Indeks Undang-undang

Mekanisme fast track tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis pembentukan undang-undang.

Pemberlakuan mandatory spending dalam UU HKPD ditunda demi selamatkan ruang fiskal daerah.

RUU EBET terancam mandek di tengah dominasi batu bara, tarik-ulur power wheeling, dan minimnya dukungan energi terbarukan.

UU Reforma Agraria membatasi penguasaan tanah. Tantangannya, aturan turunan harus menekan konsentrasi lahan tanpa mengganggu kepastian investasi.

DPR telah mengesahkan UU Pengaturan Reforma Agraria. Simak ringkasan berbagai poin penting dalam undang-undang itu berikut ini.

RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).

Rapat pleno dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Mahkamah menilai kewenangan Bakamla tumpang tindih dalam UU Kelautan dan memerintahkan agar diperbaiki maksimal dua tahun setelah putusan.

Parlemen Myanmar mengesahkan aturan yang memungkinkan pelaku penipuan online dihukum mati. Kebijakan ini seiring maraknya penipuan online di sana.

Kemendag berharap DPR mulai membahas revisi UU Perlindungan Konsumen tahun ini. Pemerintah siap terlibat memperbarui aturan yang dinilai perlu adaptif.

Dalam draf RUU PFII, pembentukan family office ditegaskan sebagai salah satu pilar utama pendirian kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

UU PFII resmi disahkan dasar hukum proyek pusat finansial bertebar insentif. Ekonom menilai beleid ini berisiko bagi aksesi Indonesia dalam OECD.

Keputusan tersebut diambil setelah pimpinan sidang meminta persetujuan dari seluruh fraksi yang hadir di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Seluruh fraksi Komisi XI DPR menyatakan persetujuan terhadap RUU PFII yang sebelumnya telah melalui pembahasan intensif di Panja selama kurang dari 20 hari.

Purbaya sebut PFII akan dilengkapi berbagai fasilitas untuk menarik minat investasi global, termasuk insentif perpajakan dan kemudahan perizinan.

RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Revisi UU Ham dinilai berpotensi menghilangkan independensi lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam mengawasi pelaksanaan HAM.

Menurut AMAN, desain pemilu seharusnya mampu beradaptasi dengan kompleksitas yang dimiliki masyarakat adat.

Habiburokhman menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota maupun pimpinan Polri dalam organisasi kemasyarakatan tertentu yang memicu ketidaknetralan.

Pengesahan UU P2SK itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI ke -20 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Kamis (4/6/2026).