Indeks Undang-undang

RUU Sistem Perkoperasian Nasional yang tengah digodok dan ditargetkan terbit tahun ini akan turut mencantumkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana memiliki satu lembaga yang berwenang menjadi koordinator dalam penanganannya.

Supratman memandang penyadapan di bidang intelijen tidak perlu diatur dalam UU.

Beleid yang diketok langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani itu berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Komnas HAM meminta Natalius Pigai memperhatikan aspek penting seperti memastikan persepsi masyarakat tentang HAM sudah benar, sebelum merevisi UU HAM.

AMPHURI membuka kemungkinan untuk mengajukan judicial review ke MK terkait legalisasi program umrah mandiri.

Apakah membuat meme bisa dipinakan? Simak ancaman pidananya dan terkait pasal-pasal apa saja.

Calon jemaah kini bisa berangkat tanpa melalui biro travel umrah.

Supratman memastikan, penyidik TNI tidak diatur dalam RUU KKS dan posisi penyidik bisa diisi TNI bila pelaku berasal dari instansi kemiliteran.

Supratman ingin agar royalti media dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Cipta karena merasa pentingnya aturan royalti bagi industri media.

Hal itu diputus oleh para hakim konstitusi melalui rapat pemusyawaratan hakim.

Pemohon menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan asas keadilan substantif sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Rosul dan Maksum, dua pegawai swasta, mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang yang mengenakan pajak atas pensiun, pesangon, sampai dana jaminan hari tua.

Wamenkum menyarankan pelaksanaan eksekusi selain dengan tembak mati seperti eksekusi dengan metode injeksi atau memakai kursi listrik dalam RUU Pidana Mati.

Pemerintah dinilai masih gagap dalam tiga hal mendasar terkait keracunan program MBG: pencegahan, penanganan kasus, serta sanksi tegas.

Pemerintah dan DPR sepakat menghapus status BUMN sebagai kementerian dan mengubahnya menjadi setingkat lembaga dalam revisi UU BUMN.

Pigai menilai, pengaturan sanksi tersebut dapat memperkuat posisi Komnas HAM, terutama pada saat menerbitkan rekomendasi, dalam revisi UU HAM.

PLN seharusnya membuat peraturan teknis atau Pertek, yang mengatur secara rinci proses dan kriteria penentuan biaya.

Demokrat menekankan pentingnya melihat kebutuhan masyarakat perihal sebuah produk UU.