Indeks Undang-undang

Purbaya sebut PFII akan dilengkapi berbagai fasilitas untuk menarik minat investasi global, termasuk insentif perpajakan dan kemudahan perizinan.

RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Revisi UU Ham dinilai berpotensi menghilangkan independensi lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam mengawasi pelaksanaan HAM.

Menurut AMAN, desain pemilu seharusnya mampu beradaptasi dengan kompleksitas yang dimiliki masyarakat adat.

Habiburokhman menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota maupun pimpinan Polri dalam organisasi kemasyarakatan tertentu yang memicu ketidaknetralan.

Pengesahan UU P2SK itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI ke -20 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Kamis (4/6/2026).

Wahyudin mengatakan, penghapusan yang harus melalui putusan pengadilan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kebebasan bereskpresi.

Willy Aditya mengatakan buku tidak boleh lagi dianggap sebagai barang mewah, sehingga harganya harus terjangkau untuk memajukan literasi bangsa.

Sebagai solusi untuk mencegah PHK massal PPPK imbas UU HKPD, masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui UU APBN.

Revisi UU PSDN diprediksi akan ditunda lantaran pemerintah belum siap dari sisi implementasi di lapangan.

MK menegaskan regulasi lama tersebut harus segera diganti dengan undang-undang baru dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan tersebut kabur (obscuur) karena uraian dalam permohonan saling bertentangan.

Korea Selatan menjadi negara pertama yang menerapkan undang-undang mengenai kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Ada aturan soal denda Rp345 M.

MK memerintahkan pembentuk UU untuk membentuk norma baru dalam UU yang mengatur jabatan dan instansi yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif.

RUU Sistem Perkoperasian Nasional yang tengah digodok dan ditargetkan terbit tahun ini akan turut mencantumkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana memiliki satu lembaga yang berwenang menjadi koordinator dalam penanganannya.

Supratman memandang penyadapan di bidang intelijen tidak perlu diatur dalam UU.

Beleid yang diketok langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani itu berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Komnas HAM meminta Natalius Pigai memperhatikan aspek penting seperti memastikan persepsi masyarakat tentang HAM sudah benar, sebelum merevisi UU HAM.