Rapor Kinerja Menteri Prabowo-Gibran, Siapa yang Terbaik?

tirto.id - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei terkait kinerja menteri Kabinet Merah Putih selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Nilai minus 151 atau menteri dengan kinerja buruk dan harus di-reshuffle berdasarkan penilaian dari panel ahli itu ada Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Dadan Indayana (Kepala BGN), kemudian Natalius Pigai (Menteri HAM), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), Widiyanti Putri (Menteri Pariwisata), Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Pangan), Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), dan sampai pada Supratman Andi Aktas (Menteri Hukum)," kata Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, dalam dalam paparannya mengenai rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran oleh Celios melalui Zoom Meeting, Minggu (19/10/2025).

Selain itu, CELIOS juga membeberkan daftar menteri dengan kinerja yang dinilai baik. Posisi pertama ditempati oleh Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan) dengan 50 poin, kemudian posisi kedua ada Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 48 poin. Abdul Mu'ti (Mendikdasmen) dengan 44 poin, Mensesneg Prasetyo Hadi dengan 35 poin, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga tercatat dalam deretan menteri dengan kinerja terbaik.

"Penilaian dari Expert Judgement dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat umum terhadap survei yang kami lakukan terhadap 1.338 responden hasilnya juga mirip ya, artinya ada korelasi yang mirip antara penilaian yang diberikan oleh responden dengan 120 Expert Judgement dari jurnalis yang melakukan survei," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti CELIOS Galau D. Muhammad menyampaikan bahwa penurunan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran telah berlangsung serius sepanjang 1 tahun periode berjalan jika dibandingkan dengan kinerja 100 hari pertama.

Temuan ini menjadi isyarat jelas bahwa publik menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total, termasuk me-reshuffle kabinet bagi menteri yang berkinerja buruk dan memangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien.

"Hasil survei menunjukkan bahwa setelah satu tahun pemerintahan berjalan, persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen)," ungkap Galau.

Temuan ini, menurut Galau, juga menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan yang semakin melebar, seperti akses terhadap pekerjaan layak, stabilitas harga, dan perlindungan sosial masih timpang, terutama di kelompok berpendapatan menengah dan bawah.

"Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat justru memperdalam kesenjangan sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional," tutup Galau.

Sebagai informasi, laporan ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu survei expert judgement (panel) dan survei publik. Metode penelitiannya sendiri dilakukan pada September - 13 Oktober 2025. Survei expert judgement dilakukan dengan melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional. Survei publik dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia.