Masuk tirto.id
tirto.id - Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menanggapi wacana pemerintah yang dikabarkan akan menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan orientasi jangka pendek yang terlalu mengikuti logika pasar dan kebutuhan industri.
“Tidak salah karena industri memang memerlukan tenaga kerja yang terampil dengan keahlian teknis tertentu, tetapi cenderung mereduksi makna pendidikan dalam arti sebenarnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Minggu (26/4/2026).
Didik menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk keterampilan teknis, tetapi merupakan proses holistik untuk membentuk manusia seutuhnya.
Ia menilai pendidikan adalah upaya menuntun seluruh potensi manusia agar mencapai martabat, keselamatan, dan kebahagiaan yang lebih tinggi.
“Pendidikan bukan sekadar mengisi ilmu di kepala dan keterampilan fisik, tetapi membentuk manusia seutuhnya,” katanya.
Ia menjelaskan, proses pendidikan mencakup pembentukan kemampuan berpikir, perasaan, pengambilan keputusan berbasis nilai, serta tanggung jawab sebagai manusia. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran yang tidak bisa disamakan dengan institusi lain yang sepenuhnya tunduk pada logika pasar.
Didik juga menyoroti kecenderungan menjadikan daya serap pasar sebagai dasar utama penilaian keberadaan program studi. Ia menilai pendekatan tersebut berisiko mempersempit ruang ilmu yang memiliki nilai jangka panjang bagi peradaban.
“Kita berisiko membentuk generasi yang terampil, tetapi tidak reflektif dan mungkin tuna nilai, adaptif tetapi tidak visioner, produktif, tetapi tidak kreatif dalam arti yang paling mendasar,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa ilmu murni saat ini memang sering dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan industri. Namun, menurutnya, negara yang meninggalkan ilmu dasar akan kehilangan kemandirian intelektual dan bergantung pada pengetahuan dari luar negeri.
“Dalam jangka panjang, ini bukan hanya persoalan akademik, tetapi persoalan kemandirian bangsa,” katanya.
Didik juga menyoroti praktik sejumlah perguruan tinggi negeri yang menurutnya mulai mengikuti logika pasar dengan memperluas program di kota-kota besar untuk kepentingan finansial. Ia menyebut hal tersebut tidak sepenuhnya berkontribusi pada penguatan riset dan pengembangan ilmu.
“Perguruan tinggi negeri yang utama juga sudah terseret arus logika pasar seperti ini. Kampus-kampus ITB, UGM, UB dan lain-lain menyebar jaringannya ke Jakarta dan kota besar untuk menawarkan ilmu praktis, yang tidak ada hubungan dengan peningkatan ilmu yang mendalam,” ujarnya.
“Justru praktik PTN seperti ini yang harus dihapus karena tidak menjadikan kampus-kampus tersebut unggul naik peringkat di tingkat global,” sambungnya.
Didik menilai meski perguruan tinggi harus tetap mengikuti perkembangan zaman, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan keberadaan ilmu murni.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini harus memiliki pandangan yang lebih visioner dengan memperkuat ekosistem pendidikan tinggi, bukan sekadar menyesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek industri.
“Kementerian tugasnya harus visioner dengan menguatkan ekosistem karena pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa. Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendorong perguruan tinggi untuk memilah hingga menutup program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah prodi untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan industri.
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujarnya, dikutip dari siaran YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga oleh Tirto, Minggu (26/4/2026).
Badri menjelaskan bahwa setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta lulusan, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma. Namun, ia menilai kondisi deindustrialisasi dini membuat lulusan semakin sulit terserap pasar kerja.
Ia juga menyebut adanya ketidaksesuaian antara prodi yang dibuka kampus dan kebutuhan industri akibat pendekatan market driven, yaitu pembukaan prodi berdasarkan tren pasar.
“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter,” kata Badri.
Ia menambahkan bahwa beberapa bidang seperti ilmu sosial dan kependidikan mengalami kelebihan lulusan, dengan jumlah lulusan kependidikan mencapai sekitar 490 ribu orang per tahun.
“Program studi yang terkait dengan social science itu sekitar 60an persen. Kemudian yang paling gede itu kependidikan, keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” ujarnya.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Hendra Friana
