Indeks Undang-undang
Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Berikut ini adalah penjabaran masing-masing jenjang dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Aturan Pajak Orang Super Kaya di UU HPP Bisa Subsidi Warga Miskin?
Pengamat pajak CITA Fajry Akbar sebut meski jumlah orang dengan penghasilan Rp5 miliar per tahun sedikit, tapi potensi penarikan pajaknya besar.
Apa Saja Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundangan?
Mengetahui apa saja asas-asas dalam pembentukan undang-undang di Indonesia?
Bagaimana Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia?
Proses pembuatan undang-undang di Indonesia dan tahapannya.
Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945
Negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.
Bunyi Isi Pasal 26 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi.
Pejabat Kemenkumham Dikritik Karena Kerap Bikin Blunder
Produk legislasi Kemenkumham banyak menuai kritik dan kontoversi hingga akhirnya dianulir.
Mahfud MD: UU 12/2011 Harus Direvisi Sebelum Bentuk Omnibus Law
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut UUU 12 Tahun 2011 harus derivisi sebelum merealisasikan omnibus law harus direvisi .
Respons Ketua DPR Soal Draf UU KPK Dikembalikan Jokowi karena Typo
Typo yang dimaksud adalah tertulis syarat huruf e, berusia paling rendah 50 tahun, tapi keterangan di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tertulis empat puluh tahun.
Dinilai Tak Pro Rakyat, Pemerintah Dituntut Merevisi RUU Pertanahan
Konsorsium Pembaruan Agraria menuntut pemerintah untuk menunda RUU Pertanahan karena isi dari RUU banyak yang kontradiktif.
Bamsoet Sebut DPR Sedang Kebut Prolegnas Jelang Habis Masa Jabatan
Ketua DPR sebut sekarang di semua komisi sedang giat-giatnya menuntaskan RUU maupun revisi UU, setiap komisi paling tidak ada dua atau tiga RUU yang sedang dituntaskan.
Wacana Referendum Aceh: antara Regulasi dan Efek Pemilu
Referendum tak ada dalam kamus hukum Indonesia. Selain itu, ada pula yang menduga isu ini dimunculkan karena tak puas dengan hasil pemilu.
JKP3 Desak KPPPA Libatkan Masyarakat Sipil Bahas RUU PKS
KPPPA sebagai leading sector yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU PKS.
MK Tolak Gugatan UU Pencucian Uang karena Terkendala Legal Standing
Hakim menolak gugatan lantaran mempersoalkan legal standing para pemohon yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
DPR 2014-2019: Malas Bekerja tapi Boros Anggaran
Hanya untuk membuat undang-undang, DPR 2014-2019 menghabiskan Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar/tahun, menurut ICW.
OJK Nilai Pemerintah Perlu Buat Undang-undang Soal Bisnis Digital
Bisnis yang memanfaatkan perkembangan digital memiliki struktur perusahaan dan pola bisnis yang beragam, sehingga perlu aturan main yang kuat.
Sekretaris Kabinet: Lembaga Pembentuk UU Dibentuk Usai Pilpres 2019
Sekretaris Kabinet Pramono Anung optimistis lembaga tunggal pembentuk UU bisa dibentuk setelah Pilpres 2019.
Sanksi untuk Arema dan Mengapa Kita Perlu Belajar dari Inggris?
Komdis PSSI kerap mengeluarkan sanksi yang tidak jelas. Salah satunya terjadi saat suporter Arema melakukan kerusuhan dalam derby Jawa Timur melawan Persebaya.
Aktivis Desak Jokowi Tidak Pertahankan Aturan yang Diskriminatif
Komnas HAM sudah sering mendesak pemerintah agar segera membereskan peraturan-peraturan yang diskriminatif, namun respons yang didapat hanya bersifat normatif.
DPR RI Sahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017 Jadi UU
DPR RI telah menyetujui ruu tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN menjadi UU.