

Intinya, AI dalam sebuah SOC itu tidak membuat SOC itu sepenuhnya otonom. Ia tetap harus dipimpin manusia. Ia membantu, bukan menggantikan.

Bagaimana Ensign memastikan agen ini tidak, katakanlah, "keluar jalur" — bertindak di luar batas yang seharusnya?

Tim keamanan dan pemilik bisnis di sebuah organisasi yang menentukan data apa saja yang boleh diakses, tindakan apa saja yang diizinkan, dan kapan persetujuan diperlukan. Itu titik awalnya. Lalu, selama sistem berjalan, manusia tetap harus berada di dalam lingkar keputusan (in the loop). Kalau ada tindakan berdampak besar, merekalah yang akhirnya memutuskan — apakah data itu boleh diakses, tindakan itu boleh dieksekusi, atau sistem itu perlu diisolasi.

Sejauh mana sistem ini sudah benar-benar dipakai, bukan sekadar diuji coba?

Tanpa menyebut nama klien, di internal kami sendiri sudah mulai uji coba. Tapi uji coba pun harus ada pagarnya. Dengan hadirnya sistem ini, analis yang tadinya harus memantau ribuan peringatan setiap hari, sekarang bisa mengalihkan waktunya untuk threat hunting — secara berkala menyisir sistem untuk mencari indikasi ada pihak yang sudah pernah masuk, ada pintu belakang yang tertinggal, atau ada celah yang terbuka. Idealnya itu dilakukan minimal dua kali seminggu kalau timnya lengkap, dan otomatis harus segera dijalankan begitu ada indikasi ancaman yang kredibel.

Apakah Ensign sudah menemukan pola serangan siber di Indonesia yang benar-benar memakai AI?

Kami sebenarnya cukup berhati-hati untuk mendefinisikan bahwa sebuah serangan pasti menggunakan AI tanpa ada bukti forensik yang konkret. Kami menghindari untuk langsung berasumsi begitu.

Tapi dari sisi tren, contohnya soal phishing dan penipuan berbasis identitas, itu semakin meyakinkan. Saya punya cerita dari teman saya sendiri. Ia tidak pernah memasang foto profil di WhatsApp atau Instagram, hanya di LinkedIn. Suatu hari, temannya dihubungi oleh nomor tak dikenal yang mengaku sebagai dia, memakai foto profil dari LinkedIn itu, mengajak berinvestasi di bisnis raket padel, dan meminta transfer total Rp300 juta.

Orang yang dihubungi itu curiga, lalu menelepon balik. Pelaku beralasan sedang berada di gudang, mengecek barang, lalu mengirim foto dan video yang sangat meyakinkan, seolah benar-benar teman saya, padahal bukan sama sekali. Sekarang, dengan deepfake, itu bahkan bisa lebih meyakinkan lagi, ditambah suara yang meniru cara bicara orang yang ditiru.

Kita bicara soal aturan main. Indonesia sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana Ensign memastikan sistem Agentic AI ini tunduk pada aturan itu, mengingat teknologi ini masih sangat baru di sini?

Untuk hal-hal yang sifatnya regulasi secara spesifik, itu akan saya kembalikan kepada ahli hukum atau regulatornya. Tapi dari sisi kami, itu kembali ke tata kelola dan pagar pembatas (guardrail). Sebelum AI ini bertindak, pagar-pagar itu sudah kami pasang — sekomprehensif mungkin, mengacu misalnya pada aturan PDP dan regulasi terkait lain — sehingga secara desain ia tidak akan melampaui batas itu. Itu sudah dibangun sejak dari cara sistem ini "diajarkan": ada semacam buku aturannya sendiri soal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan apa konsekuensinya jika dilanggar.

Terakhir, seberapa besar sebenarnya Anda melihat potensi adopsi Agentic AI ini di berbagai sektor di Indonesia, dari pemerintah sampai swasta?

Kalau dibilang besar, menurut saya belum. Tidak semua organisasi siap. Sebagian mungkin sudah bisa membuat target penggunaan yang jelas, sementara yang lain masih perlu memperkuat visibilitas datanya, kualitas datanya, dan tata kelolanya terlebih dahulu. Jadi kesiapannya bervariasi di setiap level. Tapi kesiapan itu bukan sekadar soal mampu membeli teknologinya, melainkan soal mampu mengoperasikannya, dan mengawasinya, dengan aman.