Indeks Undang-undang

Komnas HAM sudah sering mendesak pemerintah agar segera membereskan peraturan-peraturan yang diskriminatif, namun respons yang didapat hanya bersifat normatif.

DPR RI telah menyetujui ruu tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN menjadi UU.

Tantangan internal Polri dalam memberantas terorisme adalah memastikan seluruh tindakan akuntabel dan profesional.

Perpres nanti harus bisa membatasi sejauh mana TNI terlibat dalam mengatasi terorisme.

Pemerintahan Jokowi juga punya andil menambah RUU di DPR. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengimbau DPR tak banyak buat UU.

Dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka secara yuridis mulai 15 Maret 2018 UU MD3 hasil revisi itu secara efektif berlaku di seluruh Indonesia

Pemerintah berharap pembahasan RUU KUHP dipercepat. Sebab, pemerintah khawatir pembahasan RUU KUHP kembali ke titik nol jika DPR periode saat ini tidak menuntaskannya.

Menurut DPR kekhawatiran kalau UU Ormas akan merusak due process of law hanya berdasar asumsi belaka.

Menurut FORMAPPI, DPR semestinya melibatkan elemen masyarakat sipil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan sebuah undang-undang.

Sejumlah institusi berencana menggugat UU MD3 ke MK. Apakah jalannya akan mulus?

Dibahas tanpa melibatkan
sejumlah pejabat pemerintah
yang terkait

MoU TNI-Polri menyalahi UU TNI karena diinisiasi dan ditandatangani oleh Panglima TNI dan Kapolri dan bukan atas dasar keputusan politik Presiden.

Para petani semakin dipinggirkan dengan kekerasan atas nama pembangunan maupun kepentingan para pemegang modal.

Ada tiga alasan yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga sering muncul gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.

Demi mendongkrak pemasukan negara dari PNBP, pemerintah menggodok rancangan revisi undang-undang.

Kendati statistik menunjukkan kekerasan terhadap perempuan langgeng dalam praktik poligami, tingkat persetujuan publik terhadap poligami dikabarkan meningkat.

Robikin mengatakan konsekuensi hukum disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU adalah gugurnya seluruh gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

UU Penghapusan Kekerasan Sosial diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kekerasan di Indonesia.

Selain kinerja legislasi yang buruk, tingkat kehadiran anggota DPR juga mendapat rapor merah.

Pemerintah berharap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan segera menjadi undang-undang.